Komisi D DPRD DIY Kungker Ke Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

(11/02) Rombongan Komisi D DPRD DIY diterima oleh Dr. dr. Gema Ariiani, M.Kes dan drg. Gazarni didampingi staf. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai IV Gedung Sujudi Kompleks Kementerian Kesehatan Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Jakarta.

Tanggapan Atas pemberitaan media, bahwa yang terjadi saat ini adalah jumlah peserta sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Target 121 juta, realisasi 132 juta, sehingga klaim yang dibayarkan oleh BPJS sudah melampaui iuran yang dibayarkan oleh peserta. Oleh karena itu perlu kerjasama semua pihak agar kesadaran peserta untuk membayar iuran secara rutin dapat terlaksana.

Masyarakat tidak perlu kawatir karena layanan dari BPJS tetap berjalan seperti biasa. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan oleh Kemenkes RI untuk perbaikan baik dari sisi aturan maupun layanan yang diberikan.

Aturan pelaksanaan baik berupa Perpres maupun pedoman pelaksanaan selalu direvisi agar pelaksanaan JKN dalan berjalan dengan baik dari waktu ke waktu.
Sampai saat ini belum ada kepastian penambahan quota PBI, masih dalam proses validasi di Kemensos RI. Kemungkinan unutk DIY bisa bertambah teteapi kepastiannya masih menunggu hasil resmi.

Berkenaan dengan masa depan jamkesos dan jamkesda bisa ditanyakan ke Kemendagri RI, tetapi yang pasti pada saatnya di Indonesia hanya ada 1 jaminan kesehatan yaitu JKN. Oleh karena itu untuk DIY disarankan segera melakukan integrasi kepesertaan paling lambat tahun 2016.

Inti dari pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional adalah dalam rangka kendali biaya dan kendali mutu layanan karena di latarbelakangi banyaknya resiko kehidupan manusia, masih belum terbiasanya masyarakat dengan tabungan dan rakyat belum familiar dengan asuransi kesehatan.

Prinsip-prinsip JKN : gotong royong (yang mampu menolong yang kurang, yang sehat menolong yang sakit), portabilitas (dimanapun peserta dapat dilayani) wajib (seluruh WNI harus ikut), nirlaba (semata-mata untuk pelayanan tidak mencari laba), keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, amanat dan berorientasi pada peserta.

Dasar hukum pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah UU no. 40 tahun 2014 tentang Jaminan Sosial Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS).

Ke pesertaan terbagi dalam 3 kelompok besar yaitu : Penerima Bantuan Iuran baik dari APBN maupun APBD adalah mereka yang tergolong warga miskin atau hampir miskin (biasanya mereka dulunya terdaftar sebagai peserta askeskin, jamkesmas, jamkesda, jamkesta maupun jamkesprov). Kedua adalah mereka yang dipotong melalui gaji baik PNS (seluruh PNS otomatis menjadi anggota BPJS terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 atau sejak beroperasinya BPJS) maupun Pegawai Swasta (seluruh pegawai swasta wajib menjadi anggota BPJS terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015). Yang ketiga adalah mereka yang membayar sendiri atau kelompok mandiri. Keanggotaan yang ketiga inilah yang perlu terus dikembangkan, meskipun proses di lapangan juga tidak mudah.

Pelayanan/manfaat yang diperoleh oleh peserta JKN adalah layanan dasar (biasanya diberikan oleh puskesmas, klinik maupun dokter praktek yang menjalin kerja sama) serta layanan rujukan biasanya dimulai dari RSU/Khusus tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat baik milik pemerintah maupun swasta dengan catatan yang telah bekerjasama dengan BPJS.

Pembiayaan, dasar artinya ditingkat pelayanan dasar dan rujukan atau tingkat lanjut. Di puskesmas diterapkan model kapitasi atau puskesmas diberikan transfer dana sebanyak peserta dikalikan indeks yang telah ditetapkan lebih dulu.

Sitem pembiayaan yang dianut adalah dengan INA CBGs yaitu pembayaran atas dasar pengelompokan jenis penyakit yang sudah didiagnosa, sehingga tarif antar rumah sakit sama, jika berbeda berarti beda type rumah sakit atau beda diagnosa dokter. Tarif INA CBGs sudah memiliki 1.077 variasi tarif layanan rumah sakit.
Penerapan model kapitasi ini dengan paradigma sehat, artinya makin sehat peserta, makin sedikit yang sakit maka puskesmas akan makin untung.

Rasio ideal puskesmas adalah 1 puskesmas mengampu 15 ribu anggota, 1 klinik mengampu 10.000 anggota dan 1 dokter swasta mengampu 2.500 peserta.
Keberhasilan program BPJS ini juga tergantung pada manajemen operasionalnya, yang jelas lintas kementerian, lintas sektor bahkan lintas daerah. Keterlibatan instansi pusat dan daerah mutlak diperlukan dalam rangka membantu kesuksesan program JKN ini.

Atas pertanyaan tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS), maka sesungguhnyalah itu hanya untuk memberi tanda kepesertaan saja, tidak ada perbedaan sama sekali dengan JKN. Semua peserta BPJS akan mendapatkan KIS.

Jumlah keanggotaan Penerima Bantuan Iuran saat ini berkisar pada angka 86,4 juta yang akan terus ditingkatkan baik menggunakan sumber dana APBN, APBD maupun mandiri agar segera mencapai total coverage.

Total peserta BPJS saat ini lebih kurang 90 juta, jika ada persoalan didaerah berkenaan dengan kepesertaan disarankan untuk berkordinasi dengan Dinas Sosial di daerah. Rencananya akan ada validasi data setiap 6 bulan sekali, baik untuk mengantisipasi kelahiran, kematian, pindah alamat dan perubahan status ekonomi serta hal-hal lainnya.

Untuk tagihan layanan spesialis (anak,syaraf, kulit dan kelamin di RS Grhasia) dapat dibayarkan sesuai klas satu tingkat dibawahnya. Untuk penderita narkoba dan sejenisnya meskipun dalam perpres tidak termasuk yang dilayani progarm JKN, tetapi sudah ada kebijakan baru dan sudah diperbolehkan. Keinginan untuk mendirikan RS Pratama perlu untuk didorong dan diapresiasi, mengingat hal tersebut akan memebantu kelancaran program JKN.

Kendala dan hambatan yang selama ini dirasakan antara lain: sosialisasi yang dirasa masih sangat kurang sehingga masyarakat masih belum paham benar akan manfaat, hak dan kewajiban menjadi anggota BPJS. Kelemahan lain adalah belum transparan nya pihak BPJS. Ketersediaan obat dan keterbatasan manfaat yang diperoleh peserta juga masih menjadi kendala.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*