Jawaban Pengusul Terhadap Pandangan Anggota DPRD Melalui fraksi-Fraksi DPRD Atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

sukarman
Sukarman spd

Jum’at tanggal 16 September 2016 Dalam rapat paripurna di ruang paripurna lt. 2 DPRD DIY KOMISI A Melalui Sukarman Spd wakil ketua komisi A membacakan tanggapan  Jawaban Pengusul Terhadap Pandangan Anggota DPRD Melalui fraksi-Fraksi DPRD Atas Raperda Usul Prakarsa Komisi A Tentang Penyelenggaraan Penyiaran

kami menangkap bahwa rekan-rekan anggota DPRD dan fraksi-fraksi sebagian besar menyetujui dan mendukung segera dibahasnya Raperda Inisiatif DPRD DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran, kami selaku pengusul Raperda dimaksud izinkahlah kami memberikan tanggapan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi sebagai berikut;

  1. Dari Fraksi PDIP
  • Lembaga Penyiaran harus dapat Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kerangka membangun karakter bangsa, meningkatkan semangat kebangsaan dalam menjunjung tinggi kedaulatan NKRI, serta memupuk semangat dalam mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan masyarakat.
  • Dalam Rancangan peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran di daerah muatan materinya tidak mengatur mengenai izin penyelenggaraan Penyiaran seperti yang diatur dalam undang un dang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 33 .
  • Bagaimana pengaturan hak siar terhadap suatu mata acara, mengingat bahwa setiap mata acara yang disiarkan oleh lembaga Penyiaran harus mempunyai hak siar. (Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal43 )

Jawaban:

Setelah mencermati saran, pendapat, masukan dan juga pertanyaan yang diajukan oleh Fraksi PDIP tersebut, maka ada beberapa hal dapat kami jelaskan,

  • Kami sepakat bahwa lembaga Penyiaran harus dapat mengembangkan siaran yang memuat edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda serta memupuk nilai-nilai Pancasila oleh karenanya dalam Raperda ini diatur tentang siaran lokal yang merupakan kewajiban stasiun TV maupun radio yang ada di DIY dimana program siaran lokal meliputi:
  1. penampilan seni budaya;
  2. pendidikan Pancasila;
  3. hiburan;
  4. berita daerah;
  5. penyuluhan agama;
  6. sosialisasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
  7. edukasi kepada masyarakat;
  8. promosi wisata;
  9. promosi produk lokal unggulan;
  10. informasi potensi bencana di daerah; dan atau
  11. Program Siaran yang mengangkat potensi lokal.
  • Terkait dengan Penyiaran Kewenangan Pemerintah Daerah sangat terbatas apalagi berkaitan dengan izin, dimana kewenangan pemberian izin siaran ada pada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan prosedur izin sudah dituangkan dalam Peraturan turunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sampai dengan Peraturan Menteri. Dalam aturan Perundang-Undangan yang berlaku KPID pun hanya berwenang memberikan rekomendasi kelayakan, sedangkan Pemda melakukan evaluasi administrasi dan data teknis. Berkaitan dengan izin karena sudah diatur tidak perlu diatur kembali dalam draf Raperda.
  • Berkaitan dengan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga Penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Tentunya hal ini tidak perlu diatur kembali dan sudah jelas jika lembaga Penyiaran tidak memiliki hak siar maka dia langsung melanggar Undang-Undang Penyiaran dan dapat digugat oleh pencipta atau pemilik hak cipta.
  1. Dari Fraksi PAN
  • Pasal 13 Raperda hanya mengatur kewajiban melepas saham bagi TV lokal. Perlu juga diatur kewajiban bagi televisi berjaringan melepas sahamnya untuk anak jaringan nya (anak jaringan didirikan dengan badan hukum tersendiri. Jadi yang harus melepas sebagian saham adalah TV lokal dan berjaringan juga.
  • Sanksi denda administrasi mestinya dituangkan dalam Perda bukan Pergub. Sebab Pergub selain tidak efektif dan tidak kuat juga lama menunggu penyusunannya.
  • Isu digitalisasi Penyiaran belum masuk. Sekalipun dalam UU No. 32 Th 2002 memang belum mengatur siaran digital tapi sistem siaran ini pasti terjadi.
  • Perlu rumusan secara spesifik budaya apa yg mencirikan beda antara Penyiaran di DIY dan daerah lain. Usulan tentang adanya siaran yg berbahasa jawa perlu untuk melestarikan bahasa jawa sbg khasanah kebudayaan kita.

