KOMISI E DPRD PROVINSI RIAU melawat ke DPRD DIY

Jumat (24,10) Pimpinan DPRD DIY (Arif Noor Hartanto, S.IP) beserta Anggota DPRD DIY perwakilan dari fraksi-fraksi telah menerima kunjungan Komisi E DPRD Provinsi Riau. Sebagai usaha untuk memberikan informasi yang komprehensif turut mengundang Dinas-dinas terkait.

 Adapun yang menjadi daya tarik dari Komisi E DPRD Provinsi RIAU terkait pembiayaan pendidikan untuk pendidikan menengah dan SMA. Informasi Rekso Dyah Utami yang ada di DIY, karena Provinsi Riau memiliki juga P2TP2A yang juga menangani masalah sama dengan Rekso Dyah Utami yang ada di DIY, yaitu kekerasan anak dan perempuan. Provinsi Riau tertarik dengan keberhasilan pendidikan yang berlangsung di DIY. Apakah konsep pendidikan yang ditawarkan oleh DIY kepada pihak kampus? Apakah ada bantuan beasiswa dari pemerintah daerah untuk siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Seperti daerah lain KOMISI E DPRD RIAU juga menanyakan dengan pelayanan BPJS Kesehatan, bagaimana DIY menyikapi penanganan BPJS Kesehatan yang ditolak oleh Rumah Sakit.

 Eksistensi Rekso Dyah Utami di DIY yaitu suatu lembaga yang mensupport penanganan dalam rangka kekerasan anak dan perempuan. Contohnya pada peristiwa hamil di luar nikah, lembaga ini memberikan support secara utuh sampai pada proses rehabilitasi psikis korban. Kabupaten/kota di DIY telah menganggarkan dana dalam APBD untuk fasilitasi konsultasi korban dengan psikolog dalam rangka pemulihan, termasuk di dalamnya bantuan hukum bagi korban kekerasan. Rekso Dyah Utami berada dibawah naungan BPPM DIY;

Dalam forum diskusi yang telah diikuti, terdapat desain bahwa BPJS kesehatan bukan menjadi tanggungjawab Pemda tetapi BPJS kesehatan menjadi tanggungan pusat. Pada awal tahun 2014, DIY telah mencapai besaran 20 T untuk kesehatan, jika seluruhnya ditanggung akan dibutuhkan dana sebesar 56 T dari APBN. Kaitannya dengan pendidikan, DIY memiliki perda tentang pendidikan berbasis budaya.

Dinas kesehatan menyiapkan pelayanan dasar yang ada di puskesmas. Dinas kesehatan telah menentukan region registrasi rujukan bagi pemegang BPJS. Sehingga tidak akan terjadi rujukan yang salah alamat karena lokasi rujukan yang terlalu jauh dari lokasi pasien berada.

Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi DIY, Suroyo menjelaskan Untuk penyeimbangan urusan pendidikan antara kabupaten/kota, provinsi dan pusat telah diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014. Pembiayaan pada tingkat SD menjadi otoritas kab/kota, menengah/khusus menjadi wewenang provinsi, dan pusat berwenang untuk pembiayaan tingkat lain. Akan tetapi, Dinas Pendidikan dan Olahraga masih menunggu proses pembahasan PP tentang pembagian urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Disdikpora akan membuat perda tentang kewenangan provinsi dalam menangani pemerataan penanganan pendidikan yang saat ini terlalu banyak ditangani di kabupaten/kota sedangkan provinsi terlalu sedikit;

Sejak 8 tahun terakhir, DISDIKPORA DIY terus bersilaturahmi ke daerah-daerah untuk melakukan promosi dengan memperkenalkan universitas yang ada di DIY; Tidak hanya perguruan tinggi negeri, tetapi DISDIKPORA juga melakukan integrasi dengan perguruan tinggi swasta yang ada di DIY;

Beasiswa yang diperuntukkan mahasiswa S1 yang baru masuk sebesar 7,5 juta rupiah dan bagi mahasiswa lama sebesar 3 juta rupiah per tahunnya. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang belum sama sekali mendapatkan beasiswa dari mana pun. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa PTN/PTS yang ada di DIY;

DISDIKPORA DIY juga memiliki program “Profesor Go To School”, program ini menerjunkan guru besar universitas ke sekolah-sekolah dengan tujuan untuk memberikan motivasi bagi siswa untuk maju di bidang pendidikan.(hms.az)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*