Janjikan Bawa Tuntutan Ke Kementerian Perhubungan

Selasa (31/10/2017) Paguyuban Pengemudi Online Jogjakarta (PPOJ) yang anggotanya merupakan sopir taksi online mendatangi Gedung DPRD DIY.  Tujuan PPOJ mendatangi DPRD DIY ialah berunjuk rasa terkait Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan tersebut dianggap merampas hak-hak driver taksi online, adapun isi tuntutan mereka berbunyi

“Bersama masyarakat jogja kita tolak PERMENHUB 108 TH 2017.  PERMENHUB 108 th 2017 bukan untuk transportasi online, ini hanya cara untuk mengibiri hak driver online PERMENHUB 108 Th 2017 akan menghilangkan privilege masyarakat sebagai pengguna transportasi berbasis aplikasi online. Dengan penempelan stiker logo dishub besar di bodi mobil sebelah kanan dan kiri akan merampaps privilege itu. PERMENHUB 108 TH 2017 adalah persengkokolan para pemilik modal untuk memangkas secara besar-besaran armada online dan bahkan akan membunuh hak driver online dalam mencari rezeki. mewajibkan untuk memiliki SRUT yang hanya dikeluarkan bagi armada atau mobil baru, jelas-jelas akan membuat driver online terampas alat produksinya. ini juga merupakan cara untuk menghalangi masyarakat mendapatkan pelayanan modal transportasi murah, mudah dan nyaman.

Transportasi online berbasis aplikasi untuk masyarakat jogja dan untuk indonesia menolak PERMENHUB 108 TH 2017 karena kami bukanlah budak para pemilik modal, bukan mobil berargo dengan kemasan baru, bukan mobil berstiker merk perusahaan para pemilik modal, kami rental mobil ! kami memanjakan pengguna jasa kami dengan mobil privat berplat hitam, dengan harga terjangkau dan pelayanan yang nyaman. Transaksi dengan harga yang disepakati bersama, bukan dari argo berjalan!!!”

Menanggapi unjuk rasa tersebut, Sukamto anggota DPRD DIY dari Partai PKB  meminta supaya tuntutan yang disampaikan tersebut segera dilengkapi.  “lambatnya besok pagi karena akan segera kami sidangkan. Pak Dharma selaku pimpinan dan saya selaku ketua Fraksi PKB bisa dihubungi setiap saat disini, kalau kita sedang bertugas keluar serahkanlah kepada sekretariat.” Jelasnya.

Kepada para pengunjuk rasa, Sukamto menyebut mereka adalah kontributor besar untuk transportasi di Yogyakarta. “Mari kita bersama perjuangkan nasib kita, tetapi jangan sampai lupa dengan koridor-koridor aturan hukum yang berlaku, hak saudara memang harus dituntut, jangan hanya hari ini kalau nanti belum ada tanggapan berarti nanti harus datang lebih besar.”

Adapun Dharma Setiawan selaku pimpinan dewan yang juga turut menerima unjuk rasa tersebut menjanjikan akan mengantarkan aspirasi tersebut secara sendiri didampingi Sukamto ke Kementerian Perhubungan. “Jadi kita mendukung penggunaan pemanfaatan teknologi tapi kami juga memperhatikan mereka yang belum atau tidak bisa ikut serta, maka tugas DPRD akan mendorong gerakan atau kegiatan ekonomi yang bisa kami kontrol secara langsung. Kalau seperti ini kan permenhub. maka yang bisa kami lakukan adalah menyampaikan aspirasi rakyat Yogyakarta kepada menteri perhubungan / pejabat aselon 1 yang bertangung jawab untuk ini, itu janji kami. Kalau itu tidak dilakukan, datang kesini tidak usah demo menteri demo Pak Dharma sama Pak Kamto !  “ seru Dharma dari Fraksi Gerindra.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*