KOMISI A DPRD DIY TURUT KAWAL PERSIAPAN PILKADA

DSC_0501Yogyakarta, selasa (24/3) Komisi A DPRD DIY mengadakan rapat koordinasi dan kesiapan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di DIY. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), KPU (Komisi Pemilihan Umum) masing-masing kabupaten dan Kesbanglinmas (Kesejahteraan Pembangunan dan perlindungan masyarakat)  turut dihadirkan guna mendapatkan informasi terkini. Eko Suwanto ST, M.Si pimpinan rapat dari Komisi A mengemukakan beberapa masalah Pilkada di DIY. Diantaranya, belum adanya kejelasan UU No.1 2015 tentang pemilihan Gubenur, Bupati dan Wali Kota, serta perlunya perhatian khusus terhadap pengawasan demokrasi. “Terutama demokrasi desa seiring dengan Raperdais.” Tutur Eko.

Siti Ghoniyatun SH,mantan KPU Kulon Progo yang kini menjabat sebagai KPU DIY mengatakan masalah terbesar dalam Pilkada adalah persoalan yuridis. “Karena UU yang direvisi belum dinomori.” Ungkap Ghoni. Selain itu, Ghoni memandang ketidakjelasan anggaran Pilkada harus diperhatikan. Pilkada yang kini tidak lagi dibiayai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.) melainkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tersebut meliputi alat peraga, debat publik, penyebaran di media massa dll.

Adapun KPU Bantul mengaku telah melakukan persiapan anggaran sebesar 18 milyar. “Angka tersebut bersifat global dan sementara.” Ungkapnya.

Hal-hal lain yang juga turut dibahas dalam rapat yakni pengefikan pemilih, kejelasan jaminan anggaran atas kinerja KPU, dan keabsahan kandidat calon.

Di akhir rapat Eko Suwanto ST, M.Si menyimpulkan empat masalah yang harus segera ditindaklanjuti. Pertama, regulasi yang meliputi ketanggapan pemerintah untuk segera menyelesaikan regulasi Pilkada dan mensosialisasikan Pilkada ke masyarakat secara intensif. Kedua, data pemilih berkenaan tentang penyempurnaan administrasi kependudukan, harapan agar KPU DIY  bergerak lebih cepat dan berkoordinasi dengan Pemda (Pemerintah Daerah) DIY serta mengajak masyarakat turut aktif berpartisipasi. Ketiga, pemerintah menjamin kecukupan dana dan masing-masing KPU melaporkan dana ke masyarakat secara rutin. Terakhir, pelaksanaan kampanye. Materi kampanye yang disampaikan ke masyarakat diharuskan mengedepankan aspek pendidikan politik. Selain itu asas yang digunakan dalam kampanya harus mengedepankan asas kebangsaan dan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*