Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (GRANAD) beraudiensi dengan DPRD DIY

Ketua dan Wakil Ketua DPRD DIY serta Ketua Komisi A DPRD DIY menerima audiensi dari Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (GRANAD) terkait dengan pelanggaran konstitusi dalam kebijakan pertanahan di DIY. Berkaitan dengan hal tersebut pimpinan rombongan menyampaikan Setelah UUK berlaku menimbulkan keresahan bagi sebagian warga khususnya terkait dengan pertanahan yang ada di DIY. Untuk itu Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (GRANAD) melaporkan pelanggaran konstitusi dalam kebijakan pertanahan di DIY tersebut kepada 1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI, 2. Komisi Pemberantasan Korupsi, 3. Kepala Kepolisian RI, dan kepada Menteri Dalam Negeri RI yang dikirim melalui pos dan fax.

Selain itu dari Forum Peduli Tanah Jogjakarta demi NKRI juga sudah mengirimkan somasi kepada Gubernur DIY dengan dilengkapi dokumen dengan tembusan ditujukan kepada Presiden RI dan beberapa lembaga negara dan masyarakat sebagai laporan berkaitan dengan tanah.

Perlu kami sampaikan bahwa tujuan kami tidak memusuhi dan melawan kami ingin melindungi agar DIY yang istimewa ini dalam menempuh permasalahan tanah. Yogya ini di jadikan contoh bagi daerah lainnya secara nasional jadi harapannya agar dalam Raperdais Pertanahan kami dapat memberikan masukan dan aspirasi kami.

 Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota ketua Komisi A DPRD DIY (Eko Suwanto) mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (GRANAD), selanjutnya Dewan menyampaikan bahwa yang pasti DPRD DIY tidak bisa memposisikan sebagai pengadilan, agar semua berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Di Program Legislasi Daerah sudah ada Raperdais Pertanahan kami membuat alat kelengkapan dewan ad hoc yang kemudian mengundang seluruh masyarakat. Untuk itu apa yang disampaikan pada hari ini akan dijadikan bahan referensi dalam pembahasan Perdais tentang Pertanahan selanjutnya akan dimasukkan dalam pansus Perdais pertanahan ini agar marwah pansus ini dapat dirasakan oleh semua masyarakat;

Dewan juga meminta dokumen tertulisnya, karena Dewan harus mempelajari dari beberapa aspek, yaitu asek yuridis, sosiologis, dan historisnya. Dalam hal ini tentu semua memiliki argumentasi. Ada pertanyaan duluan mana Belanda datang atau Pemerintahan lokal yang ada di DIY ini? Kita harus mendudukkan historis ini menjadi satu kesatuan;

Terkait yuridis konstitusi, dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ada urutan hirarki Peraturan Perundang-undangan. Kepres Nomor 33 Tahun1984 akan melihat notulensinya bagaimana Kepres ini dikeluarkan. Soal kedudukan hukum bisa di perdebatkan. Namun Kepres ini tidak bisa membatalkan Undang-Undang yang di atasnya. Kepres tidak masuk dalam hirarki Perundang-undangan hal ini tidak bisa di komparisikan dengan hirarki Perundang-undangan. Kita cari bersama Kepres ini apa berasal dari Undang-Undang apa dari aturan yang lain agar kedudukan hukum ini sama.

Undang-Undang Keistemewaan pada Pasal 7 ayat 2 huruf (d) jelas di perintahkan salah satunya tanah, kepentingan adat, kearifan lokal. Dalam UUK ini adanya lex specialis hal seperti ini jangan di pertentangkan dengan UUPA.

DPRD DIY akan mempelajari dokumennya terlebih dahulu kemudian bila Dewan memerlukan informasi akan mengundang dalam rapat kerja komisi. Dewan berharap dengan kata terminologi perampasan itu berkonotasi tidak positif. Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk menguraikan baik secara sejarah maupun hukum karena banyak khasanah pemikiran yang berbeda-beda satu sama lain.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*