Jawaban:

Setelah mencermati saran, pendapat, masukan dan juga pertanyaan yang diajukan oleh Fraksi PAN tersebut, maka ada beberapa hal dapat kami jelaskan,

  • Kewajiban melepas saham merupakan kewajiban bagi seluruh lembaga siaran dan sudah diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
  • Terimakasih atas masukannya, terhadap hal ini sebaiknya dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat’ Panitia Khusus nantinya.
  • Digitalisasi Penyiaran memang merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan saat ini sedang dibahas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tetapi hal ini tentunya merupakan ranah kewenangan pemerintah pusat dan pasti akan diatur dan didaerah tinggal mengikuti.

Sedangkan Raperda ini memang lebih pada upaya bagaimana Lembaga Penyiaran yang ada di DIY bisa berkontribusi dalam menjaga dan mempromosikan nilai-nilai budaya daerah, nilai-nilai kebangsaan, dan memberi pendidikan kepada masyarakat dan generasi muda.

  • Raperda ini mengacu kepada Undang-Undang Penyiaran dan Undang- Undang Keistimewaan. Lebih lanjut terkait substansi siaran yang berkaitan dengan budaya nanti akan mengacu kepada Perdais Kebudayaan.
  1. Dari fraksi Partai GOLKAR
  • Pada Bab II Pasal 2 Ayat (3) ditulis bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah antara lain meliputi penguatan kelembagaan Penyiaran. Bagaimanakah bentuk penguatan yang akan dilakukan? Mohon penjelasan
  • Atas dasar pertimbangan apa Raperda ini mewajibkan Lembaga Penyiaran lokal dalam sistem stasiun jaringan televise untuk menyiarkan Program Siaran Lokal dengan durasi paling se 10 dari seluruh waktu siaran per hari? Ini adalah durasi waktu yang terlalu sedikit. Apalagi materi Program Siaran lokalnya (Pasal 15 ayat (2)) sangat luas. Mungkinkah durasinya ditambah paling sedikit 20%?
  • Pada Pasal 22 disebutkan Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat berperan serta dalam Pengawasan Program siaran. Mohon penjelasan, dalam bentuk apakah fasilitasi yang akan diberikan?

Jawaban:

Setelah mencermati saran, pendapat, masukan dan juga pertanyaan yang diajukan oleh Fraksi Partai GOLKAR terse but, maka ada beberapa hal dapat kami jelaskan:

