Kaukus Perempuan Parlemen: Tata Ruang yang Ramah Perempuan

Berdasarkan Diskusi Kaukus Perempuan Parlemen yang dilakukan DPRD DIY, dengan tema “Tata Ruang yang Ramah Perempuan” ini dimoderatori langsung oleh Dharma Setiawan, MBA selaku Wakil Ketua DPRD DIY. Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ir. Suparwoko, MURP, Ph.D dari Universitas Islam Indonesia, Lina Wahyuni, Ssi, MSc dari Universitas Gadjah Mada, dan Ane Permatasari, SIP, MA dari Pusat Study Wanita Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dharma menyampaikan sambutannya dengan mengaku bahwa diskusi ini sudah dipersiapkan sejak dua bulan yang lalu sekaligus menyampaikan permintaan maaf dari Rany Widayati selaku Wakil Ketua DPRD DIY yang tidak dapat hadiri diskusi kaukus perempuan ini sehingga digantikan oleh Dharma. Dharma juga menyatakan bahwa seharusnya diskusi masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan, jangan selalu narasumber dan pesertanya selalu perempuan karena nanti akan kehilangan esensi kebutuhannya. Dharma mengaku pembahasan mengenai tata bangunan, tata kota, dan juga perencanaan wilayah yang mempertimbangkan dimensi dan aspek perempuan masih dinilai minoritas.

Beberapa kesimpulan paparan dari Lina Wahyuni adalah sangat diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai tuntutan gender dalam konteks penataan ruang pengarusutamaan gender menurut sebagian ahli sebenarnya mengandung paradoks. Selain itu adanya kebutuhan yang berbeda, seperti ruang atau jalur khusus, atau hal-hal lainnya yang terkait dengan kebutuhannya sebagai wanita dan ibu rumah tangga. Perlu juga ditdliti lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang perlu disetarakan dan perlu dibedakan dalam penataan ruang, perlu pula diidentifikasi perbedaan kebutuhan ruang antar perempuan itu sendiri. Sehingga perlu ditinjau kembali penggunaan kategori perempuan dalam analsiis feminisme, meskipun telah disepakati bahwa kebijakan yang buta-gender memang bisa mengakibatkan kesulitan bagi kaum perempuan.

Selanjutnya paparan dari Suparwoko yang menyatakan bahwa salah satu persoalan krusial yang dihadapi permpuan adalah masih kurangnya ruang publik yang ramah perempuan. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, ditambah lagi peraturan dan kebijakan setempat yang masih cenderung bias gender.

Adapun ruang publik ramah perempuan menurut Suparwoko dapat dibentuk dengan cara, pertama perempuan dan masyarakat harus saling bekerjasama memberikan ruang publik bagi perempuan dan anak-anak dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Yang kedua, lembaga pendidikan harus menydiakan ruang publik pendidikan yang ramah. Dan yang ketiga, negara harus membangun ruang publik yang bisa membuat perempuan menjadi mandiri dan berpikir rasional.

Paparan terakhir oleh Ane Permatasari yang memaparkan bahwa prinsip dasar dari kota ramah perempuan yaitu bagaimana sebuah kota dibangun agar inklusif untuk semua warganya, baik perempuan maupun laki-laki, baik kaya maupun miskin, masyarakat sipil, sektor swasta merasa aman, sehingga semua warga dapat bekerja, bersosialisasi dan mengaktualisasikan diri. Catatan pentingnya, menurut Ane, bahwa persoalan mengkondisikan pembangunan sebuah kota agar ramah perempuan bukan berarti hendak membuat keistimewaan terhadap perempuan. Hal ini harus dilihat sebagai sebuah cara untuk mempercepat kesetaraan gender perempuan dan laki-laki. Seperti kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan salah satu bentuk ketidaksetaraan gender.

Acara dilanjut sesi tanya jawab. Terkait konsep tata ruang dan gender, Suparwoko mengemukakan bahwa konsep tata ruang dan gender dimulai dari pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan penataan ruang dan pengembangan infrastruktur dan permukiman, dimana pengarusutamaan gender itu terdapat dua kata kunci yaitu setara dan adil, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Pengarusutamaan gender sendiri, menurut Suparwoko, untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pertanyaan terkait kondisi ruang publik, Ane menyatakan bahwa ruang publik sendiri masih banyak memiliki persoalan-persoalan ruang publik. Seperti minimnya taman kota dan hutan kota, padahal telah dilahirkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang yang mensyaratkan setiap kota harus menyediakan sedikitnya 30% ruang terbuka hijau dari total luas wilayah kota. Selain itu, minimnya taman bermain anak yang salah satu faktor penyebabnya adalah tata kota. Sehingga generasi muda cenderung kurang bergerak, terkena obesitas, lebih memilih bermain gadget, dan lebih suka memakan makanan junk food atau tidak sehat. Minimnya fasilitas olahraga, sehingga muncullah fasilitas olahraga yang dikelola oleh swasta yang tentunya berbayar. Dan yang terakhir, minimnya jalur pejalan kaki, yang diakibatkan oleh keberadaan mobilitas kendaraan yang semakin meningkat, dan juga sektor pedagang kaki lima yang menyesaki pedestrian sehingga pejalan kaki yang harus mengalah.

Terakhir, terkait pengambilan keputusan, Lina menjawab dengan wajibnya mengakomodasi aspirasi dan persepsi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, Rencana Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruang atau Master Plan Kawasan. Seperti pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai, pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang, pemberian informasi, saran, pertimbangan dan pendapat, dan pengajuan keberatan terhadap rancangan tata ruang. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang perlu dilakukan  pembinaan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten atau instansi yang berwenang di daerah. (az/bri)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.