KONSULTASIKAN PROLEGNAS KE KEMENKUMHAM RI

Senin (3/10/16) Wakil Ketua DPRD DIY Ranny Widayati, SE MM pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD DIY ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berkunjung ke Kementrian Hukum dan HAM  RI di Jakarta. Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) menjadi bahasan yang dikonsultasikan. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Min Isehin, SH MM menjelaskan sebagai berikut;

  1. Dalam tahap proses penyusunan perundang-undangan pada tahap perencanaan sistematis dan terpadu merupakan tahap yang sangat penting untuk menghasilkan hukum nasionalisme yang baik dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Sebagai proses perencanaan dan sudah ditetapkan  di Tahun  2015 dan 2016 yang terdiri dari 170 rancangan undang-undang.
  1. Undang-undang Tahun 2012  tentang peraturan perundang-undangan sudah jelas disebutkan prolegnas ada dua, ada jangka menengah dan jangka tahunan/prioritas tahunan. Di dalam pasal 20 disebutkan penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada masa keanggotaan DPR sebagai prolegnas untuk jangka waktu lima tahun. Dasarnya, karena UU mengatakan bahwa prolegnas jangka menengah, namun di UU sendiri diatur selain jangka menengah ada prioritas jangka tahunan yang disusun untuk jangka waktu satu tahun. Ini yang mirip dengan prolegda pemperda, sesuai dengan RPJMN. Kalau dilihat dalam program perda, atau perpemperda, bedanya sama-sama instrument perencanaan program pembentukan peraturan, tapi kalua perda mengacu pada  bapemperda yang disusun jangka waktu satu tahun.
  1. Dalam menyusun rencana legislasi nasional sebenarnya UU No. 12 ditemukan di peraturan presiden 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan atas UU Th 12.Disebutkan bahwa sebenarnya dalam menyusun prolegnas ini ada yang merupakan skala prioritas pembentukan UU yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Artinya, secara terencana memang itu benar-benar usaha yang disengaja memang benar2 direncakan, bukan tiba-tiba muncul judul-judul tertentu tanpa ada ujung pangkalnya, jadi kenapa prolegnas itu pun sudah ada masuk dalam pasal 18 UU 12 sudah ada parameter sebenarnya untuk sudah bisa masuk kedalam program legislasi nasional jangka menengah, misalnya perintah  UU dalam diatur dalam undang-undang maka dimasukkan menjadi rancangan UU. Kemudian ada perintah dari TAP MPR walaupun sampai sekarang tidak ada lagi TAP MPR yang dikeluarkan untuk dalam rangka pembentukan UU. Kemudian, ada lagi dalam perintah UU untuk diatur dalam UU. Kemudian ini yang akan menjadi perhatian ketika disesuaikan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional). Dalam UU NO 12 sudah ada RAP untuk lima tahunan, sebenarnya RAP ini sudah tidak relevan, karena lebih prioritas tahunan. Kemudian aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat sebelumnya ada rencana DPRD. Hal itu merupakan syarat-syarat substansi tertentu untuk jangka menengah. berbeda untuk prioritas tahunan.
  1. Tidak ditemukan di UU 12 misalnya yang menyatakan bahwa prolegda itu ada jangka waktu 5 tahunan, yang diatur itu satu tahunan. Kalau berbicara tataran ideal, memang sebaiknya memang terencana bisa menjangkau lima tahunan seperti yang diprolegnas. Artinya, ketika setiap masuk yang tahunan prolegda pun kita andaikan seperti itu kita benar-benar raperda yang siap bahas, jadi sudah ada NA ataupun keterangan penjelasan ada draft Raperda nya. Idealnya syarat-syarat sebenrnya memang sudah terpenuhi kalau untuk diprioritaskan di tahun berjalan. Tapi ketika UU 12 maupun di Perda sendiri tidak mengatur yang 5 tahun, sebenarnya kebutuhan  5 tahunan yang prolegda dalam penyusunan di prolegnas. misalnya yang 3 tahun untuk menjangkau yang 3 tahunan sisanya 2019. yang sama-sama harus dipahami adalah yang untuk prioritas tahunan yang memang benar-benar diprioritaskan dan dibutuhkan. Jadi sebenarnya persyaratan yang paling utama walaupun menyusun 3 tahun atau berapapun tetap menjadi skala prioritasnya, jadi peraturan pemerintah yang menjadi tinggi, rencana pembangunan daerahnya, penyelenggaran otonomi daerahnya dan pembantuan aspirasi masyarakat daerah perlu diakomodir jangka menengahnya mungkin untuk 3 tahun terakhir. Tapi ketika masuk di tahun berjalan, bisa melakukan evaluasi.
  1. Yang menjadi prioritas di Perda atau program Perda itu, ada yang masih judul. Jadi, masih sebatas daftar keinginan bukan kebutuhan. Karena ada sebagian Prolegda yang sebenarnya tidak ada, jadi mana yang siap dulu. Harusnya ditetapkan sebelum APBD ditetapkan.
