Laporan Peliputan Konsultasi Pansus LKPJ Akhir Masa Jabatan

Jakarta, dprd-diy.go.id – Kunjungan konsultasi Panitia Khusus LKPJ AMJ DPRD DIY ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ditemui langsung oleh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Akmal M. Piliang. Dalam pertemuannya, Ketua Panitia Khusus, Arif Setiadi menyampaikan Daftar Isian Masalah terkait yang perlu memperoleh untuk menjadikan masukan bagi pembahasan dan tindak lanjut dari pembahasan panitia khusus. Pertama, pertanyaan terkait dengan bagaimana mensinkronkan tatakala penyampaian pidato visi-misi Gubernur 2017-2022 termasuk dengan Penyusunan RPJMD Tahun 2017-2022. Kedua, mengenai sistem pelaporan Gubernur DIY untuk Tahun 2017. Ketiga, pertanyaan berhubungan dengan pelaporan mengenai alokasi tugas pembantuan baik dari pemerintah ke pemerintah provinsi maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. Keempat, bagaimana dengan tindak lanjut dari catatan rekomendasi LKPJ AMJ. Kelima, apakah pemda masih harus juga melaporkan laporan tahunannya. Keenam, terkait dengan rencana pemerintah menerbitkan regulasi yang menjelaskan tentang prosedur dan tatacara penyusunan/pelaporan LKP AMJ yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 2014.

Menurut Akmal, mengingat bahwa  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Dalam PP tersebut tidak diatur dengan jelas yang dimaksud dengan regulasi tertentu seperti pemerintah daerah DIY terkait dengan sinkronisasi penyampaian visi dan misi, maka DPRD DIY perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dengan mengacu kepada Tata Tertib DPRD DIY yang sekaligus merupakan SOP. “Didaerah lain penyampaian biasanya 6 bulan sebelum Pilkada tetapi di DIY sendiri dilakukan secara bersamaan oleh orang yang sama, baik yang menyampaikan dan yang akan menerima bersamaan dengan penyampaian visi misi. Tetapi PP No. 3 tidak mengakomodir terhadap hal-hal seperti itu. Di UU No. 12 menyatakan otoritas pemilihan berada di DPRD, SOP DPRD adalah tata tertib makanya harus bisa menyesuaikan di SOP internal DPRD, “, tekannya. Oleh karena itu, apabila dalam tatib belum diatur mengenai hal tersebut, ke depan dapat disusun lebih jelas dalam tatibnya. Pada prinsipnya bahwa penyampaian visi dan misi Gubernur DIY mengacu kepada RPJMD yang menjadi janji-janjinya Gubernur ketika menyampaikan Visi dan Misinya yang kemudian diterjemahkan dalam RPJMD. Karena laporan LKPJ AMJ merupakan kompilasi dari laporan tahunan, maka hal yang penting untuk disampaikan dalam pemberian catatan dan rekomendasi adalah berapa tingkat deviasinya. Sementara terkait dengan format penyampaian LKPJ, DPRD DIY menyesuaikan sendiri karena ini DIY berbeda dengan daerah-daerah lainnya. “Penyampaian Visi Misi sekaligus LKPJ AMJ itu bagi saya sangat unik karena tidak ada di daerah lain”, ungkapnya.

Sedangkan menanggapi masalah yang kedua, Akmal menjelaskan bahwa laporan untuk awal tahun 2018, Gubernur tetap menyampaikan laporan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yaitu laporan tambahan yang belum disampaikan dalam laporan LKPJ AMJ pada bulan Oktober s.d. Desember 2017. “Saya kira laporan tambahan itulah yang perlu disampaikan”, tukasnya. Namun hal yang terpenting dari penyampaian laporan LKPJ AMJ itu adalah apakah indikator-indikator makro tercapai atau tidak. “Itu hal yang terpenting saya kira”, tekannya. Menurut Akmal dalam laporan  LKPJ AMJ itulah DPRD memiliki kesempatan adanya deviasi dalam laporan Gubernur. Karena, menurutnya, laporan tahunan deviasinya terlalu kecil, sedangkan dalam laporan 5 tahunan hal tersebut terlihat lebih jelas. “Hal yang penting untuk disampaikan juga adalah apakah pernah terjadi tidak perubahan terhadap RPJMD selama kurun waktu 5 tahun tersebut”, ungkap Akmal. Hal itu juga perlu menjadi bagian laporan Gubernur. Disamping itu, terkait dengan pembahasan pansus LKPJ AMJ, Akmal sangat menekankan bantuan dari para ahli/pakar yang ada untuk membantu membuat catatan rekomendasi-rekomendasi. Akmal ingin memastikan bahwa Pasal 204, 205 dan 206 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah apakah berjalan sesuai fungsinya yaitu  setiap kelangkapan harus menyediakan kelompok pakar dan tim ahli yg mengerjakan, sedangkan tugas DPRD hanya mendengarkan, memikirkan dan menyuarakan.

