Kunjungan Kerja Komisi D DPRD DIY ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

foto-kunker-komisi-d-ke-jabarJawa Barat, dprd-diy.go.id – Kamis, (15/12/206) Komisi D DPRD DIY bersama-sama dengan eksekutif melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungan kerja yang ditemui oleh Mahfudz Rizal, Yoeke Indra Agung Laksana menyampaikan pentingnya pertemuan-pertemuan seperti ini dalam rangka selain untuk meningkatkan kerjasama khususnya terkait dengan kesejahteraan rakyat juga menjadi ajang saling belajar untuk mencari solusi setiap permasalahan yang dihadapi.

Dalam kesempatan ini, Yoeke menyampaikan daftar inventarisasi masalah yang dihadapi Daerah Istimewa Yogyakarta yang perlu untuk dilakukan yaitu tentang permasalahan keagamaan, kesehatan, kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan, kearsipan, dan perpustakaan.

Masalah yang terkait dengan keagamaan, Pemda Jawa Barat mengacu sepenuhnya kepada pengaturan yang dilakukan pemerintah pusat yang memiliki wewenang absolut. Program meliputi antara lain program pembinaan keagamaan, MTQ pada bulan Ramadhan, Zakat dan sebagainya. Sedangkan terkait dengan pemberian dukungan kepada ormas-ormas keagamaan, ada anggaran untuk hibah yang disalurkan dengan anggaran belanja tidak langsung. Demikian juga bantuan yang diberikan kepada pesantren-pesantren baik pesantren tradisional maupun pesantren modern. Hal yang sama juga diberikan kepada lembaga-lembaga non Islam.  Untuk mengeliminir munculnya masalah sara, kegiatan dialog interaktif antar umat beragama juga menjadi perhatian Pemda Jawa Barat.

Masalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi DIY menjadi masalah utama dari Pemda Jawa Barat. Namun demikian melalui target dari Pemerintah Daerah Jawa Barat yaitu pengurangan tingkat kemiskinan satu tahun satu persen telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan laporan dari Badan Pusat Statistik yaitu bahwa pada tahun 2015 tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat menurut BPS sebesar 9,57% dan Tahun 2016 tingkat kemiskinan sebesar 8,3%. Perlu mendapat perhatian agar tingkat penurunan dapat berjalan dengan baik adalah perlunya evaluasi yang pas agar dapat mencapai sasaran yang tepat. Demikian diungkapkan oleh Nanang Suherman dari Dinas Pendidikan dan Olah Raga Jawa Barat.

Terkait dengan masalah kesehatan, hal yang menjadi pusat perhatian Pemda Jawa Barat adalah terkait dengan penanganan masalah kesehatan. Tekanan utama yang menjadi perhatian Pemprov Jawa Barat terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adalah upaya kesehatan promotif-preventif. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi kesehatan masyarakat yang terkelompokkan menjadi dua kelompok; 70 warga dalam keadaan sehat dan 30% warga dalam keadaan sakit. Walaupun demikian, upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif tetap tidak diabaikan.  Demikian diungkapkan oleh Uus Sukmara, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Masalah lain terkait dengan masalah kesehatan meliputi tenaga medis, jaminan kesehatan daerah (Jamkesda),  dan masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit.

Masalah lain yang juga menjadi pertanyaan DPRD DIY dalam kunjungannya adalah terkait dengan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Dalam kesempatan itu, dijelaskan bahwa program-program yang telah dilakukan terkait dengan pengembangan perpustakaan adalah program pengembangan budaya baca yang mencakup peningkatan buku-buku perpustakaan, e-library, kerjasama pengembangan perpustakaan dengan Guangzhou dan Australia, pengangkatan duta baca, budaya literacy, dan gerakan membaca buku.  Sedangkan terkait dengan penataan arsip, hal-hal yang sudah dilakukan Pemprov Jabar adalah standarisasi kearsipan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Pada saat yang bersamaan sebagai salah satu pemenuhan tuntutan modern adalah program digitalisasi dokumen-dokumen penting yang dapat diakses kapan dan dimana saja.

Sementara mengenai penanganan masalah ketenagakerjaan, yang jumlahnya mencapai lebih dari 1,8 juta, Pemprov Jawa Barat telah mengusahakan berbagai kegiatan meliputi pelatihan di Balai Latihan Kerja bagi lulusan SMA dan SMK, adanya Gerai Layanan Informasi Ketenagakerjaan. Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Setiabudi, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Ia berharap bahwa dengan adanya gerai ini akan dapat menjadi mediasi untuk mempertemukan para pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan kerja. “Harapannya adalah perusahaan dapat menemukan tenaga kerja yang sesuai, qualified, dan pencari tenaga kerja memperoleh pekerjaan secara lebih mudah”, ungkapnya.

Mengakhiri pertemuan, Mahfudz menyampaikan Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2015 tentang Grand Design tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 yang antara lain mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan, transmigrasi, sosial dan agama. Tujuan dari grand design kerjasama provinsi ini adalah untuk mensinergikan perencanaan kerjasama daerah provinsi dengan RPJMD 2013-2018 dan menyelenggarakan kerjasama yang efektif dan efisien. “Untuk pertanyaan-pertanyaan dari Komisi DPRD DIY yang belum terjawab dalam forum pertemuan, akan dijawab secara lebih detail melalui email”, tambahnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*