  • Terkait dengan penguatan kelembagaan maka KPI Daerah diusulkan diperkuat dengan cara penguatan lembaga pendukung KPID yaitu Sekretariat KPID, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri seharusnya setingkat dengan Eselon III.
  • Sesungguhnya kewajiban siaran lokal telah ada dalam Peraturan Perundang- undangan di Pusat khususnya di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi. Raperda ini hanya menegaskan dan menguatkan, dan besarannya memang sudah diatur 10 dimana implementasi masih jauh dari harapan.
  • Pada intinya Raperda ini berusaha agar masyarakat juga diberdayakan agar mampu menyaring mana siaran yang baik dan siaran dengan isi yang kurang baik dan lebih jauh lagi masyarakat mampu dan tahu kemana harus menyampaikan keberatan terkait isi siaran. Oleh karena itu nantinya Pemerintah Daerah me1alui SKPD terkait bersama dengan KPID harapannya bisa membuat program dan kegiatan yang mendorong masyarakat sadar media.
  1. Dari fraksi Partai Gerindra
  • Fraksi Gerindra melihat bahwa di beberapa lembaga Penyiaran sudah banyak membangun konten lokal, khususnya di radio dan televisi lokal. Kontens tersebut bisa kita lihat pada konteks alokasi jam siarannya. Akan tetapi, kami melihat kontens tersebut belum tersistematik dengan baik dan harus diperbaiki ke depan. Pertanyaannya, bagaimana strategi kebijakan yang harus diterapkan dalam membangun kebijakan dalam peraturan daerah penyelenggaraan Penyiaran tersebut agar ada kontens Penyiaran yang sistematik?
  • Mengenai kontens siaran lokal yang telah ditentukan muatannya, seperti wawasan budaya, kearifan lokal serta mempromosikan wisata dan mengoptimalkan sumberdaya lokal. Pertanyaannya, bagaimana strategi kebijakan daerah dalam draf penyelenggaraan siaran ini bisa terakomodatif dengan baik?
  • Mengenai konten siaran 10 % yang dilakukan oleh beberapa lembaga Penyiaran nasional yang diakses oleh masyarakat DI. Yogyakarta, kami melihat bahwa masyarakat juga belum akseseble terhadap jam siaran tayang, karena dilakukan pada dinihari dan banyak yang tidak dapat mengikuti siaran tersebut. Bagaimana strategi kebijakan peraturan daerah tentang pengelolaan Penyiaran tersebut aksesebel terhadap jam tayang yang bisa dinikmati masyarakat DI. Yogyakarta?
  • Mengenai peran serta masyarakat dalam partisipasi penyelenggaraan Penyiaran dari masyarakat. Bagaimana proses yang baik dalam melibatkan peran serta masyarakat dalam proses kontrol penyelenggaraan Penyiaran?
  • Fraksi Gerindra percaya bahwa proses penyelenggaraan Penyiaran di Dr. Yogyakarta sudah mulai baik jika dilihat dari berbagai kegiatan Penyiaran, khususnya penyelenggaraan siaran radio lokal dan televisi lokal. Sedangkan untuk televisi nasional yang masuk ke Dr. Yogyakarta masih belum aksesebel seperti yang kami maksudkan di atas. Bagaimana lembaga Penyiaran melibatkan multi stakeholders dalam konteks monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penyiaran di Yogyakarta khususnya dengan penerapan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Penyiaran?

Jawaban:

Menyimak beberapa respon positif dan juga pertanyaan yang diajukan oleh fraksi Gerindra tersebut di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

  • Kami sepakat tentang perlunya alokasi jam siaran dan hal ini sudah diatur dalam draf Raperda ini khususnya Pasal 16. Dengan Raperda ini nantinya Lembaga Siaran mempunyai kewajiban menyiarkan program siaran lokal dan ada alokasi jam siarannya, untuk itu tentunya mereka juga harus membuat program siaran lokal. Selain itu diharapkan Pemerintah Daerah juga bisa membuat program-program siaran yang berisi tentang budaya, promosi wisata, dan pendidikan.
  • Dalam Raperda ini mengenai jam tayang sudah diatur yaitu dalam Pasal 16. Terhadap pertanyaan nomor 4 dan nomor 5 Pada intinya dalam Raperda ini sudah diatur peran serta masyarakat, nantinya mekanisme prosedur keberatan dari masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur
  1. Dari fraksi Kebangkitan Nasional
  • Mengenai dasar hukum, perlu dimasukan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik. Kemudian juga Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Standar Program Siaran.
  • Dalam batang tubuh mengenai Ketentuan Umum perlu dicantumkan definisi KPI Daerah , mengingat bahwa Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Seperti tercantum dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), pasal 20 ayat (1), pasal 21 ayat (2), dan pasal 23.
  • Selanjutnya terkait dengan pasal 19 ayat (2) huruf a, disebutkan bahwa Wewenang KPID, adalah mengawasi Program Siaran Lokal, sedangkan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, Nomor 03 Tahun 2007, Tentang Standar Program Siaran, dalam ketentuan umum, pasal 1 angka 16, menyatakan bahwa: KPI Pusat dan KPI Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berwenang untuk mengawasi lembaga Penyiaran dalam pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran. Kemudian dalam Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia, Nomor 005jSkjKPIj5j2004, Tentang Kewenangan, Tugas, Dan Tata Hubungan Antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa: KPI Daerah mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku Penyiaran, standar program siaran, dan atau standar isi siaran. Dengan demikian KPI-D tidak hanya mengawasi Program Siaran Lokal saja akan tetapi juga pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku Penyiaran, dan isi siaran. Untuk hal ini mohon penjelasan.
  • Bahwa ruang lingkup pengaturan dalam perda, tentang Penyelenggaraan Penyiaran adalah: pengawasan Program Siaran Lokal; penguatan kelembagaan Penyiaran; dan pemberdayaan masyarakat sadar media. Berkaitan dengan Pengawasan Program siaran Lokal, FKN sangat setuju, hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas. Namun demikian untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas, tentunya ada tolok ukur yang dapat dijadikan acuan, sebagai batasan-batasan, apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran. Mohon penjelasan
  • Berkaitan dengan Penguatan Kelembagaan Penyiaran, FKN sangat sependapat, karena dengan penguatan kelembagaan Penyiaran, diharapkan dapat menghadirkan program-program Penyiaran yang sehat, bermanfaat dan bermartabat sebagaimana diharapkan publik. Namun demikian, langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dalam penguatan kelembagaan Penyiaran tersebut. Mohon Penjelasan.
  • Selanjutnya terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Sadar Media, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 , bahwa .Setiap orang dan atau kelompok masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program Siaran yang bertentangan dengan norma. Menurut FKN “bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengajukan keberatan saja akan tetapi terdapat tiga dimensi yakni akses, interaksi dan partisipasi. Mohon tanggapan.

