Inisiatif Peraturan Daerah Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Di DIY

Jogja, dprd-diy.go.id – Tahun ini, Komisi A mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan teknologi, informasi dan komunikasi. Demikian disampaikan oleh Eko Suwanto yang didampingi oleh Rony Primanto Hary, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi DIY yang disampaikan dalam acara Jumpa Pers di Ruang Rapat Badan Anggaran Gedung DPRD DIY, Rabu (26/4/2018).  Dalam kesempatan tersebut, Eko menegaskan bahwa Raperda ini nantinya diharapkan akan mampu mengatur pengelolaan informasi dari pemerintah daerah terkait dengan hal-hal yang sifatnya mendasar untuk diketahui dan dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat. “Sebagai contoh masyarakat diharapkan dapat dengan mudah mengetahui rumah sakit mana yang ada kamar kosong untuk menampung masyarakat yang sakit”, ungkapnya.

Menurut Eko berbagai kasus yang terjadi di DIY seperti terjadinya terorisme di Sleman, penangkapan teroris di Gunungkidul dan berbagai masalah ketertiban umum yang terjadi selama ini di DIY dapat diantisipasi dengan cara mengoptimalkan informasi cepat yang bisa diperoleh oleh masyarakat seperti informasi mengenai nomor-nomor penting yang dengan mudah dapat diakses. Raperda ini nantinya diharapkan juga akan mengatur mengenai pemberian fasilitasi dalam rangka untuk mendukung masyarakat agar melek IT baik untuk kepentingan pendidikan maupun dalam rangka membangun industri kreatif digital di DIY.  Manfaat penting lain dari pembangunan TIK di DIY juga dalam rangka untuk melakukan literasi sosial media agar tidak digunakan untuk kegiatan yang bersifat hoaks, ujaran kebencian dan lain sebagainya.

Terkait dengan hal ini, Eko juga menjelaskan bahwa pemanfaatan TIK yang diatur dalam perda ini nantinya juga merupakan wujud keseriusan pemerintah pelaksanaan transparansi penuh untuk masyarakat. Diharapkan nantinya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses APBD DIY dan Dana Istimewa DIY. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, semua lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti penyampaian anggaran APBD. “Manfaat IT juga diharapkan akan mampu menyelaraskan informasi di tingkat provinsi dengan kabupaten kota,” katanya.

Beberapa program kegiatan tahun 2018 ini yang terkait dengan pembangunan TIK meliputi program Co Working Space, Lomba, pembuatan Creative Content, Festival TIK, Bimbingan Teknis Internet, Lomba pengembangan aplikasi Jogja Smart Province, Literacy Medsos, pemasangan 112 titik Wifi di tempat-tempat umum, dan lain-lain. “Indeks TIK DIY saat ini nomor 2 setelah DKI Jakarta. Demikian juga penetrasi pemanfaatan internet di DIY ini juga nomor 2 setelah DKI Jakarta. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pengaturan pemanfaatan TIK di DIY ini akan menjadi pilot project bagi wilayah-wilyah di provinsi lain ke depan”, jelasnya.

Saat ditanyakan oleh wartawan terkait dengan tempat-tempat coworking space, Rony menjelaskan bahwa saat ini co working space yang telah disediakan berada di Kantor Kominfo di Jalan Katamso yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis. Demikian juga telah disediakan ruang untuk pendidikan bagi masyarakat yang bisa menampung sejumah 50 orang untuk pengoptimalan teknologi untuk informasi. “Tempat itu juga bisa digunakan oleh masyarakat atau siapa saja  dalam rangka untuk untuk mendorong pertumbuhan UMKM kreatif berbasis digital”, jelas Rony menjawab pertanyaan salah satu wartawan. Ada tiga hal penting terkait dengan pembangunan Coworking space adalah untuk dapat memberikan akses gratis internet bagi masyarakat, sebagai sarana pendidikan berbasis IT dan fasilitasi lain untuk mendukung tumbuhkembangnya UMKM di DIY.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*