KOMISI D DPRD DIY SERIUS KAWAL PELIMPAHAN URUSAN PENDIDIKAN MENENGAH

http://www.radarjogja.co.id/wp-content/uploads/2015/03/Sambudi-dari-Partai-Nasdem.jpg
http://www.radarjogja.co.id/wp-content/uploads/2015/03/Sambudi-dari-Partai-Nasdem.jpg

Mulai 2016, urusan pendidikan menengah khususnya SMA dan SMK bukan lagi menjadi kewenangan pemkot dan pemkab se-DIJ. Masalah tersebut akan beralih menjadi urusan Pemprov DIJ. Pelimpahan urusan dari kabupaten dan kota kepada provinsi itu merupakan implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut merupakan pengganti atas UU No 32 Tahun 2004. ”Urusan pemkab dan pemkot hanya pendidikan dasar SD dan SMP serta pendidikan anak usia dini,” terang anggota Komisi D DPRD DIJ dari Partai Nasdem Sambudi di gedung DPRD DIJ kemarin (9/3).

SAMBUDI menjelaskan, ke depan, selain menangani pendidikan menengah, pemprov juga akan tetap menangani urusan pendidikan khusus (diksus) seperti sekolah luar biasa (SLB). ”Pelimpahan itulah yang harus kami kawal agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan tepat waktu,” ujar alumnus Fakultas Teknik Kimia UGM ini. Berdasarkan amanat pasal 24 UU No 24 Tahun 2014, serah terima dan pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D)dilakukan paling lambat dua tahun sejak diundangkan. Ketentuan itu kemudian diperkuat dengan surat edaran (SE) Mendagri. No 120/253/SJ tertanggal 16 Januari 2015 yang menyebutkan penyelesaian inventarisasi P3D dilakukan paling lambat 31 Maret 2016. Sedangkan penyerahan personil dan sarana prasarana (P2D) dilakukan paling lambat 2 Oktober 2016. ”Dari tata kala yang ada, kami ingin serah terima urusan pendidikan menengah dapat dilakukan paling cepat awal tahun depan,” ujar politikus yang berlatar belakang peternak kambing ini.

Sebagai kader Nasdem, Sambudi ingin proses pelimpahan itu disiapkan sejak dini dan matang oleh pemprov. Koordinasi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIJ dengan dinas pendidikan kabupaten dan kota se-DIJ harus diintensifkan. Diakui, dengan adanya pelimpahan urusan pendidikan itu, maka tantangan yang dihadapi pemprov dan dewan provinsi tidak ringan. ”Pendidikan adalah masalah mendasar bangsa ini yang harus ditangani secara cermat dan serius,” ungkap pria yang pernah sepuluh tahun menjadi guru tidak tetap (GTT) tingkat SMP, SMA dan MA ini. Sambudi saat ini juga tengah mencermati kebutuhan anggaran bantuan operasional sekolah (Bosda) 2015. Dari laporan yang masuk ke dewan totalnya mencapai Rp 128 miliar. Rinciannya pendidikan dasar Rp 62,6 miliar dan pendidikan menengah Rp 65,4 miliar.

Di samping masalah pendidikan, Sambudi juga tengah menyeriusi berbagai masalah sosial lainnya. Salah satunya persoalan penanganan gelandangan dan pengemis di DIJ.  Selama Januari dan Februari ini ada 10 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditangani Dinas Sosial DIJ. ”Januari ada 263 jenis PMKS dan Februari ada 63 persoalan,” katanya. Detail untuk Januari psikotik (49), orang telantar (7), pengemis/pengamen (63), dan anjal (15). Kemudian pemulung gelandangan (29), bukan sasaran (12), gelandangan (27), punk (0), WTS (3) dan waria pengemis (1). Dalam penanganan masalah sosial itu ada yang dipulangkan ke daerah asalnya dan ada yang dibina di beberapa panti milik pemprov. ”PMKS bukan masalah sederhana, butuh penanganan terpadu dan komprehensif,” terang mantan kader petani yang pernah diberangkatkan Kementerian Pertanian RI ke Jepang ini. (RADAR JOGJA)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*