Gerakan Solidaritas Demo Tolak Revisi UU MD3

Jogja, dprd-diy.go.id – Solidaritas mahasiswa yang merupakan gabungan dari 81 organisasi mahasiswa dari perguruan-perguruan tinggi di DIY   melakukan demo dan orasi di depan Gedung DPRD DIY, Selasa, (20/3/2018). Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian tersebut, mereka menolak dengan tegas Revisi Undang Undang MD3 yang dipandang sebagai upaya untuk memberangus kebebasan berpendapat. Dalam press releasenya, disampaikan bahwa ada 4 (empat) poin pengaturan yang kontroversial dan mengingkari spirit demokrasi:

Pertama, mengenai penambahan kursi pimpinan DPR (Pasal 15, 84, dan 260) yang tiduk memiliki urgensi baik dari segi filosofis maupun sosiologis. Penambahan pimpinan dewan seharusnya disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang harus diemban, dari situlah dapat ditentukan mengenai jumlah pimpinan yang dibutuhkan.

Kedua, frasa “wajib’ bagi polisi untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap pihak yang dipanggil oleh DPR dan berwenang untuk melakukan penyanderaan (Pasal 73 ayat (4) dan (5) berpotensi meniadikan DPR sebagai lembaga negara yang super power”.

Ketiga ; Pasal 122 huruf k memberi kewenangan pada MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal ini multi tafsir dan berpotensi mengancam serta memberangus kebebasan berpendapat dan membuat DPR menjadi ami-kritik.

Keempat . mengenai izin pemeriksaan auggota dewan, Presiden memberikan persetujuan tertulis setelah meudapat “pertimbangun terlebih dahulu” dari MKD (Pusal 245) berpotensi menghambat proses hukum yang berkaitan dengan anggota dewan.

Menurut Solidaritas mahasiswa bahwa keempat (4) poin di atas faktanya telah menimbulkan keresahan di masyarakat karena substansinya tidak sesuai dengan nilai demokrasi dan negara hukum yang selama ini telah, sedang, dan terus dibangun. Keresahan masyarakat tersebut pada akhirnya melahirkan situasi yang genting, sehingga dibutuhkan solusi hukum yang cepat, taktis, berpihak kepada masyarakat serta yang dapat segera mengatasi situasi kegentingan dimaksud. Selama ini, telah ada solusi hukum bin seperti revisi terbatas terhadap UUM D3 yang baru ataupun materi ke MK. Akan tetapi kedua solusi tersebut akan memakan waktu yang cukup lama. Padahal situasi yang genting itu membutuhkan solusi yang cepat dan segera.

Atas dasar hal tersebut, kami “Gerakan Solidaritas Menolak Revisi UU MD3” menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

  1. Menolak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 ientang Perubahan Ke-dua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terkhusus (Pasal 15.84, dan 260): (Pasal 73 ayat (4) dan (5); (Pasal 122 huruf k); dan (Pasal 245).
  2. Menolak segala benruk pelemahan penyarnpaian pendapat di muka urnum dan kritik terhadap pejabat negara
  3. Mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk mengganti keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke-dua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
  4. Menghimbau kepada masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi kinerja DPR dan Pemerintah dalam proses legislasi serta memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan guna melahirkan produk hukum yang berkualitas dan responsif.

Danang Wahyubroto, anggota DPRD DIY dari Fraksi Gerindra yang bersedia menerima demo tersebut, dan mendukung sepenuhnya terhadap tuntutan gerakan solidaritas menolak Revisi UU MD3 dan berjanji akan segera menindaklanjuti untuk disampaikan kepada pemerintah. Sebagai wujud dari dukungannya tersebut, Danang menandatangi Surat Pernyataan Menolak Undang Undang MD3 bermaterai.  “Aspirasi para mahasiswa akan segera disampaikan sesuai dengan mekanisme yang ada,” tegasnya. “Hidup Mahasiswa!!!” teriak Danang menutup pertemuannya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*