Komisi A Prakarsai Raperda Tentang Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public dan mengurangi kesenjangan pelayanan public antar penyedia layanan, maka diperlukan adanya pengaturan dalam suatu peraturan daerah.  Pada saat ini paradigma pelayanan public berorientasi pada pengelola pelayanan yang bersifat birokratis, direktif, dan hanya memperhatikan kepentingan pimpinan/organisasi pelayanan itu sendiri. Paradigma inilah yang berkembang di Indonesia termasuk di DIY. Cara ini dipandang tidak mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terkait hal ini, dengan adanya reformasi birokrasi seharusnya dapat mengubah paradigma menjadi paradigma yang berorientasi pada pengguna layanan.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan public berkewajiban untuk memberikan pelayanan public yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance dan demokratis. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan public sesuai dengan prinsip Good Governance dan menghindari penyalahgunaan wewenang maka diperlukan payung hukum yang mengaturnya. Sebagai penyelenggara pelayanan public, Pemerintah DIY berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan public yang sesuai dengan prinsip Good Governance dan nilai budaya local. Peraturan ini nantinya dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan public dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Adanya rancangan peraturan daerah tentang pelayanan public diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan public di Daerah Istimewa Yogyakarta serta terwujudnya kepastian hukum terkait hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab serta perlindungan terhadap seluruh pihak terkait penyelengaraan pelayanan public. (hms.efm)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*