Forum Peduli Mangunan (FPM) Mengupayakan Kemajuan Wisata ke DPRD DIY

Kamis (05/10/2017) Yoeke Indra Agung Laksana selaku ketua DPRD DIY menerima audiensi dari Forum Peduli Mangunan (FPM) di Ruang Transit Lt. 1 DPRD DIY. Marsudi selaku Ketua FPM menyampaikan tujuannya yang tak lain adalah membahas kemajuan Wisata di Mangunan. Marsudi menuturkan bahwa kurang pengetahuan dan lambatnya informasi yang masuk ke daerah Desa Mangunan menyebabkan banyak hambatan untuk kemajuan Desa Mangunan.

Tiga point penting yang diajukan antara lain :

  • Solusi untuk kemajuan Desa Wisata Mangunan (Padukuhan Cempuk, Mangunan, Sukorame, Lemahbang, Kediwung, Kanigoro)
  • Meminta dukungan dalam pembinaan dan tuntunan bagaimana cara menata desa supaya menjadi seperti yang diharapkan.
  • Meminta pendampingan sepenuhnya dan berharap akan ada ahli yang benar-benar disiapkan untuk membangun Desa Mangunan lebih maju.

Marsudi dan anggota FPM juga mengungkapkan bahwa urusan management tokoh disetiap padukuhan dianggap kurang, terkait dana yang diterima untuk pembangunan disetiap masing-masing padukuhan pun harusnya merata untuk pembangunan akses tertentu tapi nyatanya tidak. Kemudian kepemimpinan Lurah juga kurang kompeten karena banyak pembangunan yang macet, masyarakat mengharapkan sosok pemimpin desa yang “kober, bener, pinter” serta bisa “nyonggo nduwur, nggawa ngisor

Dalam audiensi tersebut FPM berharap bahwa hasil dari wisata tersebut tidak hanya diperoleh oleh golongan / kelompok tertentu saja tetapi semua lapisan masyarakat.

Sedangkan untuk keluhan dari enam padukuhan adalah sarana prasarana penunjang pariwisata seperti jalan, toilet dan tempat ibadah belum memadai padahal makin hari makin banyak wisatawan berdatangan ke lokasi wisata.

Yoeke Indra Agung Laksana, S.E. selaku ketua DPRD DIY menanggapi bahwa harusnya ada komunikasi yang harmonis dan intensif dengan yang bersangkutan. Terkait dengan adanya golongan atau kelompok tertentu akan diatasi sambil jalannya pembangunan. Untuk masalah kegiatan akan diidentifikasi terlebih dahulu, dan barulah diputuskan program apa yang bisa digarap. Sedangkan masalah fisik seperti jalan akan dibantu dikoordinasikan antara BAPERDA Provinsi dengan BAPERDA Kabupaten karena hal tersebut kewenangan kabupaten.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.