Ingin Pelajari Tata Beracara DPRD DIY

Yogyakarta-kunjungan kerja dari Badan Kehormatan dari DPRD Provinsi Banten mengenai Tata Acara Beracara Rapat, Senin (7/8/2017). DPRD DIY pukul 10.00 – 11.45 WIB menerima kunjungan kerja dari Badan Kehormatan DPRD Provinsi Banten. Rombongan berjumlah 5 orang ini dipimpin oleh Anggota Badan Musyawarah (Banmus) H. Muh. Sayuti, H. Hasan Maksudi sebagai DPRD Banten, M. Redy. SE. MM sebagai Anggota Badan Kehormatan (BK), Herman Syah sebagai Staff Badan Kehormatan dan saudara Rizkia F. tiba dikantor DPRD DIY diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto, S.IP, pimpinan Badan Kehormatan (BK) H. Sukamto, SH. Bertempat di ruang pertemuan Badan Kehormatan, kunjungan ini dibuka dengan perkenalan dan beberapa pertanyaan dari DPRD Banten kepada DPRD DIY yang diwakili oleh Bapak H. Muh. Sayuti yang kemudian dilanjutkan dengan memaparkan beberapa jawaban. Adapun maksud dan tujuan dari kunjungan adalah untuk mengetahui Tata Acara Beracara DPRD DIY.

“Jogja adalah daerah istimewa karena pemimpin daerah atau yang sering disebut gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi dilakukan secara turun menurun, sedangkan di Banten sendiri dilakukan pemilihan secara langsung dan pada saat ini Banten baru memiliki gubernur yang baru pasangan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. Visi dan misi yang digunakan masih menggunakan yang lama dan mungkin ada beberapa tambahan. Selain itu, tata acara beracara Anggota DPRD pada masa orde baru masih terdapat fraksi TNI dan ABRI sedangkan sekarang tidak ada lagi fraksi TNI dan ABRI. Untuk kepatuhan di masa orde baru harus berpakaian lengkap tapi pada masa sekarang dengan menggunakan pakaian biasa sudah bias mengikuti Rapat Paripurna” ungkap Sayuti.

“Dari sisi kepatuhan pada masa orde baru yang ingin menjadi Anggota Dewan dulunya harus melalui beberapa proses yang dimaksudkan untuk proses pematangan sehingga dari gestur tubuh dan cara berpakaian mereka sudah keliatan bahwa menjaga kelembagaannya dan dalam Rapat Paripurna yang dilakukan selalu tepat waktu, sedangkan di tahun 1999-2004 Anggota Dewan yang mengenakan pakaian tidak sesuai dengan aturan yang ada tidak diijinkan untuk mengikuti Rapat Paripurna. Namun di DPRD DIY untuk pakaian sehari-hari cukup menggunakan PSL, jika pakaian dipermasalahkan dalam Rapat Paripurna maka Forum tidak terpenuhi” ujar Arif.

“Tugas menjadi seorang BK yaitu untuk melindungi anggota dan jika terdapat anggota yang tidak sesuai dengan aturan maka perlu ditegur, dan prinsipnya sebelum menertipkan anggota harus menertipkan diri sendiri” ungkap Sukamto.

Kembali diungkapkan lagi oleh Redy bahwa “Tata Beracara Banten sampai saat ini belum selesai, sehingga belum ada payung hukum yang dapat memperkuat dari sisi kepatuhan, dan terjadinya erosi nilai perilaku yang dapat disebabkan dari rekrutmen Anggota Dewan”.

Setelah merasa cukup, kedua pihak baik DPRD DIY dan DPRD Banten berharap kunjungan ini dapat menjadi upaya silaturahmi juga sebagai sarana bertukar ilmu bagi masing-masing daerah dalam Tata Beracara ini. Kunjungan Kerja dilanjutkan dengan tukar-menukar cenderamata dan makan siang bersama.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*