Forum Diskusi Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Konstruksi

Jogja, dprd-diy.go.id – Rabu, (12/7/2017) Forum Diskusi Kajian Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Perda No 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Konstruksi dengan Pemimpin Rapat Dharma Setyawan, MBA selaku Wakil Ketua DPRD DIY, dan dengan narasumber dari Balai Pengujian, Informasi Pemukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi (BPIPBPJK), Albani Musyafa, S.T, M.T, Ph.D dari Teknik Sipil UII, dan Ridwan diselenggarakan di Ruang Rapat Bapemperda Lt. 2 Gedung DPRD DIY.

Forum dimulai dengan pembukaan yang disampaikan oleh Dharma Setiawan. Menurut Dharma, dalam forum diskusi ini akan mereview dan melakukan evaluasi pada Perda No 12 Tahun 2012. Pada umumnya, melakukan review dan evaluasi Perda setiap 5 tahun sekali, dan pada tahun 2017 ini akan mereview dan merevisi RT dan RW dalam konstruksi. Pada tahun 2017 kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur akan berakhir pada Oktober 2017. Maka Gubernur dan Wakil Gubernur akan menyampaikan visi misi untuk 5 tahun kedepan.

Forum dilanjutkan dengan pemaparan dari Balai Pengujian, Informasi Pemukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi (BPIPBPJK). Beliau menyebutkan latar belakang Perda Penyelenggaraan Konstruksi, Perlunya pengaturan penyelenggaraan konstruksi, serta Implementasi Perda DIY No. 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Konstruksi.

Forum dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber kedua Albani Musyafa, S.T, M.T, Ph.D yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Konstruksi melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan fungsional. Beliau menyebutkan pendekatan struktural berada dibawah UU No. 2 Tahun 2017. Dalam UU No. 2 Tahun 2017 terdapat 14 bab, dan ada dua bab yang utama yaitu bab 3 dan bab 8. Kesimpulan yang dibuat adalah Perda DIY yang baru sebaiknya fokus untuk mengatur pelaksanaan pasal 6,7 dan 8 UU No 2 Tahun 2017. Serta saran, Perda sebaiknya melengkapi UUJK, mendorong produktifitas dan kualitas proses dan produk konstruksi, mengatur penyediaan lahan, mengembangkan keahlian, dan didukung dengan aplikasi yang baik. Dalam pemaparan ini juga melakukan review Perda yaitu pelaksanaan konstruksi tidak sepenuhnya merujuk kepada UUJK tetapi juga harus merujuk kepada UU Istimewa.

Forum dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber ketiga Dr. Ridwan, S.H, M.Hum, mengenai Pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2012. Perda dibagi menjadi dua jenis, yaitu peraturan daerah dalam rangka otonomi dan peraturan daerah dalam rangka tugas pembantuan. Serta beliau menjelaskan poin-poin yang bersangkutang denga Perda No. 12 Tahun 2012.

Dilanjutkan dengan evaluasi dari Balai Pengujian, Informasi Pemukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi mengenai pemaparan oleh dua narasumber, yaitu perlu tidaknya melakukan revisi pada Perda, ide seperti aplikasi online sudah dilakukan oleh pemerintahan yaitu dengan mempunyai website klinik konstruksi dimana semua warga yang ingin melakukan konsultasi mengenai konstruksi bisa melalui website tersebut tetapi belum banyak yang mengetahui.

Dalam diskusi kali ini banyak pertanyaan muncul mengenai bangunan sebagai ciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta seperti kota-kota yang lainnya yang mempunyai bangunan yang khas di setiap jalan protokol, hal tersebut sudah ada dalam Perda DIY No.1 Tahun 2017 Tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta tetapi belum ada Peraturan Gubernurnya.

Forum ditutup dengan memaparkan diskusi yang telah dilakukan yang pertama mengenai ciri khas bangunan untuk kota Yogyakarta sudah ada dalam Perda DIY No.1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY tetapi belum ada Pergubnya. Yang kedua mengenai tata ruang DIY.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.