Komisi I DPRD Bali dalami Sistem Keamanan Terpadu ke DIY

Kamis (7/9/17) DPRD DIY menerima Kunjungan Kerja dari Komisi I DPRD Bali terkait tentang Sistem Keamanan Terpadu. Rombongan yang dipimpin oleh I Ketut Tama Tenaya, SS, M.ST dan diterima langsung oleh Drs. Beny Suharsono M.Si pukul 11.14 WIB di Ruang Lobby Lt.1 yang dihadiri pula Kesbangpol, Polda DIY dan Satpol PP.

Hal-hal yang dibahas dalam kunjungan kerja DPRD Bali terkait sistem keamanan terpadu yaitu Sistem yang dilakukan untuk menjaga keamanan di DIY, peran masyarakat atau tokoh masyarakat yang ikut menjaga keamanan di DIY, anggaran APBD yang mendukung keamanan di DIY serta bantuan keamanan yang paling menonjol di masyarakat. Selain kota wisata dan kota budaya, DIY merupakan kota pelajar yang memerlukan keamanan yang tinggi

Nur dari Satpol PP DIY, pola pengamanan Satpol PP DIY PP no. 6 tahun 2010, Pergub no.53 tahun 2015 tentang tugas pokok fungsi Satpol PP, Perda no.2 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satpol PP DIY selalu berusaha maksimal membangun keamanan DIY dan selalu berkoordinasi dengan Polri. Pola yang dilakukan yaitu pola pencegahan, pengawasan dan pola penertiban. Untuk melakukan pola tersebut dilakukan melalui Sosialisasi, bimbingan teknis dan perlindungan masyarakat. Perda DIY baru mengeluarkan Perda no 2 tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

AKBP Irwan Setiawan Kabag Biro Operasi Polda DIY, kasus yang sering terjadi kurun waktu 2 tahun terakhir di DIY yaitu kasus penipuan melalui via SMS dan pencurian motor yang sering terjadi di kalangan mahasiswa. Peran masyarakat sangat besar sekali melalui social media baik kecelakaan maupun kriminalitas. Di DIY selalu ada cctv untuk memantau tindak kriminalitas ataupun kecelakaan jadi. Senkom sebagai mitra Polri, Paksi Katon, Tim Sar, dan lainnya yang sering saat kejadian seperti bencana ataupun libur hari raya. Aksi pengamanan sering dilakukan baik menyambangi pesantren ataupun asrama-asrama mahasiswa di Jogja.

Aris Haryanto dari Kesbangpol, terkait keamanan di DIY ada Jaga Boyo Pergub no 9 tahun 2015 berkaitan dengan Jaga Warga berada Kabupaten Kota maupun ditingkat pedukuhan. Jaga Warga bekerjasama dengan dinas-dinas yang berkaitan sesuai dengan tempat dimana Jaga Warga berlokasi misal ditempat wisata maka Jaga Warga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Selama ini DPRD DIY selalu berkontribusi untuk menyediakan anggaran untuk bidang ketertiban dan ketentraman, untuk 2017 sekitar 1,2 M yang dialokasikan untuk seksi Bantas dan untuk bidang ketertiban dan ketentraman. Kegiatan patroli, operasi dan termasuk di wilayah perbatasan.

DPRD Bali, Kraton dipandang sebagai pusat kekuasaan, kebudayaan dan pariwisata DIY, sejauh mana pengaruh kraton terhadap konsep keamanan maupun ketertiban DIY. Untuk penduduk pendatang bagaimana pemantauannya yang dilakukan di DIY.

AKBP Irwan Setiawan, terkait dengan isu-isu tentang teroris di DIY ini hampir tidak ada karena kami mendapatkan ucapan terimakasih dari panitia AYD (Asia Youth Day) yang bertempat di JEC. Upaya-upaya kepolisian yang selalu mengamankan setiap acara yang dilakukan di DIY. Untuk penduduk pendatang diwajibkan setiap hari melaporkan kegiatan ke Polda, selalu memberikan kuliah umum di universitas-universitas di Jogja. Berkaitan Jaga Warga, selalu melakukan sosialisasi untuk pembentukan Jaga Warga didaerah masing-masing karena pembinaannya berada di Kepala Dusun karena di Kesbangpol belum ada pendanaan untuk Jaga Warga. (az)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.