Jawaban:

Setelah mencermati saran, pendapat, masukan dan juga pertanyaan yang diajukan oleh Fraksi Kebangkitan Nasional tersebut, maka ada beberapa hal dapat kami jelaskan,

  • Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka yang dimasukkan dalam dasar hukum mengingat adalah Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan dasar hukum kepada daerah untuk membentuk sebuah Peraturan Daerah, dan Dasar Hukum yang memerintahkan langsung diterbitkannya suatu Peraturan Daerah tertentu. Aturan lain tentunya tetap diperhatikan tetapi tidak perlu ditulis dalam dasar hukun mengingat.
  • Terhadap masukan perlunya ditulis definisi tentang KPI Daerah kami dapat menyetujui, dan harapannya bisa dibahas dan disempurnakan dalam Pansus. Kewenangan pengawasan Penyiaran yang bukan siaran lokal ada di KPI pusat, tetapi dalam proses pengawasan KPI Daerah terlibat dimana KPI Daerah bisa menerima laporan masyarakat dan meneruskan kepada KPI Pusat.
  • Terkait hal apa yang tidak boleh terkait siaran dan batasan-batasannya sudah ada dalam Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
  • Terkait dengan penguatan kelembagaan maka KPI Daerah diusulkan diperkuat dengan cara penguatan lembaga pendukung KPID yaitu Sekretariat KPID, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri seharusnya setingkat dengan Eselon III.
  • Kami sangat sepakat, dalam Raperda ini yang kita harapkan selain media dikuatkan tetapi masyarakat juga perlu dikuatkan agar cerdas media.
  1. Dari Fraksi PKS
  • Saat ini televisi dan radio local sudah banyak diakuisisi oleh jaringan nasional, sehingga media yang masih dimiliki pengusaha DIY tinggal sedikit. Kami berharap Raperda ini dapat mengatur dan melindungi kepemilikan media ini oleh pengusaha local sehingga televise dan radio di DIY dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri.
  • Akibat dari kepemilikan dan jaringan nasional tersebut, dengan alasan bisnis dan efisiensi televisi dan radio hanya me-relay siaran dari jaringannya sehingga siaran bernuansa budaya khas Yogyakarta menjadi sangat minim. Untuk itu kami berharap Raperda ini mengatur konten siaran lokal sehingga dapat menggali dan mempromosikan potensi budaya dan wisata, sumber daya alam, kearifan masyarakat yang ada di DIY.
  • Sebagai lembaga Penyiaran, radio dan televisi selain menghibur harus tetap menjalankan fungsi pendidikan. Fraksi PKS meminta agar Raperda ini menegaskan bahwa tayangan harus bersifat mendidik sehingga tidak ada unsur pornografi, porno aksi, kata-kata jorok dan kotor. Sebagai lembaga Penyiaran harus memberikan edukasi sehingga pemirsa menjadi cerdas media.
  • Fraksi PKS juga meminta agar Raperda ini mengatur waktu tayang siaran lokal terse but. Bahkan jika perlu diatur agar salah satu acara unggulan ditayangkan pada prime time. Selama ini tayangan lokal disiarkan pada dini hari sehingga semangat muatan lokal ini tidak mencapai tujuan karena tidak ada yang menyaksikan pada jam tayangan tersebut
  • Fraksi PKS mencermati bahwa tayangan di televisi sangat bisnis oriented dan Jakarta centrist, bahkan adzan Maghrib pun memakai standar Jakarta. Lembaga Penyiaran harus mempunyai fungsi edukasi dan religi. Untuk itu penayangan waktu adzan Maghrib dan subuh mohon disesuaikan dengan wilayah DIY.
  • Dalam Raperda ini perlu mengatur peran serta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Penyiaran, baik dalam perencanaan maupun pengawasan. Biasanya partisipasi masyarakat hanya dalam bentuk pengawasan saja, padahal kalau dilibatkan sejak tahap perencanaan akan lebih menarik dan menjadi tayangan yang favorit.

