Guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas Bapemperda/Perdais DPRD DIY konsultasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI

Guna menghasilkan produk hukum yang berkualitas Bapemperda/Perdais DPRD DIY konsultasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI

Perjalanan dinas dilaksanakan dalam rangka konsultasi Bapemperda/Perdais DPRD DIY di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI di Jakarta pada Senin s.d Selasa (3/10/2016 s.d 4/10/2016). Peserta dari perjalanan dinas ini adalah Ranny Widayati selaku wakil ketua DPRD DIY, Bapemperda, Setda DIY, Biro Hukum Setda DIY, dan Sekretariat DPRD DIY. Kunjungan ini diterima Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional (Min Isehin, SH, MM) dan Kabid Perencanaan Legislasi (Tongam R Silaban, SH, MH).

Dalam konsultasi dijelaskan bahwa dalam tahap proses penyusunan perundang-undangan pada tahap perencanaan sistematis dan terpadu merupakan tahap yang sangat penting untuk menghasilkan hukum nasionalisme yang baik dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Sebagai proses perencanaan dan sudah ditetapkan  di Tahun  2015dan 2016 yang terdiri dari 170 rancangan undang-undang.

Undang-undang Tahun 2012 tentang peraturan perundang-undangan sudah jelas disebutkan bahwa prolegnas ada dua, ada jangka menengah dan jangka tahunan/prioritas tahunan. Di dalam pasal 20 disebutkan penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada masa keanggotaan DPR sebagai prolegnas untuk jangka waktu lima tahun. Dasarnya, karena UU mengatakan bahwa prolegnas jangka menengah, namun di UU sendiri diatur selain jangka menengah ada prioritas jangka tahunan yang disusun untuk jangka waktu satu tahun. Ini yang mirip dengan prolegda pemperda, sesuai dengan RPJMN. Kalau dilihat dalam program perda, atau perpemperda, bedanya sama-sama instrument perencanaan program pembentukan peraturan, sedangkan perda mengacu pada  bapemperda yang disusun jangka waktu satu tahun.

Dalam menyusun rencana legislasi nasional sebenarnya UU No. 12 ditemukan  di peraturan presiden 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan atas UU Th 12.Disebutkan bahwa sebenarnya dalam menyusun prolegnas ini ada yang merupakan skala prioritas pembentukan UU yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Jadi kenapa prolegnas itu pun sudah ada masuk dalam pasal 18 UU 12 sudah ada parameter sebenarnya untuk sudah bisa masuk kedalam program legislasi nasional jangka menengah. Kemudian ini yang akan menjadi perhatian ketika disesuaikan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional).

Dalam UU NO 12 sudah ada RAP untuk lima tahunan, sebenarnya RAP ini sudah tidak relevan, karena lebih prioritas tahunan. Kemudian aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat sebelumnya ada rencana DPRD. Hal itu merupakan syarat-syarat substansi tertentu untuk jangka menengah. Berbeda untuk prioritas tahunan. Kalau berbicara tataran ideal, memang sebaiknya memang terencana bisa menjangkau lima tahunan seperti yang diprolegnas. Idealnya syarat-syarat sebenarnya memang sudah terpenuhi kalau untuk diprioritaskan di tahun berjalan. Tapi ketika UU 12  maupun di Perda sendiri tidak mengatur yang 5 tahun, sebenarnya kebutuhan  5 tahunan yang prolegda dalam penyusunan di prolegnas. Yang sama-sama harus dipahami adalah yang untuk prioritas tahunan yang memang benar-benar diprioritaskan dan dibutuhkan.

Yang menjadi prioritas di Perda atau program Perda itu, ada yang masih judul. Jadi, masih sebatas daftar keinginan bukan kebutuhan. Karena ada sebagian Prolegda yang sebenarnya tidak ada, jadi mana yang siap dulu. Harusnya ditetapkan sebelum APBD ditetapkan.

Selama ini Prolegda, prioritas itu masih melihat alternative satu dan Jogjakarta akan melihat alternative dua. diharapkan yang alternative dua dapat dipenuhi oleh daerah. bahwa proyek kedua sebuah Raperda itu lahir dari sebuah kajian atau penelitian akademik. Walaupun sebenarnya UU 12/2011 memberi angin kepada daerah bahwa Prolegda itu ditentukan dalam satu tahun. Hal ini memberikan gambaran bahwa raperda itu tidak sesulit yang dibayangkannya dalam pembentukannya kecuali yang tadi soal aspirasi masyarakat, memang khusus yang terkait dengan kerangka otonomi dan aspirasi masyarakat. Alternative dua ini harus ditempuh karena harus dilakukan kajian dan naskah akademik terlebih dahulu tapi delegasi yang diamanatkan oleh peraturan yang dijangkau.

