Komisi B akan mengirim surat kepusat agar permasalahan koperasi mendapat perhatian serius

img_20160915_104530Jogja, dprd-diy.go.id – Kamis (15/09) Kasus gagal bayar Koperasi Persada Madani (KPM) dana nasabah nyangkut di koperasi simpan pinjam ini mengantarkan paguyuban untuk kedua kalinya mendatangi DPRD untuk beraudiensi. Kali ni beraudiensi dengan Komisi B sebagai tindak lanjut pertemuan yang pertama. Ditemui oleh jajaran ketua dan anggota komisi B DPRD DIY,

Pimpinan rombongan Supijandono menjelaskan permasalahan yang dialami nasabah yang intinya Dana para nasabah macet dan tidak bisa di ambil. Indikasi yang tidak baik mulai terlihat sebelumnya, KPM sempat mendapatkan sertifikasi sehat dengan skor 83,15 dari pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 2014, ternyata setelah ditelusuri sertifikat tersebut hasil manipulasi oleh Ketua KPM. Dilaporkan dana nasabah mencapai Rp 370 miliar.  Pernah satu kali pengurus menepati janji memberikan sebagian pengembalian uang sekarang tidak ada lagi kejelasan, KPM tidak pernah melakukan melaksanakan putusan PKPU. Selama ini uang digunakan oleh KPM untuk membuat sebanyak 13 PT (perusahaan)  Endang ketua lama tanpa izin melalui RAT membuat perusahaan-perusahaan tersebut.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM DIY, Drs. Sultoni Nurifai, M.Si, menjelaskan untuk menjadi anggota itu memiliki tiga syarat anggota harus menandatangani buku daftar anggota, membayar simpanan pokok dan simpanan reguler. Di tahun 2014 masuk ke dalam pengadilan PKPU dengan adanya putusan serta merta tidak bisa mengurus kekayaannya.

Adapun Prabaningtyas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Pemkot Yogyakarta menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada KPM untuk membuka cabang di DIY. Namun surat yang telah dikeluarkan yang seharusnya ditindaklanjuti dengan surat izin di kota cabang Yogyakarta tidak ia peroleh sampai sekarang. Prabaningtyas sendiri mengaku telah mendapat aduan terkait masalah KPM, hanya saja ia tidak dapat melakukan pembinaan karena KPM berbadan hukum nasional, sehingga kewenangan ada di Kementerian Koperasi.

Melihat permasalahan ini anggota dewan dari komisi B Sudarto mengatakan permasalahan ini harus diselesaikan karena ini mengenai integritas koperasi yang dijunjung karena koperasi  berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Kepada bapak pengurus koperasi yang lama harapan saya untuk mendampingi para nasabah yang uang nya belum kembali tunjukkan tanggung jawab moral anda. Agar dinas juga memberikan pendampingan kepada bapak dan ibu nasabah ini.

Di akhir pertemuan Janu ismadi selaku ketua komisi B akan membuat surat tembusan ke pusat melalui  kementerian koperasi dan KPM pusat agar permasalahan ini mendapat perhatian yang serius. (az)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*