Komisi D Inisiasi Raperda Perlindungan Terhadap Korban Perdagangan Orang

Kemiskinan dan ketidak tersedianya lapangan pekerjaan di pedesaan menjadi faktor utama pencari kerja baik laki-laki,  perempuan maupun anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah bahkan luar negeri guna mencari pekerjaan. Keterbatasan informasi dan pendidikan yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih memiliki sejumlah kantong  kemiskinan tidak menutup kemungkinan menjadi ladang bagi pelaku perdagangan orang. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perdagangan orang serta memberikan perlindungan terhadap para korban.

Selain modus pengerahan TKI ke luar negeri, praktek pengangkatan anak secara illegal juga kerap terjadi di DIY. Salah satu kasus yang kini sudah diputus oleh PN BAntul pada awal tahun 2014 adalah kasus pengangkatan anak secara illegal sebagai topeng untuk menutupi modus perdagangan  bayi. Disamping itu,  para pelaku perdagangan manusia (trafficker) juga sering memanfaatkan program Praktek Kerja Lapangan oleh siswa-siswa SMK sebagai sasaran mereka dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk membantu pihak sekolah dalam menyelenggarakan PKL bagi para siswa.

Melihat latar belakang tersebut sangatlah jelas bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat buruk terhadap manusia. Pemerintah Indonesia telah mencoba memberantas tindak pidana perdagangan orang dengan mengeluarkan beberapa aturan. Akan tetapi pada implementasinyaperaturan-peraturan tersebut  di daerah belum cukup  mampu untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu diperlukan aturan daerah yang mampu bersinergi dengan aturan di tingkat pusat dalam rangka melindungi warga DIY terhadap perdagangan orang.

Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD DIY tentang Perlindungan terhadap Perdagangan Orang ini banyak mengandung muatan lokal yang diharapkan mampu mengisi kekurangan yang ada pada aturan-aturan pada tingkat pusat. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini terfokus pada upaya-upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, dikarenakan proses penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang sudah diatur lengkap dalam Undang-Undang.

Isi dari Raperda ini meliputi:

  1. Ketentuan Umum yang berisi definisi dan penjelasan terhadap istilah yang sering digunakan, Asas-asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup;
  2. Pencegahan;
  3. Penanganan;
  4. Kerjasama dan Kemitraan;
  5. Peran Serta Masyarakat;
  6. Pembiayaan;
  7. Ketentuan peralihan;
  8. Ketentuan penutup.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*