UU masih memberi arahan naskah akademik atau penjelasan / keterangan. Tapi untuk lebih baik dikerjakan naskah akademiknya. Masih adanya peraturan DPRD jangka panjang 5 Tahun, Menengah 3 Tahun, pendek 1 tahun, mungkin filosofinya jauh sekali. ada gambaran kenapa harus 3 tahun tapi biasanya RPJM nya dikategorikan 5 tahun.  gambaran yang sebenarnya memberi rencana program jangka panjang daerah itu filosofinya harus kuat. bahwa RPJM dipengaruhi oleh RPJP, pembangunan dipengaruhi oleh siklus Gubernurnya.  konteks yang harus dibangun sebuah daerah itu harus punya pijakan apa yang harus dilakukan oleh Gubernur atau DPRD untuk jangka 5 tahun kedepan. Jika hanya pemerintahan yang akan berjalan akan berubah terus tidak ada jaminan dari daerah siapapun Bupatinya, siapapun Gubernurnya dalam jangka panjang tidak akan kuat. tapi 5 tahun jangka menengah tepat, soal nanti pemerintahannya memiliki konsep kebijakan harus sesuai jangka panjang.

Apabila dalam merancang pembentukan perda sampai 3 tahun, biaya tinggi. Kecuali yang kearifan lokal atau aspirasi masyarakat tadi yang bisa dijangkau di dalam RPJPD. Tidak boleh memaksa semua seolah-olah perda yang dibuat 3 tahun itu akan bisa mengganggu APBD. Cuma kerangka regulasi ini yang harus dibangun di RPJPD itu. Soal proleg yang dikenakan 1 tahun karena terlampau dramatis. Selama ini raperda yang harus krusial. Karena euphoria selama ini raperda itu berlarut-larut. perdais perlu setahun atau dua tahun karena perlu waktu pengkajian. Kenapa prolegda tidak dibuat seperti prolegnas karena memang prosesnya mempengaruhi karena dia tahunan. Instrument penentuan ini. Selama ini walaupun ada judul tidak menggunakan suatu instrument sebelum membahas. Walaupun ada prolegda sebenarnya pada saat ditetapkan, prolegda harus ada langsung kajian atau pedoman bagi DPRD maupun eksekutif untuk melihat kelayakan dari judul raperda tersebut, karena selama ini penyusunan prolegda itu masih euphoria.

Hampir rata-rata kabupaten kota masih memiliki puluhan raperda, jadi perlu hitung dalam setahun raperda itu mencapai 10. Berdasarkan kajian pusat cukup sampai 10 provinsi atau kabupaten kota. Karena memang proses ini masih dilihat kalau ingin menyempurnakan bisa sampai 28 raperda karena cepatnya perkembangan, tapi kalau hanya ingin mengimbangi kabupaten kota lain atau provinsi lain, sehingga Raperda dalam Prolegda itu banyak yang kurang tepat. selama ini orang kacau balau, karena Prolegda yang ditetapkan itu tidak ada kajian daripada saat Dewan maupun di Eksekutif. Misalnya ada 3 hal yang mendasari di bentuknya perda yaitu landasannya, kebutuhannya, dan kemanfaatannya. Cukup nilai-nilai yang sederhana saja yang dilihat, jika Raperda itu layak maka perlu segera diproses. Mekanisme selama ini dalam penulisan Prolegda masih banyak yang diabaikan. Raperda itu masuk. yang penting bagaimana Raperda bisa jadi Perda dan layak dipertanggungjawabkan. Gambaran soal RPJMN dan Prolegnas ada prioritas dan Raperda itu sengaja ditetapkan setahun karena   prioritas tahunan.

Peraturan DPRD yang membuat jangka menengah 3 tahun, jangka pendek satu tahun, memang harus dikuatkan lagi. Jangan sampai membuat high cost dan waktu. Lebih bagus ke depan, walaupun ada yang mau dikritik dilihat oleh pemerintah DIY, perlu dicoba kembangkan regulasi, karena kebutuhan Raperda 5 tahun ke depan itu dimasukkan di RPJMD dan instrument ini yang bisa digunakan nanti oleh baik RKPD maupun DPRD dilakukan penyusunan, sehingga ada gantungan pembiayaannya.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*