Ketertiban Pendidikan Menjadi Prioritas Garapan Pansus Pengawasan Ketertiban Umum

Sehari setelah kunjungan di Jl. Kaliurang untuk melihat secara langsung pelanggaran reklame, Pansus Pengawasan Ketertiban Umum bertandang ke SMK dan SMA pada Rabu (4/4). SMKN 2 Yogyakarta, menjadi pilihan pertama dengan alasan merupakan sekolah tertua di Yogyakarta. Sekolah yang berlokasi di Jl. AM. Sangaji 47 Yogyakarta tersebut didirikan pada tahun 1919.

Sekolah berbasis kejuruan tersebut pada masa penjajahan Belanda digunakan sebagai gedung sekolah PJS (Princess Juliana School) dengan beberapa jurusan diantaranya Teknik Lokomotif dan Teknik Bangunan Air. Karena merupakan peninggalan sejarah, maka gedung ini oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melalui Peraturan Menteri Nomor: PM.25/PW.007/MKP/2007 ditetapkan sebagai cagar budaya.

Drs. Sentot Hargiardi, MM kepala sekolah SMKN 2 Yogyakarta menjelaskan dalam setiap harinya terdapat kurang lebih 2400 orang masuk di lingkungan sekolah. Cakupannya meliputi 2050 siswa, 171 guru, 43 karyawan, dll.

Mendengar ulasan tersebut, Sukarman selaku Ketua Pansus Pengawasan Ketertiban Umum berterimakasih atas jerih payah dan tekat dari pengelola SMKN 2 Yogyakarta untuk terus mendedikasikan diri mengawal dan mendampingi generasi bangsa. Sukarman yang juga politisi dari Fraksi Golkar tersebut menyebutkan tujuan dipilihnya SMKN 2 Yogyakarta ialah untuk mendapatkan masukan terkait Rancangan Peraturan Daeah (Raperda) Pengawasan Ketertiban Umum.

Sukarman bersama anggota Pansus lainnya yakni Chang Wendryanto dan Subarno serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DIY, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY menjelaskan pendidikan yang termasuk bagian yang diatur dalam Peraturan No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah menjadi catatan prioritas. Alasannya karena pada tahun 2016-2017 DIY yang terkenal dengan kota pendidikan mengalami gejala sosial negatif di tingkat pelajar atau yang dikenal dengan sebutan klitih.

Merespon aksi klitih, Chang Wendryanto menuturkan penegakan kedisiplinan dalam wilayah pendidikan tidak hanya dilakukan oleh siswa dan guru. “Keberadaan polisi di sekolah sudahkah diterapkan? Jika belum berarti perlu ada disiplin pemerintahan.” Jelas Chang. Selain itu, Chang juga turut prihatin terhadap beban kerja guru. Pemerintah diharapkan dapat mencetuskan rambu-rambu yang melindungi dan berpihak terhadap guru. Selama ini Chang, Politisi dari Fraksi PDIP tersebut memandang guru dituntut mengajarkan moral pada siswa, akan tetapi sikap guru dibatasi oleh aturan. Chang mengaku ketegasan guru sekarang terkadang dimaknai sebagai kekerasan. Meski demikian Chang meminta aturan-aturan pendidikan tetap dipegang baik oleh guru. “Semoga kasus penganiayaan murit terhadap guru yang mengakibatkan kematian tidak terjadi lagi.”Harap Chang yang mengaku prihatin atas kejadian di Sampang, Madura.

Adapun Subarno yang juga anggota Pansus berharap pendidikan dengan basis penguatan karakter benar-benar ditegakkan. Guru dapat memberikan keteladanan kepada siswa. Selain itu, perlu ada kesadaran kerjasama berbagai pihak termasuk orangtua untuk mengawal dan memberikan keteladan kepada anak-anaknya. (S)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.