Jawaban:

Terimakasih atas saran dan masukannya, kami sangat sepakat dan kami juga berharap semua masukan ini bisa terakomodir dalam pembahasan di Pansus nantinya.

  1. Dari Fraksi Persatuan Demokrat

Dengan perkembangan jumlah penyelenggara Penyiaran swasta baik yang Audio (Radio: FM jumlah 45 lebih, AM jumlah 10 lebih dan Radio Streaming) -Audio- Visual yang berkembang, dengan berbagai gayanya, muatannya, dan belum lagi muatan-muatan pesanan dari pihak sponsor yang bisa saja berpotensi merugikan Keistimewaan DIY. Kemudian juga akan berkembangnya jumlah calon Stasiun TV di Yogyakarta yang sedang proses, seperti Nusantara TV Jogja, Kreasi Televisi Indonesia, GEN TV, Emotion TV, Republika TV, Rainbow TV, Sport One TV, Inspira TV, Suka TV, Pendawa TV, yang dapat dibayangkan, kedepan masyarakat DIY akan begitu “Wouw dan Boom”, akan dimanjakan dengan banyaknya pilihan.

Apalagi akan berkembangnya lembaga Penyiaran penyelenggara Penyiaran Multipleksing Pad a Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) Zone Layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta)., yang mendirikan 6 tower bahkan nantinya bisa lebih, di Patuk Gunung Kidul (seperti PT GTV Dua, PT Indosiar Televisi Semarang, PT Lativi Mediakarya Semarang-Padang, PT Media Televisi Semarang, PT Trans TV Semarang Makassar). Dengan demikian perlu adanya regulasi pedoman baku tentang penyelenggaraan Penyiaran di wilayah DIY secara lengkap dan memadai, sehingga tidak menabrak rambu-rambu normatif dan keistimewaan DIY, yang penuh dengan muatan kearifan lokal:

Oleh karena itu Fraksi Persatuan Demokrat memandang perlu untuk pengarah, perijinan dan pedoman pengawasan muatan dan persaingan, bagi dan oleh para pihak terkait, sehingga FPD setuju, Raperda usulan prakarsa komisi A ini di tindak lanjuti menjadi Raperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran Usulan DPRD DIY, di tindak lanjuti dan dibahas dengan pihak eksekutif.

Jawaban:

Terhadap persetujuan dari Fraksi Persatuan Demokrat kami sangat berterimakasih, dan harapan kami sarna dengan Fraksi Persatuan Demokrat bahwa dengan adanya perda ini nantinya maka kita akan bisa membentengi masyarakat DIY dari pengaruh hal-hal negative yang banyak kita lihat dalam muatan siaran yang ada saat ini, dan sebaliknya ke depan siaran yang ada di DIY baik Televisi maupun radio justru bisa memperkuat dan mempromosikan nilai-nilai budaya dan memberikan nilai edukasi pada masyarakat dan generasi muda DIY.

Selanjutnya rapat paripurna di lanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap Raperda usul prakarsa komisi A DPRD DIY menjadi Raperda prakarsa DPRD DIY tentang penyelenggaraan Penyiaran di Daerah tersebut dalam bahan acara nomor 25. (az)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*