Kesehatan dan Pendidikan, Prioritas APBD 2014

Anggaran jaminan Kesehatan 2014 berkurang dari 71 menjadi 61 M, hal ini dikarenakan anggaran tahun lalu ternyata tidak terserap penuh, “Kita komitmen kalau tidak terserap banyak maka dikurangi dan Kab/Kota tidak boleh mengeluh tidak ada anggaran”,terang Tavip, Kepala Bapeda DIY saat acara dialog interaktif di DPRD DIY Sabtu (16/11). Adanya pengurangan tidak menyebabkan pelayanan/jaminan kesehatan berkurang dikarenakan anggaran sudah sesuai dengan data. Apabila ada tambahan data maka bisa diusulkan melalui APBD perubahan. Era Otonomi daerah dewasa ini, kewenangan provinsi hanya mengatur SLB dan RSBI namun RSBI sudah dibubarkan. “Kami pernah mengalokasikan bantuan untuk PAUD (pembinaan anak usia dini) di kabupaten/kota namun justru menjadi temuan oleh pusat,” kata Tavip. Putut Wiryawan menambahkan komitmen Komisi D yang membidangi kesejahteraan dan pendidikan sudah jelas yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat DIY. “Kalau berbicara kewenangan maka tidak akan selesai, 20 persen anggaran untuk alokasi pendidikan itu lebih dari cukup. Oleh karena itu kita siasati dengan program cerdas istimewa yang meliputi pemberian beasiswa bagi siapa saja,”ujar putut. Untuk penahanan ijasah, selama ini Komisi D langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. “Seketika itu juga sekolah langsung kami datangi berserta Dinas Pendidikan. Apabila ada penahanan ijasah silakan lapor kami. Apabila menemui anak putus sekolah juga silakan datang kemari. DPRD DIY bersama Sultan selaku Gubernur mempunyai komitmen kuat bahwa DIY tidak boleh ada anak tidak bisa sekolah hanya karena biaya,” terang Putut.

Ahmad Subangi menambahkan Komisi A selaku mitra kerja di bidang pemerintahan selalu menekankan di setiap SKPD khususnya Dikpora dan Kesra agar anggaran 20 persen terlaksana penuh di wilayah Kab./Kota di DIY. “DPRD DIY sudah menginisiasi Perda Pedoman Pendanaan Pendidikan yang komitmennya seluruh pendanaan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu,” jelasnya.. Jaminan kesehatan bagi kaum disabilitas dijelaskan Putut sedang dalam menjadi perhatian khusus Komisi D. “Jaminan akan diberikan dengan Jamkesus (jaminan kesehatan khusus) dan ini sudah berjalan walau belum optimal,” katanya. Masih dalam tahap pembahasan Dinkes saat ini terkait perincian kebutuhan yang beragam.”Seperti alat bantu dengar, harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat kebutuhan,” tambah Putut. 2014 diharapkan anggaran Jamkesus bisa dialokasikan dan diserap secara optimal oleh Dinkes. Selain membahas perincian kebutuhan, Bapeljamkesos (Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan Sosial) selalu mengupdate data sasaran jamkesus mulai dari Kab./Kota. Untuk penyadang disabilitas yang tidak mampu maka digratiskan sedangkan yang mampu diberi biaya 360 ribu per tahun. Total biaya kesehatan bisa mencapai 60 juta per orang. Data Anggaran Responsi Gender (ARG) masih perlu ditata agar dapat memberi kepastian. Sesuai tahapan yang telah disepakati, ARG tahap I masih dalam tahapan pilot project, tahap II diterapkan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tahap III setiap SKPD anggaran kegiatan harus berdasarkan ARG. Terkait sekolah inklusi perancangannya sudah dibantu dari akademisi beserta ahli namun masih terkendala karena akses dan malu untuk bersekolah. (hms.ed)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*