Sementara itu, terkait dengan pertanyaan Pansus mengenai tugas pembantuan, Akmal menjelaskan bahwa tugas pembantuan itu dilihat dari sumber yg diterima dan yang diberikan. Bantuan yang diberikan ke kabupaten kota dimasukan ke APBD. Yang dilaporkan Pemerintah Daerah DIY yaitu yang diberikan ke kabupaten kota kemudian dari kabupaten kota ke desa.

Untuk masalah yang keempat adalah bahwa dalam catatan rekomendasinya yang dilakukan DPRD yaitu evaluasi terhadap singkronisasi RPJP dan RPJMD. Rekomendasi yang dibuat jangan bersifat parsial, tapi dalam reviewnya masih sangat parsial. Yang harus jadi satu garis yaitu pelaksanaan-pelaksanaan tugasnya dan sumpah jabatannya. Rekomendasi sudah menerjemahkan dan mengakomodir sumpah dan janji Kepala Daerah. Salah satunya cara agar Kepala Daerah menghormati rekomendasi dari DPRD yaitu melihat apakah sudah melaksanakan belum kewajiban dan fungsinya yang telah disumpahkan. Ini gunanya yaitu untuk mengingatakan tugas dan kewajibannya dan pada tahun yang akan datang sebagai hal untuk mengingatkannya kembali. Ingin DPRD memberikan pengawasan secara khusus kepada Kepala Daerah. DPRD bisa menjadi kuat jika bisa mengatakan bahwa Kepala Daerah sudah atau belum menjalankan tugas-tugasnya. Persoalan yang mempunyai tugas dan kewenangan pemembinaan yaitu Pemerintah Pusat. Yang berhak memberikan sanksi yaitu Pemerintah Pusat. Sementara ini rekomendasi hanya selesai di daerah saja. Pemerintah  mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menyampaikan catatan-catatan kepada mitra kerjanya secara luas dan DPRD sebagai alat pengawasan, tetapi mekanisme ini sampai saat ini belum terlaksanakan. “Terkait dengan catatan rekomendasi saya menekankan agar jangan parsial, karena selama ini saya melihatnya catatan rekomendasi seringkali sangat parsial. Saya meminta agar catatan rekomendasi DPRD itu komperhensif”, jelasnya. “Kami sangat ingin Kepala Daerah benar-benar melaksanakan sumpah dan jabatannya terkait dengan tugas pokok,fungsi dan kewajibannya,” tambahnya. Hal yang tidak kalah penting disampaikan oleh Akmal adalah bahwa catatan rekomendasi tersebut hendaknya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pembina Kepala Pemerintah Daerah.

Kelima, sedangkan terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. “LPPD adalah kewajiban lima tahunan yang tetap harus dilaksanakan”, jelasnya.

Menjawab permasalahan keenam, Akmal menjelaskan bahwa terkait dengan urusan-urusan yang belum dilaksanakan oleh Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, kedepan akan diatur koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian-Kementerian lain sesuai dengan urusannya masing-masing. Oleh karena itu penting bagi DPRD untuk selalu menyampaikan catatan rekomendasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian, Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya yang salah satunya adalah melakukan pembinaan kepada Kepala-kepala Daerah. Selain itu, dalam kaitan menjalankan tugas pokok mengenai urusan-urusan lain seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain perlu adanya koordinasi tersendiri antara kementerian dalam negeri dengan kementerian lain. “Ini yang belum diatur dalam regulasi koordinasi antara Kemendagri dengan Kementerian lainnya”, ungkapnya.

Menutup konsultasi pansus, secara ringkas menjelaskan bahwa terkait dengan keistimewaan DIY, Akmal menekankan bahwa pengaturan secara lengkap segala hal dapat diterjemahkan dalam Peraturan Daerah Keistimewaan DIY. “Terkait dengan keistimewaan DIY, kami sangat menghormati. Oleh karena itu, creatlah keistimewaan DIY dalam perdais tersendiri. Kuncinya ada pada Perdais.  Keistimewaan DIY karena UU Keistimewaan langsung diterjemahkan dalam perdais,”tekannya. “Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD bisa diatur sedemikian rupa yang diatur dalam Rencana Kegiatan Anggaran. Untuk menghasilkan demokrasi yang bagus dukungan anggaran untuk DPRD untuk menjalankan fungsinya dengan anggaran APBD,” tambahnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.