Kajian Perda Nomor 18 Tahun 1954 : Sudah Tidak Relevan

 Forum diskusi Kajian Evaluasi Perda Nomor 18 Tahun 1954 tentang Pelarangan Pelacuran di Tempat Umum diadakan Rabu (8/2/2017) di Ruang Paripurna Lt. 3 Gedung DPRD DIY. Hadir dalam forum tersebut Dinas Sosial DIY, Staf Pengajar FH UAJY, Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) DIY dan Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai pembicara.

Perda Nomor 18 Tahun 1954 dianggap sudah tidak relevan. Selain itu, Perda ini dianggap tidak cukup kuat menghapus pelacuran sampai ke akar-akarnya. “Apabila dipertahankan sudah tidak pas, saran kami direvisi atau dibuat Perda baru,” ujar Kabid Perlindungan dan Rehsos Dinas Sosial DIY Pramujaya Hadi Priyanto.

Hal serupa disampaikan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP DIY Suhartini. Ia beranggapan Perda Nomor 18 Tahun 1954 banyak hal yang belum diatur seperti mucikari, salon/spa/pijat plus-plus. “Perda tersebut hanya menjangkau pelacuran yang dilakukan di tempat umum.” Tambahnya. “

Staf pengajar FH UAJY Sari Murti menuturkan, perlu melihat aspek kemanusiaan sosiologis di samping aspek lain apabila Perda Nomor 18 Tahun 1954 direvisi. Penyelesaian masalah prostitusi tidak hanya menyoroti perempuan saja, laki-laki pun juga ada yang terlibat. “Hal tersebut terjadi karena ada cara pandang yang mengarah kepada perempuan selalu menjadi pelaku prostitusi.”Ungkapnya.

Sari Murti berharap jika Perda Nomor 18 Tahun 1954  direvisi, supaya lebih mengindahkan pemenuhan hak-hak dasar, khususnya hak dasar perempuan dan anak. Hukum dan kebijakan yang berpihak kepada kaum perempuan akan mampu memberikan perlindungan pada wanita agar tidak terjebak dalam pekerjaan seks yang memberikan dampak buruk bagi perempuan.

Beberapa saran disampaikan peserta forum. Seperti halnya Anggota DPRD DIY Chang Wendryanto yang menyarankan supaya ada perbedaan hukum bagi pelaku high class dengan low class serta memberi pembinaan moral yang baik agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Saran Chang Wendryanto tersebut disetujui  Wilis Prasetyo, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kulon Progomenyarankan. “Jangan hanya melakukan penindakan, tapi juga harus ada pembinaan.” Sarannya. (as)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*