Lampu hijau DPRD DIY bahas DANAIS

Lampu hijau DPRD DIY bahas DANAIS

Hasil dari konsultasi komisi D dengan agenda konsultasi mendapat lampu hijau dalam hal Dana Istimewa. Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana mengatakan, selama ini DPRD DIY selalu mencari terobosan agar dilibatkan dalam perencanaan Danais. Harapannya agar serapan Danais bisa maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat. “Eksekutif sudah memberikan ruang agar DPRD DIY terlibat di perencanaan Danais. Yang dibutuhkan payung hukumnya,” jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD DIY Suwardi mengatakan, konsultasi ke Kemenkeu karena selama ini sudut pandang antara eksekutif dan legislatif belum sinkron soal Pasal 42 ayat 2 UUK DIY. “Belum sinkron ini membuat serapan Danais minim. Sampai tahun ketiga ini (2015) sisa Danais masih Rp147 miliar,” katanya.

Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, sisa lebih penghitungan anggaran (Silpa) Danais yang tinggi bukan karena kelebihan dana, namun karena belum terpadunya eksekutif dengan legislatif. Misalnya, Danais 2014belumdimasukkandiAPBD 2014, tapi pertanggungjawabannya sudah dimasukkan di APBD. “Nggak ikut merencanakan, tapi (DPRD DIY) diminta mengevaluasi,” ungkapnya.

Ahmad Yani Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Berkesempatan menemui DPRD DIY menjelaskan adanya beberapa pemaknaan yang berbeda dalam UU Nomor 13/2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) Pasal 42 memang disebutkan penyelenggara Danais adalah pemerintah (eksekutif), bukan pemerintahan (eksekutif dan legislatif). Namun di UU lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 MD3. Kedudukan DPRD dalam UU MD3 memiliki peran sama dalam hal budgeting (penganggaran).

“Jadi, UU MD3 merupakan lex spesialis dewan termasuk DPRD. Pemahamannya DPRD DIY ikut terlibat, termasuk Danais,” katanya. Dia mengatakan, untuk Danais ini DPRD DIY bisa terlibat dalam perencanaan, pembahasan, dan evaluasi dengan Pemda DIY.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi merestui DPRD DIY untuk ikut serta dalam perencanaan pembahasan Dana Keistimewaan (Danais). Namun, pihak yang mengajukan anggaran Danais ke pemerintah pusat cukup dari eksekutif atau Pemda DIY.

“Hanya yang mengajukan Danais ke pusat cukup Pemda DIY. Tapi sebelum diajukan, komunikasikan dulu dengan DPRD DIY. Artinya, kan dewan tidak ditinggalkan,” katanya. Namun, Ahmad Yani mengakui, pengajuan dari Pemda DIY tidak serta-merta disetujui pemerintah pusat. “Disetujui pengajuan itu tergantung pembahasan dengan kementerian terkait. (Danais) sama halnya soal DAK dan DAU,” ujarnya.

Dia menyarankan agar DPRD DIY bisa berperan lebih, maka dituangkan dalam Perda Istimewa (Perdais). Itu menjadi payung hukum bagi DPRD DIY soal Danais.
DSCN1271DSCN1254

DSCN1255

danais komisi d dprd diy

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*