Laporan Panitia Khusus Bahan Acara No. 19 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Penetapan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022.

LAPORAN PANITIA KHUSUS

BAHAN ACARA NO. 19 TAHUN 2017

TENTANG

TATA TERTIB PENETAPAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2017 – 2022.

 

Assalamu’alaikum wr.wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

  • Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  • Yang kami hormati, saudara – saudara dari Pers dan Media Massa, serta segenap hadirin Tamu Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Keputusan Pimpinan DPRD DIY Tentang Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2017-2022 dalam keadaan sehat wal afiat tanpa kurang suatu apapun.

Rapat paripurna yang kami hormati, sebelumnya atas nama Pimpinan Pansus kami mengucapkan terimaksih kepada :

  1. Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Laporan Hasil Kerja Pansus.
  2. Kepada rekan-rekan anggota Pansus, eksekutif, yang telah aktif berperan serta dalam pembahasan bahan acara ini.
  3. Kepada rekan-rekan Sekretariat Dewan yang selalu mendampingi dan memfasilitasi seluruh rangkaian kerja Pansus, sehingga dapat berjalan dengan lancar.
  4. Yang terakhir kami juga ingin mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan Pers, para pengamat dan seluruh warga masyarakat atas atensi yang diberikan sehingga dapat memperkaya dan menyemangati pembahasan Pansus.

Semoga apa yang kita lakukan, sekecil apapun andil kita ini, semoga Allah berkenan memberikan balasan yang setimpal Aamien ya robbal ‘alamien.

Rapat paripurna yang kami hormati,

Pada kesempatan ini kami kami ingin menyampaikan laporan hasil kerja Pansus, sebagai berikut :

Dasar Hukum.

  1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  2. Keputusan Pimpinan DPRD DIY No : 65 / K / DPRD / 2017 Tanggal 13 April 2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2017-2022.
  3. Keputusan Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal        Juni 201

Proses Pembahasan Pansus.

 Pansus Bahan Acara Nomor : 19 Tahun 2017 telah melakukan pembahasan melalui kegiatan sebagai berikut :

  1. Rapat Kerja Pansus tanggal 5 Juli 2017, menyepakati bahwa :
    1. Pansus diberi waktu pembahasan dari tanggal 4 -12 Juli 2017
    2. Pansus akan melaksanakan konsultasi ke Dirjen Otonomi Daerah Khusus kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta pada tanggal 6- 7 Juli 2017.
    3. Daftar Inventaris Masalah (DIM) konsultasi akan fokus pada Rancangan Keputusan Pimpinan Tentang Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan 2017 – 2022.
    4. Pansus akan mengadakan konsultasi ke Dirjen Otonomi Daerah Khusus Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.
  2. Rapat Kerja Pansus tanggal 12 Juli 2017 dengan hasil sebagai berikut:
    1. Draft Rancangan Tatib Penetapan gunermur dan Wakil Gubernur DIY Masa Jabatan 2017 – 2022 telah mengacu / mengakomodir masukan dan saran dari hasil konsultasi ke Kantor Direktorat Pembinaan Daerah Otonomi Khusus Dirjen Otonomi Daerah Khusus Kemeterian Dalam NegeriRI di Jakarta.
    2. Judul draft Rakepwan ditambah kalimat “Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta”
    3. Konsideran menimbang draft huruf c dan d dihapus, sehingga dalam konsideran menimbang hanya ada huruf a, b dan c.
    4. Konsideran mengingat tetap (tidak ada perubahan).
    5. Konsideran menetapkan agar disesuaikan dengan judul Rancangan keputusan Dewan.
    6. Bab I Ketentuan Umum pasal 1 tetap.
    7. Bab II “Persyaratan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur” Pasal 2 tetap, tetapi ada beberapa yang harus disesuaikan dengann ketentuan peraturan yang ada.
    8. Pasal 3 ayat 1 kata antara lain dihapus dan untuk huruf d dan e dihapus, hal tersebut karena tidak sesuai dalam UU No. 13 Tahun 2012.
    9. Bab III Pembentukan Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasal 4 ayat 6 dihapus, sedangkan untuk pasal 7 kalimat “penyampaian” pada hurf d dan f diganti menjadi “menyampaikan”
    10. Bab IV Tata Cara verifikasi, penetapan dan pelantikan.Pasal 8 ayat 2 kalimat “5 (lima) hari” dihapus diganti menjadi “30 (tiga puluh hari”
    11. Bab V ketentuan Penutup pasal 10 Pejabat Penandatanganan Rancangan Keputusan Dewan, tidak perlu mencantumkan pangkat.
    12. Selanjutnya terkait dengan lampiran akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundangan yang ada
  3. Hasil dari konsultasi adalah sebagai berikut :
  4. Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2012 – 2017 akan berakhir Bulan Oktober 2017, untuk itu DPRD DIY membentuk Pansus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
  5. Ketugasan Pansus berdasar Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta “ Panitia Khusus Penyusunan Tata tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD DIY.
  6. Panitia Khusus Penyusunan Tata tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur bertugas menyusun tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
  7. Tata Tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur harus sudah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dibentuk.
  8. Setelah selesai Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur selesai dilanjutkan Pansus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang ketugasnnya meverifikasi berkas-berkas calon sampain dengan Penetapan sekaligus Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur secara definitip.
  9. Anggota Panitia Khusus Penyusunan Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas wakil fraksi-fraksi dan berakhir pada saat penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan.
  10. Tata Tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2012 – 2017 dibuat berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012, memperhatikan administrasi, jadwal/tata kala yang telah ditetapkan.
  11. Tata tertib Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2017 – 2022 diatur dalam Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, tetapi belum secara rinci, sehingga perlu dibuat lagi dengan mengacu Perdais DIY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Weweang Gubernur dan Wakil Gubernur.
  12. Terkait tempat pelantikan dan siapa yang melatik mengacu pada peraturan perundang-undangan
  13. Untuk itu Dir OTSUS Dirjen OTDA DEPDAGRI menyaraknkan untuk segera menindaklanjuti jadwal yang telah ditetapkan, sehingga bisa segera diproses sesuai tata kala yang sudah dibuat.
  14. Disarankan untuk dibuat matriks draf Tatib dengan Perdais Nomor 2 Tahun 2015 supaya bisa mengkoreksi dengan cermat jangan sampai ada yang terlewatkan.
  15. Apabila ada aturan yang terkait dengan Tatib Tata Cara Pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur yang berbeda disaraankan pakai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.
  16. Diharapkan menjalin komunikasi antara Pihak Kasultanan dan Kadipaten Paku Alaman, Pemda DIY, DPRD DIY dengan Kementrian Dalam Negeri serta Sekretariat Negara untuk menghindari masalah administrasi penetapan.
  17. Tempat pelantikan dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan Kedudukan Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur tidak diatur, oleh karena tidak diatur maka berlaku aturan umum, sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku di negara Indonesia yaitu di Ibukota Negara, mengenai usulan adanya pelaksanaan agenda resepsi ( mangayubagyo ) Pemerintah DIY dipersilahkan.

 Demikian laporan hasil kerja Pansus BA. 19 Tahun 2017 DPRD DIY ini, kami sampaikan ke Pimpinan DPRD DIY untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Terimakasih.

Wassalamu’alaikum WR WB

Pansus BA 19 Tahun 2017

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Ketua

BAMBANG CHRISNADI, SH M.Si

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.