  1. Selama ini Prolegda, prioritas itu masih melihat alternative satu dan Jogjakarta akan melihat alternative dua . diharapkan yang alternative dua dapat dipenuhi oleh daerah. bahwa proyek kedua sebuah raperda itu lahir dari sebuah kajian atau penelitian akademik.walaupun sebenarnya UU 12/2011 memberi angin kepada daerah bahwa Prolegda itu ditentukan dalam satu tahun.Hal ini memberikan gambaran bahwa raperda itu tidak sesulit yang dibayangkannya dalam pembentukannya kecuali yang tadi soal aspirasi masyarakat, memang khusus yang terkait dengan kerangka otonomi dan aspirasi masyarakat. Alternative dua ini harus ditempuh karena harus dilakukan kajian dan naskah akademik terlebih dahulu tapi delegasi yang diamanatkan oleh peraturan yang dijangkau. UU masih memberi arahan naskah akademik atau penjelasan / keterangan. Tapi untuk lebih baik dikerjakan naskah akademiknya. Masih adanya peraturan DPRD jangka panjang 5 Tahun, Menengah 3 Tahun, pendek 1 tahun, mungkin filosofinya jauh sekali. ada gambaran kenapa harus 3 tahun tapi biasanya RPJM nya dikategorikan 5 tahun.  gambaran yang sebenarnya memberi rencana program jangka panjang daerah itu filosofinya harus kuat. bahwa RPJM dipengaruhi oleh RPJP,  pembangungan dipengaruhi oleh siklus Gubernurnya.  konteks yang harus dibangun sebuah daerah itu harus punya pijakan apa yang harus dilakukan oleh Gubernur atau DPRD untuk jangka 5 tahun kedepan. Jika hanya pemerintahan yang akan berjalan akan berubah terus tidak ada jaminan dari daerah siapapun Bupatinya, siapapun Gubernurnya dalam jangka panjang tidak akan dikuat. tapi 5 tahun jangka menengah tepat, jadi beberapa Daerah terkonteksi bahwa selalu diiringi oleh pimpinannya tidak ada jaminannya termasuk bangsa ini, maka ada UU tentang UU perencanaan nasional siapapun presidennya tidak boleh menyimpang jauh . soal nanti pemerintahnya memiliki konsep kebijakan harus sesuai jangka panjang.
  1. Apabila dalam merancang pembentukan perda sampai 3 tahun, biaya tinggi. Kecuali yang kearifan lokal atau aspirasi masyarakat tadi yang bisa dijangkau di dalam RPJPD. Tidak boleh memaksa semua seolah-olah perda yang dibuat 3 tahun itu akan bisa mengganggu APBD. Cuma kerangka regulasi ini yang harus dibangun di RPJPD itu. Soal proleg yang  a dikenakan 1 tahun karena terlampau dramatis. Selama ini raperda yang harus krusial. Karena euphoria selama ini raperda itu berlarut-larut. perdais perlu setahun atau dua tahun karena perlu waktu pengkajian. Kenapa prolegda tidak dibuat seperti prolegnas karena memang prosesnya mempengaruhi karena dia tahunan. Instrument penentuan ini. Selama ini walaupun ada judul tidak menggunakan suatu instrument sebelum membahas. Walaupun ada prolegda sebenarnya pada saat ditetapkan, prolegda harus ada langsung kajian atau pedoman bagi DPRD maupun eksekutif untuk melihat kelayakan dari judul rapemda tersebut, karena selama ini penyusunan prolegda itu masih euphoria. Hamper rata-rata kabupaten kota masih memiliki puluhan raperda, jadi kita hitung dalam setahun raperda itu mencapai 10. Berdasarkan kajian pusat cukup sampai 10 provinsi atau kabupaten kota. Karena memang proses ini masih dilihat kalau ingin menyempurnakan bisa sampai 28 raperda karena cepatnya perkembangan, tapi kalau hanya ingin mengimbangi kabupaten kota lain atau provinsi lain, sehingga Raperda dalam Prolegda itu banyak yang kurag tepat. selama ini orang kacau balau, karena Prolegda yang ditetapkan itu tidak ada kajian daripada saat Dewan maupun di Eksekutif. Misalnya  ada 3 hal yang mendasari dibentuknya perda yaitu harus landasannya, terus kebutuhannya, dan kemanfaatannya. tinggal nilai-nilai aja yang paling simple yang mau kita liat Raperda itu layak segera untuk diproses. mekaneisme selama ini dalam penulisan Prolegda masih banyak yang mengabaikan.Misalnya di UU 12/11 dikatakan, pembentukan Prolegda di lingkungan DPRD diatur dengan Keputusan DPRD. pembentukan Prolegda di lingkungan eksekutif Gubernur diatur dengan peraturan Gubernur, konteks inilah yang membuat sebenarnya maksud analisis ini, sehingga tidak sembarangan Raperda itu masuk. yang penting bagaimana Raperda bisa jadi Perda dan layak dipertanggungjawabkan. gambaran soal RPJMN dan Prolegnas ada prioritas dan Raperda itu sengaja ditetapkan setahun karena   prioritas tahunan.
  1. Peraturan DPRD yang membuat jangka menengah 3 tahun, jangka pendek satu tahun, memang harus dikuatkan lagi. Jangan sampai membuat high cost dan waktu. Lebih bagus ke depan, walaupun ada yang mau dikritik dilihat oleh pemerintah DIY, kita coba kembangakan regulasi, karena kebutuhan Raperda 5 tahun ke depan itu kita masukkan di RPJMD dan instrument ini yang bisa digunakan nanti oleh baik RKPD maupun DPRD dilakukan penyusunan, sehingga ada gantungan pembiayaannya.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*