Komunitas UMKM DIY Ingin Kredit Korban Gempa di selesaikan, DPRD DIY membentuk TIM

Pada pertemuan ini Ketua DPRD DIY (H. Yoeke Indra Agung Laksana, SE) telah mengudang Eksekutif dan bank-bank yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan kredit korban gempa. Ketua dan Wakil Ketua DPRD DIY beserta Anggota Komisi B DPRD DIY telah menerima audiensi dari Komunitas UMKM DIY terkait permasalahan Kredit Nasabah UMKM Korban Gempa Tahun 2006 yang belum tuntas serta terkendala catatan hitam dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia/OJK yang mana penyebabnya adalah bencana alam (gempa bumi Jogja Tahun 2006). Prasetyo selaku ketua rombongan memberikan informasi, Untuk nasabah BPR dan koperasi sampai saat ini belum jelas rencana penyelesaiannya sampai pada 10 tahun terakhir; Penyelesaian di beberapa bank keadaannya berbeda Bank Mandiri paling banyak yang belum terselesaikan, Bank BPD DIY cukup banyak yang belum terselesaikan, Bank BRI belum tuntas tapi sudah hampir selesai dan Bank BNI belum tuntas.

Komunitas UMKM DIY menginginkan kerja Sama dengan DPRD agar dapat menyelesaikan masalah ini secepat-cepatnya. Terkait dengan data nasabah yang harus diselesaikan mengacu pada Surat Gubernur tanggal 10 Februari 2010 merupakan data yang telah dikumpulkan atas rekomendasi Disperindagkop DIY. Namun beberapa bulan kemudian, hampir semua Bank swasta menyelesaikan masalah tersebut. Keputusan: dinyatakan lunas, jaminan dikembalikan. Komisi VI DPR RI menerima usulan pemerintah untuk menyelesaikan korban bencana alam untuk hapus buku melalui Rapat Umum, Komisi DPR meminta agar tabungan dikembalikan setelah proses (pada tanggal 4 Februari 2013), dalam perjalanan masih ada beberapa bank yang segera menyelesaikan namun juga ada yang berlarut-larut;

BPR senasib dan sepenanggunan oleh UMKM, kami berupaya bersama-sama sampai ke Pemerintah Pusat dengan menggunakan anggaran pihak ketiga (BPR, Koperasi, dll) melalui CSR bank-bank. Februari 2011 melahirkan Keputusan Menteri yang mencantumkan tentang Keputusan MK yang juga merupakan payung hukum dari penyelesaian masala kredit korban gempa; Dengan dibentuknya tim kecil oleh DPRD DIY khususnya Komisi B diharapkan akan dapat bekerja lebih efektif.

Tanggapan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Diy, Pemerintah DIY prihatin karena UMKM juga turut menopang perekonomian di DIY sehingga UMKM tidak boleh berhenti terutama industri kreatif. Yang perlu disyukuri adalah untuk korban pinjaman yang dibawah 50 juta sudah diselesaikan dengan berbagai langkah yang telah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dari data yang telah dikunci sejak 29 Juni 2009. Dari data yang telah dikunci tersebut tidak bisa bertambah lagi (tidak dapat berkembang) agar memudahkan pemerintah dalam menyelesaikan data.

Tanggapan DISPERINDAGKOP DIY, Pengertian dikunci adalah data tidak dapat ditambah lagi, berdasarkan Surat Gub 10 Februari. Tahap I 892 kasus telah diselesaikan pemerintah daerah. Tahap 2 1870 nasabah dengan tingkat penyelesaian 4,8; Pemeriksaan dari BPK yang menjadi masalah. Bank Mandiri ada masalah ketika menyampaikan kepada nasabah pasca gempa ada penyimpangan dalam hal tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada bank Danamon, ada Bank BNI Unit Bambang Lipuro, dan BPD DIY.

Tanggapan BANK INDONESIA Mungkin ada bank-bank yang terkena oleh peraturan negara; Bagi bank swasta, mereka memiliki kebijakan-kebijakan. Sedangkan UMKM masuk ke konteks produktif. Teman-teman perbankan membedakan antara konsumtif dan produktif atau multiguna

Bank Indonesia menyatakan bahwa pihaknya sama dengan masyarakat berkeinginan agar UMKM dapat maju bersama-sama. Untuk itu mohon dalam penyelesaian Tim kecil dapat dikoordinasikan dengan BI agar bisa diundang.

Komunitas UMKM DIY sudah memiliki data pembanding untuk menyelesaikan masalah ini untuk itu memohon agar dalam pertemuan hari ini apa yang telah diputuskan dan dilaporkan ada dampak yang signifikan kepada DPRD DIY.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD DIY bersama dengan Anggota Komisi mengapresiasi apa yang telah disampaikan Komunitas UMKM DIY terkait dengan penyelesaian kredit korban gempa Tahun 2006 yang belum terselesaikan sampai saat ini. Untuk itu DPRD berharap pada pertemuan kali dapat menghasilkan solusi yang terbaik bagi semua pihak. Selain itu Dewan juga berharap agar apa yang disampaikan nanti, ada yang harus direspon oleh Dewan, Eksekutif dan Bank-Bank yang datang pada kali ini akan ditindaklanjuti seperti apa yang telah disepakati pada pertemuan kali ini dan apa yang direncanakan tindak lanjut pada pertemuan ini harus diselesaikan secepat mungkin;

Terkait data yang terkunci harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan harus segera dicari jalan keluarnya; Dewan berharap agar dari pihak perbankan dapat memberikan penjelasan lebih jelas dan gamblang;

Terkait dengan temuan BPK, Dewan menyarankan agar meluruskan suatu konsep yang bisa meluruskan, siapa tahu BPK ada rekomendasi selain hal yang telah ditetapkan, sehingga memiliki acuan. DPRD juga berharap ada kejelasan dari bank-bank yang termasuk dalam pemeriksaan BPK.

Bank mandiri agak berbeda dengan bank-bank lainnya, maka Dewan berharap mohon Bank yang bersangkutan menjelaskan mengapa bank-bank lain bisa melaksanakan sedangkan Bank Mandiri tidak bisa?

Pada hari ini sudah memotret permasalahan yang ada, ternyata kami membutuhkan tindak lanjut secara teknis. Paling lambat minggu depan Komisi B akan melakukan verifikasi data terkait masalah hukum. Yang melibatkan juga teman-teman dari UMKM. Yang hadir akan membuat pemetaan terkait masalah ini sebagai bahan acuan untuk membentuk Tim Kecil dengan difasilitasi Komisi B DPRD DIY. Untuk itu Komisi B meminta telaah staf pemetaan permasalahan gambaran secara jelas. Untuk selanjutnya Komisi B meminta data-data yang jelas. Sehingga dapat diambil sikap dengan mendorong terslesaikannya permasalahan ini karena data sudah lengkap.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*