Guru honorer terganjal SK

honorer diySejumlah guru honorer yang tergabung PHSNI (persatuan honorer sekolah negeri Indonesia) datangi DPRD DIY untuk beraudiensi perihal kewenangan pendidikan yang dipindahkan di provinsi.

Sejumlah permasalahan di rasakan oleh guru honorer antaranya adanya kemacetan pembayaran gaji untuk guru honorer atau naban(tenaga bantuan). Kami harapkan solusi berkaitan dengan guru honorer, baik guru ptt atau pns yang akan di Tarik ke provinsi, Setelah diangkat menjadi tenaga bantuan (naban) (dengan SK Walikota Yogyakarta) gaji mereka menjadi Rp 1.302.500 per bulan. Bahkan dengan adanya sertifikasi dia mengikuti sertifikasi dan lulus sehingga mendapat tunjangan sertifikasi  dari tahun 2012 hingga 2014 tunjangan sertifikasi lancar. Namun sejak Januari 2015 tunjangan sertifikasi macet. Hal ini juga diakui Subardi yang juga telah mendapatkan tunjangan sertifikasi karena status tenaga bantuan di kota Yogyakarta yang diangkat dengan SK Walikota Yogyakarta di tahun 2008 tidak diakui oleh Pemerintah Pusat tandas Subandi.

Audiensi yang berlangsung Ruang rapur lantai di hadiri oleh pimpinan DPRD DIY Yoeke Indra agung laksana dan Arif Noorhartanto dan Rany Hidayati. Juga mengundang BKD dan jajaran eksekutif lainya.

Yoeke menjelaskan PHSNI (persatuan honorer sekolah negeri Indonesia) telah mengirimi surat september yang lalu untuk mengadakan audiensi ini, rencana pelimpahan kewenangan pendidikan ke Provinsi ini sudah cukup lama dan kita juga sudah berbicara dengan dinas-dinas terkait untuk mengambil langkah yang baik.

Dedi Budiono Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, menerangkan terkait kejelasan tunjangan Naban ke depan, hari ini pihaknya akan ke Kemendikbud untuk menyampaikan data Naban dalam rangka mengurus Surat Keterangan Tanda Penerima (SKTP)-nya.

“Karena untuk mendapat tunjangan, Naban maupun PNS harus memiliki SKTP. Tapi itu belum jaminan ke depan Naban mendapat tunjangan, yang mengeluarkan SKTP untuk Naban dari Kementrian, kami jadi tidak bisa mengintervensi,” tukas Dedi.

Anggota Komisi D  DPRD DIY, Ir Atmaji mengakui, persoalan Tenaga Pembantu (Naban) Kependidikan di Kota Yogyakarta memang kompleks. Sebab akan timbul pertanyaan, apa bisa SK Walikota diperpanjang saat guru dikelola oleh provinsi.

“Maret 2016 kan finalisasi soal pemindahan wewenang pengelolaan, efektif berjalan Januari 2017. Kami akan mencoba membantu menyelesaikan permasalahan ini menggunakan jalur politis dengan meneruskan ke DPR RI. Baik melalui kepartaian atau fraksional. Perihal ini juga di koordinasikan ke Komisi A DPRD DIY yang mengurus kepegawaian sedang Komisi D yang mengurus soal pendidikan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*