DPRD Provinsi Maluku Utara Pelajari Retribusi Pajak Ke DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Kamis, (9/02/2017) DPRD Provinsi Maluku Utara berkunjung ke DPRD DIY. Tujuan kunjungan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Rombongan adalah untuk mendapatkan gambaran retribusi pajak yang diterapkan di DIY. Menanggapi hal tersebut Arif Noor Hartanto mengungkapkan bahwa Pajak Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011. Pajak yang diatur dalam bab II pasal 2 adalah meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Selain perda nomor 3 tahun 2011, DIY memiliki perda nomor 3 tahun 2016 tentang retribusi jasa umum, perda nomor 4 tahun 2016 tentang retibusi jasa usaha.

Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang retribusi jasa umum merupakan perubahan kedua dari perda nomor 11 tahun 2011. Perubahan tersebut di antaranya sebagaimana ditambahkannya satu huruf pada pasal 2 yakni huruf d sehingga jenis retribusi yang diatur dalam perda meliputi; retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan jasa tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dna retribusi pelayanan persampahan/kesehatan.

Adapun Perda nomor 4 tahun 2016, merupakan perubahan dari Perda nomor 12 tahun 2011. Perubahan tersebut di antaranya dapat dicermati pada pasal 1 angka 15 dan 18. Perda nomor 4 tahun 2016, pasal I angka 15 berbunyi surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Adapun Perda nomor 4 tahun 2016, pasal I angka 18 berbunyi pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Selain tentang perda retribusi pajak, peraturan perizinan juga turut ditanyakan. Inung sapaan akrab Arif Noor Hartanto menuturkan DIY juga telah memiliki sejumlah peraturan yang mengatur perizinan termasuk tata cara pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubenur (Pergub) nomor 31 tahun 2015. Tidak hanya persoalan perizinan wilayah yang diatur, begitu juga dalam pelaksanaannya sebagaimana pergub nomor 36 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan izin usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. (S)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.