Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Penting Untuk Diperhatikan

DSC_0205Kaukus Perempuan Parlemen DPRD DIY kembali menggelar seminar guna menyadarkan peran perempuan pada Sabtu, 27 Agustus 2016. Bertempat di ruang paripurna lantai II DPRD DIY, tema berjudul pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dijadikan pilihan. Marthia Adelheida menyebutkan, dipilihnya tema tersebut karena kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dicarikan solusinya.

Dalam sambutannya mewakili Kaukus Perempuan Parlemen DPRD DIY, Marthia Adelheida mengutip data kekerasan terhadap perempuan. Jumlah kasus KTP 2015 sebesar 321.752, bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama atau Badan Peradilan Agama (PA BADILAG) sejumlah 305.535 kasus, dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 16.217 kasus. Terpisah dari jumlah tersebut, ada sejumlah 1.099 kasus yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) yang sengaja didirikan Komnas Perempuan untuk menerima dan merujuk pengaduan korban yang datang langsung maupun yang masuk lewat surat dan surat elektronik. Unit ini dikelola oleh divisi pemantauan Komnas Perempuan.

Sedangkan terkait dengan kekerasan terhadap Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan selama periode Januari-25 April 2016. Data KPAI mencatat anak berhadapan hukum total di bulan Januari-25 April 2016 ada 298 kasus. Meningkat 15 persen dibandingkan dengan 2015. Sebanyak 298 kasus itu menduduki peringkat paling tinggi anak berhadapan dengan hukum. Diantaranya ada 24 kasus anak sebagai pelaku kekerasan fisik. Pada sembilan kelompok kluster, anak pelaku dan korban kekerasan dan pemerkosaan, pencabulan, dan sodomi mencapai sebesar 36 kasus. Sementara itu, untuk wilayah tertinggi tingkat anak berhadapan dengan hukum berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

“Data-data ini membuktikan bahwa kasus kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak masih terus terjadi di Indonesia tercinta kita ini.” Ungkap Marthia Adelheida.  Sehingga politikus fraksi PAN tersebut, menilai keharusan  dapat menemukan jalan keluar agar kekerasan dapat diminimalisir.

Marthia adelheida juga menyebutkan pengelompokan kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi tiga wilayah, yaitu ranah personal, ranah komunitas dan ranah negara. Ranah personal atau KDRT artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.

Ranah komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan (bukan untuk kasus RT), tetangga, guru, teman kerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal.

Ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas. Termasuk ketika peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut.

Marthia adelheida memandang pencegahan sejak dini dapat dilakukan apabila diketahui penyebab terjadinya kekerasan. “Tentunya kerjasama semua stakeholder atau pemangku kepentingan dan dukungan negara,kami yakin bahwa suatu hari nanti kasus-kasus kekerasan baik terhadap anak maupun perempuan bisa hilang dari muka bumi Indonesia tercinta ini.” Yakinnya di akhir sambutannya. (S)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*