DPRD Provinsi Jawa Timur diskusi soal tambang di DPRD DIY

Dprd-diy.go.id – Selasa (18/12/2017) Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Drh. Hamy Wahyunianto, MM selaku wakil ketua Komisi D DPRD Jawa Timur bersama Rombongan berkunjung ke DPRD DIY. Rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY Dharma Setiawan, MBA dan salah satu anggota Komisi C, Suharwanta, ST  di ruang Lobby Lantai 1 DPRD DIY.

Dalam kesempatan ini Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD Provinsi Jawa Timur bermaksud untuk mendiskusikan beberapa hal terkait dengan Raperda Pertambangan. Harapannya setelah diskusi berlangsung, DPRD Jatim dapat memiliki acuan serta masukan perihal latar belakang, outline dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Prolegda Jatim.

Adapun hal hal yang ingin didiskusikan ialah meminta masukan dan saran yang akan digunakan dalam Prolegda Jatim khususnya yang berkaitan dengan pertambangan. DPRD Jatim  belajar dari DPRD DIY yang dirasa tanggap dalam menangani peraturan daerah pertambangan. Salah satu pemicunya adalah kasus pertambangan di Lumajang yang telah menelan 1 korban jiwa. Sejauh mana penanganan untuk kasus pertambangan yang masuk ke jalur hukum, dan bagaimana regulasi reklamasi pertambangan DIY dan apa norma yang diacu DPRD DIY sehingga posisi masyarakat khususnya penambang kecil dapat tetap terlindungi.

Kasus pertambangan yang menelan korban juga terjadi di DIY, masalah pertambangan di DPRD DIY merupakan inisiatif dari dalam tubuh DPRD sendiri, namun ternyata eksekutifpun memiliki itikad yang sama terkait dengan masalah pertambangan tersebut. Bedanya eksekutif hanya mengajukan perihal pertambangan, sedangkan lebih dalam DPRD berfokus pada apa yang disebut wilayah pertambangan rakyat.

Pada akhirnya eksekutif dan DPRD mencoba mendiskusikan kembali dan mengkolaborasikan naskah akademik pertambangan. Raperda pertambangan pun sudah usai dan sedang menunggu keputusan Mendagri terkait dengan proses fasilitasi. Raperda yang ada dibuat secara mendetail, beberapa hal diantaranya terkait kejelasan siapa saja yang dapat memiliki izin petambangan.

Didalamnya tertera baik perorangan, firma maupun koperasi memiliki hak dengan ketentuan luas wilayah yang berbeda. Selain itu masalah jalan tambang dimana ditegaskan tidak boleh ada monopoli jalan tambang dan yang terakhir terkait alat tambang. Di dalam raperda dijelaskan bahwa penambangan harus menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Beliau juga menambahkan bahwa hambatan para penambang rakyat yang terbesar adalah Amdal, oleh karenannya Pemda DIY berinisiatif untuk menanggung masalah alokasi dana pembentukan Amdal , jelas  Dharma Setiawan, MBA.

Perkembangan pertambangan pasir di DIY memang sangat besar, salah satu yang paling besar ada di wilayah Progo dan Kulonprogo. Di wilayah Progo sendiri pasir yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Terkait reklamasi dijelaskan bahwa proses reklamasi dilakukan secara berkelompok. Untuk pengawasan pemda bekerja sama dengan aparat berwajib sehingga siapapun yang melakukan aktivitas pertambangan dan menggunakan alat tambang (teknologi tertentu) harus memliki izin yang jelas, jika tidak maka akan ditangkap.Masalah perlindungan bagi penambang rakyat kecil, pemda akan melegalkan para penambang selama aktivitas penambangan tetap dilaksanakan secara manual. Karena aktivitas semacam ini dinilai tidak akan memberikan dampak yang signifikan mengingat aktivitas tambang dilaksanakan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan bukan digunakan sebagai komoditi perdagangan besar, tambah Suharwanta, ST menjelaskan. (az/ptri)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.