Kompak Pelajari Kerjasama Sesuai Aturan

DSCN1472Senin (2/5/2016) Yoeke Indra Agung Laksana, Rany Widayati beserta Pansus BA 12 dan 13 DPRD DIY berkunjung ke Kemendagri. Kunjungan diterima Nita Efriliana,Kepala Bidang Kerjasama Antar Negara, Pusat Fasilitasi Kerjasama Sekjen Kemendagri RI. Selain DPRD DIY, kunjungan diikuti Biro Hukum Setda DIY, BKPM DIY, Bappeda DIY, Dinas Pariwisata DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pertanian DIY, Disdikpora DIY, dan Disperindag DIY. Kunjungan tersebut guna mencari referensi pembentukan kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Nita Efriliana menjelaskan, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Terdapat beberapa pasal yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membentuk kerjasama dengan pihak-pihak di luar negeri diantaranya adalah pasal 363 – 369.

Pasal 363 berisi tentang jenis-jenis kerjasama yang bisa dilakukan oleh Pemda diantaranya adalah lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Selanjutnya pasal 367 mengenai bentuk kerjasama yaitu sister city/province dan pihak ke 3 di luar negeri. Bidang-bidang yang dikerjasamakan harus sesuai dengan urusan yang ada di daerah.

Dalam pembentukan kerjasama luar negeri, Pemda harus mendapatkan ijin dari DPRD dan disetujui oleh Pemerintah Pusat. Bidang yang dikerjasamakan ditujukan untuk peningkatan kepentingan pelayanan publik. MoU yang nantinya ditandatangani harus aman, tidak mencampuri urusan negara masing-masing, setara dalam segi administrasi, serta tidak membebani keuangan Pemerintah Daerah.

Selain itu, prosedur pembentukan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah mengacu pada Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri. Kerjasama dapat diprakarsai atau diinisiasi oleh Pemda itu sendiri atau tawaran dari pihak lain di luar negeri. Untuk mengawali proses pembentukan kerjasama, kedua pihak menandatangani Letter of Intent­ atau pernyataan kehendak. Inisiasi kerjasama tersebut kemudian dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan. Pertimbangan kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerjasama. Rencana kerjasama kemudian disampaikan kepada Kepala DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, selanjutnya Pemerintah Daerah bersama dengan mitra menyusun rancangan Memorandum of Understanding. Selanjutnya draft tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya dibahas bersama dengan kementerian luar negeri dan sekretariat negara melalui forum inter kementerian.Selanjutnya hasil rapat inter kementerian tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan surat kuasa penuh yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri.

Apabila dari awal proses pembentukan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah melibatkan Kementerian Dalam Negeri maka pihak kemdagri dapat memonitor sejauh mana proses tersebut sesuai dengan prosedur. Namun demikian masih banyak pemerintah daerah yang membentuk kerjasama dengan pihak di luar negeri dengan tidak melibatkan pemerintah pusat. Banyak yang melapor ketika kerjasama yang dibentuk mengalami masalah. Hal ini yang sangat disayangkan oleh Pemerintah Pusat. Mengantisipasi hal tersebut, secara rutin pusat fasilitasi kerjasama Setjen Kemendagri melakukan sosialisasi peraturan yang berlaku yang seharusnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah. (S)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*