INPROSULA Meminta DPRD DIY Perjuangkan Desentralisasi Raskin

DSC_0046 (320x213)Sekitar 50 an massa dari serikat buruh, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Sekber Keistimewaan yang melebur menjadi INPROSULA (Institute For Promoting Sustainable Livelihood Approach) menemui DPRD DIY, Selasa (23/07). Maksud pertemuan tersebut menyampaikan kondisi terkini pertanian di DIY khususnya yang berkaitan dengan kebijakan raskin (beras miskin) yang diselenggarakan KEMENKO KESRA (Kementrian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat). Sarijo, perwakilan INPROSULA menyebutkan DIY dari tahun ke tahun selalu surplus beras sementara raskin yang ada justru berasal dari luar daerah. “Berdasarkan temuan tim kami program raskin selalu mempunyai beberapa kelemahan yaitu salah sasaran, kualitas, kuantitas, waktu dan penyerapannya,” ujarnya. INPROSULA meminta agar DPRD DIY bersama eksekutif turut memperjuangkan desentralisasi raskin mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. “Kami risau dengan data yang ada di BPS yang menyebutkan DIY termasuk daerah rawan pangan padahal setiap tahun memproduksi 85 ribu ton. Sudah saatnya Kebijakan pusat ditarik menjadi kebijakan daerah,” tutur Sarijo. Desentralisasi raskin menurutnya bisa meminimalisir salah sasaran, mensejahterkan petani dan terjaganya kualitas serta kuantitasnya. Raskin yang dibagikan dibeli dari petani local dan pendataan tidak selalu mengacu pada data pusat. Sarijo menambahkan, pertemuan yang terjadi antara stakeholder dengan para petani pada Jumat (19/07) Pemkab Kulon Progo berkomitmen mampu untuk desentralisasi raskin apabila sewaktu – waktu kebijakan pusat tersebut beralih ke daerah. Gatot Setyo Susilo, Ketua Komisi B DPRD DIY yang membidangi pertanian tersebut mengapresiasi usulan desentralisasi raskin. “Saya sepakat dengan apa yang diusulkan kawan – kawan. Kami sesegera mungkin akan berkonsultasi dengan KEMENKO KESRA untuk memperjuangkan aspirasi petani DIY,” katanya. Sementara itu Hardiyanto, dari BKKP (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ) DIY mengungkapkan akan segera mengirim surat ke KEMENKO KESRA. “Walau kebijakan pusat tetapi kami punya fungsi koordinatif dengan pusat,” ungkapnya.  Selain disampaikan ke pusat, DPRD DIY bersama eksekutif berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara para petani dengan kementrian. (hms.ed)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*