DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara studi komparasi Perda tentang Perlindungan hutan DIY

dprd sultra studi komparasi ke dprd diy (2)Anggota Baperda DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Ikhsan Ismail beserta rombongan melakukan Studi komparasi ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi komparasi tersebut dilakukan sehubungan dengan Raperda Pengelolaan Hutan Lindung Dan Hutan Produksi yang di bahas di DPRD Prov Sultra. Dengan itu melihat pelaksanaan UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dan UU No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan di DIY.

Studi komparasi ini dilaksanakan di dua Provinsi yaitu provinsi jambi dan Daerah istimewa Yogyakarta kemudian akan di satukan pemikiran-pemikiran dan informasi yang di dapat nanti sahut Ikhsan Ismail menjelaskan tujuannya ke DPRD DIY.

Kedatangan tamu dari sultra di terima langsung di ruang transit DPRD DIY oleh sekretaris DPRD DIY Ir. Drajad ruswandono MT serta menundang jajaran untuk mendukung pertemuan ini sekretariat DPRD DIY.

Pengelolaan Hutan produksi di DIY cukup memberikan tambahan bagi PAD DIY dari produksi pohon kayu putih (minyak kayu putih) sekitar 3-4 miliar pertahun tandas sekretaris DPRD DIY,  disambung Kabag Pembentukan produk hukum dan pengkajian Dra. B.A. Dyah Ratih W, Msi , DIY sudah mempunyai perda Tentang Pengelolaan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung perda ini di inisiasi Komisi B DPRD DIY. Dalam pembetukaannya kita melibatkan banyak pihak dari akademisi, kememkumham kanwil, Dinas Kehutanan dan pihak lainnya.

Sejarahnya dari pembentukan Perda Pengelolaan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung adalah sebelumnya di adakan program untuk lahan kritis yang sekarang lahan tersebut sudah membaik dan bisa memberikan hasilnya, juga belum mempunyai dasar hukumnya bagaimana cara memanennya. Ada hal yang berbeda DIY dengan daerah lain dalam pengelolaan hutan yaitu sejak dulu DIY mengelola sendiri Hutan nya bukan melalui PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Di dalam perda ini terdapat 7 ruang lingkup juga peranan masyarakat dan sosial terkait Hutan lindung dan hutan produksi, Rio kamal S. SH, Map, Msc kepala subbagian pembentukan produk hukum melengkapi.

Setelah kunjungan ini rombongan DPRD prov. Sultra akan melanjutkan ke Dinas Kehutanan DIY untuk melengkapi informasi yang masih dibutuhkan.(az)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*