Komisi A DPRD Sumut Kunjungi DPRD DIY

dsc_0488Jogja, dprd-diy.go.id – Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan Kunjungan Kerja ke  DPRD Provinsi DIY pada  Rabu (12/10/2016) di Lobby Gedung DPRD Provinsi DIY. Kunjungan Kerja ini dihadiri oleh Arif Noor Hartanto, S.IP selaku Pimpinan DPRD DIY, Rudi Prayitno selaku perwakilan dari Kanwil BPN, Munsif Sahirul Alim selaku perwakilan dari Dinas Kominfo,dan Drs. Beni  Harsono, MS selaku perwakilan dari Biro Tata Pemerintahan DIY.

Komisi A DPRD DIY Sumut mengadakan kunjungan kerja terkait dengan permasalahan tanah maupun masalah hukum adat dan penyelesaian masalah tapal batas serta tentang informasi public. Kunjungan kerja ini diterima baik oleh Arief selaku pimpinan DPRD DIY.

Sarma Hutajulu, SH selaku Juru bicara dari Komisi A DPRD Sumut menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai pelaksanaan penentuan Tapal Batas dan Keterbukaan Informasi Publik serta perlindungan masyarakat hukum adat yang telah berjalan di Provinsi DIY .

Beni menjelaskan untuk mengatasi tapal batas bisa digunakan portal. “Retribusinya membuat seperti kesepakatan bersama, misalnya tidak semua angkutan lokal bisa bebas masuk ke batas lain.lalu Provinsi Sumatera Utara harus lebih jelas dalam menentukan batas tiap daerah, mana kabupaten, mana kota, mana provinsi.”, imbuhnya. Beni melanjutkan jika ingin menentukan batas daerah perlu melibatkan aparat dan perlu turun langsung ke lapangan.

Sedangkan Rudi menambahkan bahwa BPN dengan DPRD dalam menangani persoalan tapal batas, perlu dilakukan observasi ke lapangan bersama. Ia menjelaskan DIY dinilai bisa cepat tanggap terkait tapal batas karena dulu saat Belanda menjajah, pemerintaham Belanda meminta untuk membuat peta. Jadi di DIY sudah ada peta desa, ada referensi batas Jawa Tengah. Maka dari itu, Sumatera Utara perlu melihat historisnya supaya mengetahui batas kabupaten, kota, maupun provinsi di Sumatera Utara.selanjutnya ia menambahkan, “ada beberapa tempat di DIY yang berlokasi di perbatasan, misalnya panti rapih, itu masuk Sleman tapi ada juga yang masuk Jogja, nah ini berkaitan dengan pajak yang diterima Sleman maupun Jogja.” Ia juga menjelaskan bahwa yang diuntungkan dari Jogja adalah perbatasannya yang administrative bukan strategis, yang strategis hanya pajaknya, berbeda dengan daerah lain.

Beralih pada hal keterbukaan informasi publik di Provinsi DIY. Munsif menyebutkan bahwa Kominfo juga mengelola informasi publik di bidang KIP. Kominfo mengelola informasi bagi masyarakat yang disediakan di website Kominfo dirancang sedemikian rupa agar masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah. Informasi yang disajikan sesuai dengan aturan KIP Pusat yang mengakses data pemerintah harus memiliki identitas, tujuan dan alasan mengakeses. Jadi, seseorang harus memiliki hak untuk mengakses baru selanjutnya dapat mengakses informasi tersebut. Hal ini dilakukan untk menjaga supaya tidak ada kesalahan dalam memberikan info. Dalam penyajian informasi tersebut pula Kominfo memerlukan bantuan outsourcing, karena generasi muda lebih canggih dalam hal tekhnologi saat ini. (rf)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*