Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara Pelajari Progam Kesra DIY

DSC_0193Progam kesejahteraan rakyat menjadi progam yang kini menjadi perhatian khusus komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut dikemukakan ketua komisi IV, James Karinda. Maka tak heran, demi pelaksanaan progam yang maksimal, James dengan segenap anggotanya berkunjung ke DPRD DIY. Kunjungan diterima wakil ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto. Sambudi  dan Atmaji darikomisi D juga turut hadir menyambut kedatangan komisi IV DPRD Provinsi Sumatra Utara.

Inung sapaan akrab Arif Noor Hartanto berharap dapat memberikan informasi sebagaimana yang dibutuhkan oleh komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi  Utara. Inung bersyukur atas kepercayaan komisi IV. Karenanya, ia Menggandeng Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi) DIY, Disdikpora (Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga) DIY, Dinas Sosial DIY, BPPM (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat). Inung  juga mengapreasiasi langkah komisi IV yang memiliki semangat untuk mensejahterakan rakyat. Sama halnya dengan Muhammad Yusuf komisi IV dari fraksi Gerindra juga mengaku senang atas penerimaan yang baik oleh DPRD DIY. “Kami bangga dengan Jogja karena menjadi kebanggaan Indonesia.” Ungkapnya. “Apa progam-progam DIY untuk mensejahterakan rakyat pada tahun 2016?”

Caroline BPPM menuturkan adanya progam Keluarga Berencana.Progam-progam pemberdayaan perempuan yang sedang ditangani oleh BPPM diantaranya isu kekerasan,dan peningkatan ekonomi perempuan. Di bidang politik juga menjadi perhatian BPPM. “Di politik, kita memiliki progam peningkatan peran perempuan dalam politik.”Kecamatan dan organisasi diberikan fasilitas dalam pelaksanaan progam peningkatan peran perempuan dalam bidang politik. Adanya progam tersebut, perempuan dapat lebih berkiprah serta mengambil kebijakan. “Dengan peningkatan ini, kami berharap perempuan memiliki kapasitas dan keberanian.” Ungkap Caroline.

Tidak hanya perempuan yang menjadi fokus perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. DIY juga memikirkan kesejahteraan para gelandangan, baik pengemis, pengamen dan orang-orang yang hidup di jalanan. Awal tahun 2014,Pemda (Pemerintah Daerah)  DIY mengesahkan Perda (Peraturan Daerah) nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Perda tersebut dibentuk sebagai perlindungan pemerintah terhadap kaum rentan seperti pengamen dan pengemis. Selain itu, agar DIY yang terkenal dengan keistimewaannya dapat lebih teratur, rapi, dan tidak terkesan kumuh. “Dan yang paling penting adalah untuk memulihkan para gelandangan sebagaimana masyarakat pada umumnya.”

Praktek lapangannya, Agus Setyanto menuturkan bahwasanya dalam implementasi Perda tersebut dikerjasamakan dengan Satpol PP.  Satpol PP melakukan penyelidikan dan razia kemudian masyarakat yang terazia akan di indentivikasi serta diberikan pembinaan di camp assessment. Adapun masyarakat yang terjaring dalam razia, setelah dilakukan identivikasi dan ternyata bukan penduduk asli Yogyakarta, akan dipulangkan melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota. “Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera.” Ungkapnya.

Sriyati Disnakertrans  DIY Juga menuturkan beberapa progam yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya mengatasi pengangguran di DIY. Disnakertrans membentuk progam kegiatan pelatihan untuk meningkatkan daya saing di DIY. Pelatihan tersebut diperuntukkan bagi yang sudah bekerja atau pun yang akan bekerja. Setelah diadakan pelatihan, selanjutnya dilakukan uji kompetensi untuk kemudian ditempatkan di sektor formal melalui kerja local, nasional atau pun internasional. Adapun penempatan di sektor tidak formal, dilakukan dengan membentuk perluasan lapangan kerja, seperi wirausaha.

“Disnakertrans tidak hanya cukup mengantarkan masyarakat pada penempatan kerja saja.” Jelas Sriyati. Sriyati kembali menjelaskan bahwasanya, masyarakat yang mengikuti pelatihan akan dibekali pengetahuan menyangkut perlindungan hukum. “hal ini untuk mengantisipasi jika ada perlakuan atau tindak kekerasan terhadap mereka. Sehingga, mereka akan tahu kemana harus melaporkannya.”

Adapun Suroyo dari Disdikpora  mengemukakan diy dengan berbasiskan budaya. Tujuannya agar budaya luhur tidak hilang dan terlestarikan. Suroyo juga menjelaskan perihal dialihkannya SMA/SMA Kabupaten/Kota ke Provinsi. (S)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*