DPRD Kalbar Tertarik Perda Disabilitas DIY

DSC_0736 (320x213)

Perda Disabilitas DIY banyak menjadi bahan acuan pembahasan Perda Disabilitas provinsi daerah lain. Salah satunya DPRD Kalimnatan Barat (Kalbar) beserta eksekutif dari Dinsos Kalbar yang berkunjung di DPRD DIY terkait pembahasan Perda Disabilitas yang mereka bahas, Kamis (14/11). Fatahillah Abrar, Ketua DPRD Kalbar menyampaikan, proses pembahasan perda sudah masuk tahapan public hearing bersama penyandang disabilitas di Kalbar.  Berdasarkan public hearing yang sudah dilaksanakan, terdapat masukan agar dibentuknya Lembaga Perlindungan Disabilitas Daerah, akses dan sarana politik serta sangsi bagi pelanggar perda. “Kami kemari untuk menimba ilmu khusunya terkait ketiga masukan yang sudah kami serap,” ujarnya. Ditambahkan dari Junaedi, Kepala Dinsos Kalbar mengatakan regulasi yang ada hanya mengatur indikator pelayanan/jaminan kesehatan berdasarkan tingkat kesejahteraan sedangkan bukian pada penyandang disabilitas. “Bagaimana regulasi di DIY terkait pelayanan untuk Disabilitas beserta pendataannya mengacu pusat / daerah?,” tanya Junaedi. Perda Disabilitas DIY sudah mengatur terkait pendidikan inklusi, sarana prasarana, payung hukum dan komite. “Komite sedang dalam penunjukan anggotanya dan akan segera terbentuk,” kata Sumartono, Penyuluh Sosial Madya dari Dinsos DIY. Untuk bentuk-bentuk sangsi masih mengacu aturan diatas seperti pidana dan UU Ketenagakerjaan, tapi dalam perda tersebut Pemda DIY punya kewenangan lebih untuk pembinaan dan pengawasan. “Seperti SKPD yang tidak menyediakan infrastruktur akan dikenakan sangsi tetapi diberi waktu 10 tahun semenjak perda dibuat untuk menyiapkan infrastrukturnya,” jelas Sumartono. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan dimana setiap 100 pekerja terdapat 1 pekerja disabilitas juga bisa dikenakan sangsi administratif sampai pencabutan izin. Hak politk sudah diterapkan pada pemilihan walikota beberapa waktu lalu dengan menyediakan sarana bagi penyandanag disabilitas. Akses berpolitik, dijelaskan Wahyono, anggota Komisi A DPRD DIY bahwa setiap partai politik di DIY sudah membuka ruang untuk berpolitik. “Semua partai politik sudah mempersilakan dan tidak ada satupun yang melarang, tetapi mungkin dari teman – teman disabilitas masih belum mau,” tuturnya. Pendataan diambil dari Bapeljamkesos DIY dan biayanya diambil dari APBD. “Penyandang Disabilitas diberi Jamkesus (Jaminan Kesehatan Khusus) bagi yang kurang mampu digratiskan dan bagi yang mampu dikenakan biaya Rp 350 ribu per tahun.,” tambah Nur Sasmito, Sekretaris Komisi D DPRD DIY. (Hms.ed)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*