Kunjungan Studi Komparasi Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo ke DPRD DIY

Jumat (23/2) Wakil Ketua DPRD DIY dan Komisi C DPRD DIY menerima kunjungan kerja dari Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo. Arif Noor Hartanto selaku Wakil Ketua DPRD DIY dan Dharma Setiawan (Wakil Ketua DPRD DIY sekaligus Koordinator dari Pimpinan Dewan untuk Komisi C) menerima langsung kedatangan Komisi II (Bidang Ekonomi dan Keuangan) DPRD Provinsi Gorontalo di Ruang Lobby Lantai 1 DPRD DIY. Dalam kunjungan kali ini, Daryatno Gobel selaku Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan ke DPRD DIY terkait dengan peran serta DPRD dalam pengawasan dan pemberian sanksi bagi perusahaan yang mendapat raport merah pada program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan serta melanggar dokumen AMDAL.

Daryatno mengungkapkan, hal tersebut menjadi dilematis karena disatu sisi perusahaan tersebut merupakan investasi yang besar bagi Provinsi Gorontalo. Namun disisi lain, perusahaan tersebut menyalahi AMDAL. Dari hasil penilaian Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, terdapat 3 perusahaan di Gorontalo yang mempunyai raport merah dan tidak sesuai AMDAL.

Arief Noor Hartanto menyampaikan, di DIY sendiri terkait dengan permasalahan lingkungan hidup, DPRD DIY satu frekuensi dengan Eksekutif bahwa pada tahun 2015 sudah disepakati bersama dengan Eksekutif terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat Perda mengenai pengelolaan air limbah. Peraturan Daerah tersebut disepakati dengan Eksekutif.

Dharma Setiawan menambahkan, di DIY belum pernah terjadi hal tersebut, namun mempunyai potensi terjadi kasus yang serupa karena di DIY mempunyai SDA yang besar yaitu SDA pasir besi. Sampai saat ini baru sampai konflik pembebasan lahan, izin sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat namun pembangunan pabrik belum dapat dilaksanakan.

“Beberapa waktu yang lalu terdapat permasalahan di DIY terkait dengan pertambangan pasir di Merapi yang melanggar dan harus ditertibkan. Namun terdapat realita lain jika dilakukan penertiban, supply pasir untuk pembangunan menurun drastis. Dan pada saat ditertibkan terjadi konflik pada penambang. DPRD DIY pun membarikan perizinan khusus kepada penambang selama satu tahun selagi DPRD DIY menyusun Raperda Pertambangan Rakyat”, lanjut Dharma.

Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut, DPRD DIY mempunyai inisiatif untuk membuat Perda Pertambangan Rakyat. Eksekutif mempunyai inisiatif untuk menyusun pertambangan umum kemudian terdapat kompromi dan munculah Raperda Pertambangan yang didalamnya diatur mulai dari perijinan hingga sanksi-sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran agar tidak terjadi penambangan liar dan melanggar AMDAL.

Di DIY terdapat permasalahan limbah home industri yang membuat dilematis seperti limbah batik, kulit dan sebagainya. Kemudian utuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Daerah memberikan pelatihan pengelolahan limbah kepada pelaku home industri agar limbah dapat dikelola dengan baik. Terdapat pula persoalan mengenai limbah tambak udang, terdapat perusahaan yang mempunyai instalasi pengelolaan air limbah yang cukup baik. Namun yang menjadi permasalahan adalah tambak milik rakyat, dimana  limbah mencemari lingkungan karena langsung dibuang ke Laut, sedangkan untuk pembangunan instalasi pengelolaan air limbah membutuhkan biaya yang besar. Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi C saat ini sedang membicarakan instalasi pengelolaan air limbah bersama agar limbah dari tambak milik masyarakat dapat dikelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan. Nantinya untuk instalasi pengelolaan air limbah akan dibangun menggunakan dana dari APBD namun biaya perawatan di serahkan kepada masyarakat. (M/Az)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.