Fraksi Kebangkitan Nasional Minta Penjelasan Tujuan Dan Sasaran Raperda Daerah Aliran Sungai

DSC_0240Jogja, dprd-diy.go.id – Usai melakukan pencermatan, Fraksi Kebangkitan Nasional mengungkapkan hal-hal yang dirasa perlu diperhatikan dalam Raperda Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Diwakili sekretaris fraksi Kebangkitan Nasional, hal-hal yang perlu diperhatikan disampaikan oleh Aslam Ridlo pada rapat paripurna, Selasa (12/07/2016). Aslam Ridlo mewakili fraksi Kebangkitan Nasional meminta penjelasan, akan tujuan dan sasaran harus dinyatakan dengan tegas dan jelas. Lima hal yang diharapankan mendapatkan penjelasan yakni;

  1. Pasal 10 menyebutan bahwa jangka waktu rencana pengelolaan DAS berlaku selama 15 (lima belas) tahun. Apakah tidak sebaiknya bila Perencanaan pengelolaan DAS dibedakan berdasarkan jangka waktu dan tujuannya ke dalam Rencana Jangka Panjang (15 tahun), Rencana Jangka Menengah (5 tahun) dan Rencana Jangka Pendek (tahunan). Mengingat bahwa Rencana jangka panjang bersifat umum dan strategis yang harus menggambarkan rencana makro pengelolaan DAS, Rencana Jangka Menengah lebih bersifat teknis pelaksanaan dari setiap sektor,dan  Rencana Jangka Pendek (tahunan) dibuat sangat rinci dan dilengkapi dengan deskripsi jenis, lokasi, volume, waktu dan biaya kegiatan secara rinci. Mohon tan
  2. Pelaksanaan pengelolaan DAS lazimnya melibatkan lebih dari satu lembaga (pemerintah dan non-pemerintah), bahkan lintas wilayah. Kemudian  dalam implementasinya pelaksanaan dalam program pengelolaan DAS akan dilaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya akan melibatkan lebih dari satu lembaga, dan dengan demikian, juga kewenangan dan tanggung jawabnya. Oleh karenanya, penetapan kewenangan tentunya  didasarkan pada fungsi dari masing-masing lembaga menjadi penting. Sehubungan hal tersebut dalam pengelolaan DAS apakah tidak sebaiknya diatur pula tentang  Komisi DAS. Mohon tanggapan.
  3. Kebijakan pemerintah daerah ini, selain mengatur tentang penghargaan, sebagaimana diatur dalam pasal 48, yang menyatakan Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan dan mempertahankan kelestarian DAS, namun dalam raperda ini  tidak mengatur sanksi (hukuman) bagi masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan Daerah  dalam pengelolaan DAS. Mohon penjelasan !
  4. Peran strategis DAS, sebagai unit perencanaan dan pengelolaan sumberdaya, semakin nyata pada saat DAS tidak dapat berfungsi optimal sebagai media pengatur tata air dan penjamin kualitas air yang dicerminkan dengan beberapa permasalahan seperti pengelolaan DAS Bribin, Opak, Serang dan Progo. Permasalahan tersebut merupakan fenomena yang timbul sebagai akibat dari terganggunya fungsi DAS sebagai satu kesatuan sistem hidrologi yang melibatkan kompleksitas proses yang berlaku pada DAS. Salah satu indikator dominan yang menyebabkan terganggunya fungsi hidrologi DAS adalah terbentuknya lahan kritis . Kami mohon penjelasan tindakan apa yang sudah dilakukan pemerintah Daerah selama ini  dalam menangani lahan kritis di DIY.
  5. Bahwa pengelolaan DAS yang berkelanjutan mempersyaratkan dipenuhinya kriteria dan indikator untuk setiap komponen/aktivitas pengelolaan DAS yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan monitoring dan evaluasi (monev). Sedangkan kreteria mencakup ekosistem, kelembagaan, teknologi, dan pendanaan. FKN mohon penjelasan tentang bagaimana kondisi tentang kreteria dan aktivitas selama ini yang ada di DIY dalam pengelolaan DAS Serang, Progo, Opak dan Bribin .

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*