KOMISI II DPRD BALI MINTA MASUKAN PEMBENTUKAN BANK PERTANIAN KE DPRD DIY

DSC_1073Dalam rangka mencari masukan pembentukan bank pertanian, komisi II DPRD Bali melakukan kunjungan kerja ke DPRD DIY.  Kunjunga
n tersebut diterima Hj. Rany Widayati, SE, MM wakil ketua DPRD DIY dan komisi B yang terdiri dari  Janu Ismadi SE, Hj. Marthia Adelheida dan Suparja, S.IP.

Bank pertanian pendukung swasembada disinggung I Made Budastra komisi II DPRD Bali. Ia memandang keberadaan otonomi seharusnya membuat Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki keleluasaan mengelola pertanian melalui ekonomi bangk tani. Selain itu, banyaknya potensi pertanian yang belum terakomodir  turut disinggung Made. “Bagaimana penyelasaran kemajuan ekonomi dengan sektor pertanian?” Tanya Made,
Janu Ismadi mengungkapkan rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) pertanian. Hal tersebut dikarenakan selama ini masih banyak problem-problem seperti ketidaksingkronan data luas lahan antara pusat dan daerah. “Pengelolaan bank pertanian sulit dilaksanakan karena belum ada regulasinya. Ada biaya yang sangat besar untuk membentuk bank tani baru” Tambah Janu.

Adapun Agus Mulyono memandang banyaknya petani belum melek bank (bankable). “Sehingga benefit pendirian bank kurang dapat merata pada perekonomian desa.” Ungkap pria yang biasa disapa Gusmul.

Gus mul menyatakan di DIY sebagaian besar petani dalam pengelolaan hasil pertanian dan uang simpan pinjam masih mengandalkan KUD (Koprasi Unit Desa). Idealnya dalam satu desa terdapat satu lembaga pembiayaan untuk petani. Tapi biayanya darimana bila Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas? Harusnya ada bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Corporate Social Responsibility (CSR) swasta. “Ketika sektor swasta belum berminat investasi di sektor pertanian, sudah seharusnya Pemda pusat turun tangan.” Ungkap Gusmul memberi solusi.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*