KOMISI A TINJAU PERSIAPAN PILKADA KABUPATEN SLEMAN

DSC_0074Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sleman akan diselenggarakan 9 desember mendatang. Komisi A bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY melakukan kunjungan bersama di KPU kabupaten Sleman. Ahmad Shidqi selaku ketua KPU Sleman mengaku telah melakukan sosialisasi ke stake holder dan media massa. Koordinasi ke pihak-pihak terkait Pilkada juga dilakukan seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. “Pilkada bukan semata-mata kegiatan KPU. KPU hanya penyelenggara. Pilkada adalah hajat semuanya.” Ungkap Ahmad Shidqi.

Sejauh ini tahapan-tahapan demi suksesnya Pilkada menjadi perhatian serius KPU. Hal tersebut diungkapkan Ahmad Shidqi di hadapan komisi A, KPU DIY, dan Bawaslu. Tahapan tersebut diantaranya pembukaan pendaftaran Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Bagi yang pernah menjadi PPK dan PPS selama dua kali tidak diperbolehkan mendaftar lagi. Pilkada kali ini membuka peluang bagi calon independen. Syaratnya calon independen harus mendapatkan 6,5 persen atau 17.000 pendukung dari jumlah penduduk Sleman.Selain itu, pendukung tersebut di 50 persen wilayah Sleman.

Terdapat beberapa kendala terkait persiapan Pilkada. Pertama, Undang-Undang Pemilu belum terlaksana. Padahal telah dilakukan revisi Undang-Undang hingga tiga kali, bahkan akan direvisi lagi. Eko Suwanto ST, M.Si berharap regulasi Undang-Undang Pemilu di stop. Kedua, rencana penganggaran. “Tahapan ini kan sampai bulan maret 2015. Artinya ada APBD 2015 dan APBD 2016.” ungkap Eko. Hal tersebut perlu dicermati oleh KPU, Bawaslu, Pemda kabupaten kota dan Pemda DIY harus cermat dalam menghitung perencanaan anggaran. Dalam hal ini, Eko selaku ketua komisi A mencontohkan Bantul membutuhkan tambahan anggaran sebesar 9 milyar. Ketiga, rekruitmen PPK, PPS dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Keterlambatan PPK menjadi tantangan bagi KPU. Ke empat, pengawasan. Menurut Undang-Undang Bawaslu dibentuk sebulan sebelum proses tahapan. Di Sleman baru saja dilantik, sehingga tahapan-tahapan selama ini tidak ada pengawasan.” Tambah Eko Suwanto.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*