Fraksi PDIP Minta Klarifikasi Penjelasan Gubenur Terkait Raperda Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan DIY

Disampaikanya Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan DIY pada Sidang Paripurna Rabu (01/03/2017) maka, diwakili KPH Purbodiningrat, Fraksi PDIP meminta klarifikasi terhadap beberapa hal di antaranya;

  1. Dengan batasan kewenangan yang tegas antara pemerintah daerah Provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten maupun kota maka setiap urusan akan menjadi jelas mana yang merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan mana yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah kabupaten ataun Kota, akan tetapi persoalan akan menjadi lebih berat bagi pemerintah Daerah Kabupaten ataupun kota yang kemampuan fiskal nya rendah dan tidak cukup mampu untuk membiayai program dan kegiatan setiap urusan yang menyangkut pelayanan dasar, dan tentunya hal ini akan berujung terjadinya ketimpangan antar Daerah, oleh sebab itu perlu dijelaskan langkah langkah strategis yang akan dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut.
  2. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menyangkut urusan wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satu diantaranya adalah urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang, sedangkan disisi lain salah satu kewenangan keistimewaan adalah kewenangan tentang Tata Ruang.

Dari hal tersebut diatas disimpulkan bahwa satu jenis urusan punya landasan hukum yang berbeda ( UU 23 Th 2014 dan UU 13 Th 2012), hal ini perlu penjelasan  mengenai implemntasi urusan tersebut secara kelembagaan.

  1. Dalam Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian, kewenangan pemerintah DIY adalah Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor. Sedangkan layanan utamanya meliputi Penyediaan infrastruktur dalam rangka penyelenggaraan pangan, untuk hal ini mohon dijelaskan cakupan rincian program dan  kegiatan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah DIY dalam rangka penyediaan infra struktur penyelenggaraan pangan .
  2. Materi Perda tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan DIY ini tentu akan menjadi dasar dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah DIY ( sesuai dengan pasal 2 huruf Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi perangkat  Daerah), untuk  itu perlu dijelaskan bagaimana pengaturanya terhadap Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016   Dengan  Perdais tentang kelembagaan yang berpedoman pada Undang Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.