Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Harus Ditekan  

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012 telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Perda ini merupakan bentuk konkrit dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

Maraknya tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak beberapa waktu ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, Kaukus Parlemen Perempuan yang diadakan pada Selasa (25 /11) mengangkat tema  “Implementasi Perda No 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”. Dalam acara yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Hj Rany Widayati, SE, MM ini dihadiri oleh Organisasi-organisasi perempuan yang ada di seluruh DIYdan menghadirkan 3 narasumber yang kompeten dalam bidangnya yakni Suhartini dari Rifka Annisa, Renny A. Frahesty selaku ketua Narasita serta DR. Sari Murti W, SH, M.Hum

Survey yang dilakukan oleh Rifka Annisa terhadap 3 kota di Indonesia, yakni Jakarta, Purworejo dan Jaya Pura menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap pasangan dan non-pasangan menghasilkan angka-angka yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap pasangan yang terjadi sampai pada saat ini menunjukkan angka yang tinggi. Dari ketiga kota tersebut, Jayapura memiliki prosentase tertinggi dibandingkan kota lain. Survey juga menghasilkan bahwa sikap dan perilaku seseorang yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis pada masa kecilnya akan diperlakukan kepada orang lain ketika yang bersangkutan telah dewasa. Hal ini menyebabkan rantai kekerasan antar generasi secara terus menerus. Rantai kekerasan semacam tersebut harus dihindari, UNICEF telah mengunggah video youtube dengan judul “Si Aksa” dan “Si Geni” yang berisi tentang larangan kekerasan seksual yang bisa dipelajari oleh anak sejak dini.  Oleh sebab itu, dengan menonton video tersebut anak-anak dapat mengerti bagian mana saja yang tidak diperbolehkan disentuh oleh orang lain, dan lain sebagainya.

Pembekalan kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi sangat perlu bagi anak usia sekolah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan ibu rumah tangga pun dibekali hal itu. Sebab, ibu rumah tangga sebagai pendidik anak sejak dini memiliki peran penting dalam pendidikan sosial seorang anak.

Stigma negatif masyarakat sering menganggap korban dari kekerasan sebagai sebuah aib yang memalukan. Persepsi masyarakat yang seperti ini sangat perlu untuk diubah. Seharusnya, masyarakat membentuk supporting group untuk terus memberikan dukungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan justru mencemooh atau menjadikan sebagai bahan ejekan.

Perda Nomor 3 tahun 2012 saat ini memang cenderung lebih kepada penanganan terhadap korban, sedangkan upaya pencegahan belum begitu diperhatikan. Untuk kedepannya, organisasi-organisasi perempuan yang hadir dalam forum tersebut berharap agar perda tersebut dapat memiliki muatan tindakan preventif yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena mencegah lebih baik daripada menunggu korban selanjutnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*