Kliping berita Pimpinan DPRD

DPRD Belum Prioritaskan Perdais Khusus

 (www.koransindo.com Kamis 1 Mei 2014 diakses: 2Mei 2014 09:10, mars)

YOGYAKARTA– Kalangan DPRD DIY belum memprioritaskan pembahasan peraturan daerah istimewa (Perdais).

Legislatif tengah memprioritaskan membahas Perubahan Perda No 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Perdais dan Perda Istimewa No 1 tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan. Padahal sebelumnya, pada pertengahan Mei ini, Biro Hukum telah melakukan pengantaran Perdais Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksmana mengatakan, Perubahan Perda No 1 tahun 2013 dan Perda Istimewa No 1 tahun 2013 menjadi target utama pembahasan. Bahkan, kami menargetkan sebelum pergantian periode anggota DPRD 2009–2014, keduanya harus tuntas. “Untuk target, dua PR itu yang harus diselesaikan Dewan yang lama,” katanya di DPRD DIY, kemarin. Politikus PDIP ini beralasan, kedua perubahan perda itu akan riskan jika dibahas oleh DPRD DIY periode 2014–2019.

Apalagi, kedua materi perda tersebut mendapatkan klarifikasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah ditetapkan oleh DPRD DIY periode 2000–2014.“Itu sudah ditetapkan, tapi ternyata banyak diklarifikasi oleh Kemendagri. Kalau kemudian nanti pembahasannya dilanjutkan (yang membahas) anggota Dewan anyar (2014–2015) ora nyambung,” katanya.

Yoeke menegaskan, pembahasan perdais dan perda itu, harus selesai DPRD DIY periode saat ini. Selain itu, saat ini kedua perda tersebut masih terjadi polemik khususnya mengenai kata provinsi di depan DIY dan penjabaran gelar lengkap raja keraton yang otomatis menjabat gubernur. Kata provinsi ini, sangat penting mengingat di pusat dan daerah masih menjadi perdebatan. “Kalimat provinsi ini di daerah juga menjadi perdebatan. Ono sing merasa bagiane pemerintah pusat,” katanya.

Dia menambahkan, kedua polemik saat ini juga menunggu rekomendasi dari Direktorat Jenderal (Ditjend) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rekomendasi ini akan berisi tentang polemik pencantuman kata provinsi di depan DIY dan penjabaran gelar raja keraton itu. Kedua polemik ini sampai membuat pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus) gagal.

Pertama, pansus masa akhir 2013 gagal menyelesaikan pembahasan Perubahan Perda No 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Perdais. Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DIY Ranny W Rumintarto menambahkan, Rabu (7/5) mendatang Dirjend Otda Kemendagri akan menggelar rapat bersama Balegda DPRD DIY. Rapat ini menentukan nasib dari pembahasan raperdais yang lain.

Perdebatan penyebutan kata provinsi di depan DIY serta penjabaran gelar lengkap sultan harus diselesaikan dulu. “Kedua perbedaan ini sangat fundamental karena berpengaruh dengan raperdais yang lain,” katanya. Seperti telah diketahui, dalam pembahasan Perubahan Perda No 1 tahun 2013 Pokok- Pokok Keistimewaan, terjadi perbedaan pendapat.

Eksekutif bersama beberapa anggota Panitia Khusus (Pansus) mengusulkan tak menggunakan kata provinsi di depan DIY. Juga, penghapusan gelar lengkap raja keraton hanya Sri Sultan Hamengku Buwono saja. Ini mendapatkan pertentangan dari sebagian anggota pansus dan Dewan. Mereka tetap memaksakan penulisan kata provinsi dan gelar lengkap dari raja keraton seperti yang tertulis di penjelasan UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Di bagian lain, Kepala Biro Hukum Setda DIY Sumadi menyatakan, sebenarnya pihaknya sudah siap mengantarkan dua raperdais khusus untuk dibahas dengan legislatif. Kedua raperdais yang siap tersebut adalah pilar keistimewaan urusan tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur serta kelembagaan. “Penghantaran ini juga sebagai awal dari pembahasan kembali raperdais,” katanya. Sumadi mengatakan, dua raperdais tersebut rencananya akan dibahas pada pertengahan Mei. “Kami harapkan sampai dengan akhir Agustus kedua, raperdais ini bisa segera selesai,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, dua raperdais tersebut dianggap paling siap karena sudah diharmonisasi dengan Biro Hukum. Sedangkan tiga raperdais khusus urusan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang, saat ini masih dibahas di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. “SKPD masih perlu pematangan sebelum dihantarkan ke Dewan,” tandasnya. ● ridwan anshori

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*