Jawa Barat tertarik dengan Perda ADMINDUK DIY

DPRD DIY Menerima kunjungan dari Badan pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Barat Dalam rangka studi banding mengenai pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan raperda dan tentang retribusi daerah. Tamu di temui oleh wakil ketua DPRD DIY Ranny Widayati dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Daerah Istimewa Rendradi Suprihandoko.

Yunanda Eka Perwira, wakil badan pembentukan DPRD Provinsi Jawa barat mengaku tertarik dengan perda yang dimiliki oleh DIY Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Kartu Identitas Anak. “Kami berkunjung ke sini agar mendapatkan ide dan bisa bertukar informasi penting bagi Provinsi Jawa Barat.”

Rendradi Suprihandoko menyampaikan bahwa Perda ini merupakan Perda inisiatif dari DPRD DIY yang  tujuannya ialah tertib administrasi kependudukan bertujuan memberikan perlindungan dan pengakuan serta penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal, perlu didukung dengan pola koordinasi dan kerangka regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, penduduk tinggal luar domisili dan kartu identitas anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dengan mengembang-kan fungsi pengolahan data, kebutuhan kerjasama, perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Rendradi juga menyampaikan “kitas (kartu identitas anak) ini mendapatkan respon positif dari kemendagri”.

Selain mendiskusikan terkait perda adminduk Ganiwati turut mendiskusikan peran atau keikutsertaan Kanwil Kemenkumham dalam proses pembentukan Perda, “di jawa barat sebelumnya di libatkan namun sepertinya sekarang tidak. Bagaimana di DPRD DIY keikutsertaan Kanwil Kemenkumham?”

DPRD DIY melibatkan Kanwil Kemenkumham dalam proses pembentukan perda, di kami membuat wadah yaitu tim yang terdiri dari OPD terkait. Jadi kanwil kemenkumkan menjadi bagian dari Tim tersebut masuk di dalamnya jawab, B. Agustian Dyah Ratih  Kepala Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian.

Diskusi berlangsung hangat dan konstruktif saling bertukar strategi dalam pengelolaan tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah. (az)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*