Laporan, Saran dan Pendapat Raperda DIY tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2016

Jogja, dprd-diy.go.id – Selasa, 4 Juli 2017 Arif Noor Hartanto, Wakil Ketua DPRD DIY, menyampaikan Laporan, Saran dan Pendapat Raperda DIY tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2016 tersebut dalam Bahan Acara nomor 17 tahun 2017 di Ruang Rapat Paripurna, lt. 1 Gedung DPRD DIY. Dalam kesempatan Rapat Paripurna tersebut yang dihadiri Pimpinan DPRD DIY, Anggota DPRD DIY, Gubernur DIY, Sekda DIY, Assekda-assekda DIY dan SKPD DIY, Arif menyampaika beberapa saran dan pendapat sebagai berikut :

  1. Badan Anggaran dapat memahami dan menerima perangkaan baik anggaran maupun realisasi pada masing-masing SKPD maupun secara keseluruhan APBD DIY Tahun Anggaran 2016.
  2. Menginjak tahun kedua implementasi system akrual pada penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD DIY Tahun Anggaran 2016, sebagai dasar peningkatan kualitas dan kinerja perencanaan dan pelaksanaan, serta pelaporan, Badan Anggaran merekomendasikan seyogyanya tetap memperhatikan beberapa aspek seperti: RPJMD, potensi, realitas, dinamika, skala-prioritas, keterbukaan-demokratis, efisiensi, efektifitas, produktivitas, target dan indikator ketercapaian, prinsip kehati-hatian, komunikasi aktif yang baik, aturan operasional (rule of the job), standar perangkaan (setting standard) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan PPKD yang semakin baik, standar penilaian kinerja (performance appraisal system) yang semakin transparan dan berkeadilan.
  3. Badan Anggaran mengapresiasi bentuk kesungguhan Pemerintah Daerah DIY dalam menanggapi masukan dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang meminta Laporan Realisasi Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY TA 2016.
  4. Badan Anggaran menyarankan agar TAPD DIY dapat menyelaraskan rencana perubahan kelembagaan pada Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan bidang tugas Komisi di DPRD DIY sebagai mitra kerja sehingga dalam pembahasan penganggaran dan pertanggungjawaban APBD DIY bisa sinkron.
  5. Terkait dengan masuknya Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY dalam Perda Pertanggungjawaban APBD DIY yang dibahas bersama DPRD DIY Badan Anggaran mengharapkan agar dalam proses perencanaan Program dan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Keistimewaan sebelum diusulkan ke Pemerintah Pusat supaya dibahas bersama dengan DPRD dengan menyesuaikan tata kala pembahasan dengan Komisi-Komisi DPRD bersama mitra kerjanya masing-masing yang mempunyai anggaran Dana Keistimewaan. Dengan demikian akan ada sinkronisasi dengan sumber-sumber pendanaan yang lain sehingga terhindar dari adanya duplikasi anggaran.
  6. Saran dan rekomendasi Komisi-Komisi dalam Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2016 agar diperhatikan dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran pada tahun berikutnya.
  7. Semua temuan BPK RI yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk segera ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi baik dari BPK maupun DPRD DIY, dengan mempertimbangkan komitmen waktu yang menjadi perhatian kita bersam Selanjutnya atas kesepakatan dalam rapat kerja Badan Anggaran dan berdasarkan rekomendasi Pansus LHP BPK untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut tidak akan dibentuk Pansus lagi sehingga SKPD terkait supaya berkoordinasi dengan komisi yang mejadi mitra kerjanya masing-maing.
  8. Badan Anggaran tetap berharap bahwa didalam perencanaan kedepan dalam bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan dapat selalu menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Hal ini penting mengingat 3 (tiga) bidang tersebut menyangkut hajat hidup rakyat yang primer dan penting agar program-program kedepan dapat menjadi prioritas dan perencanaan yang lebih matang dan berkesinambungan.

Setelah Rapat Paripurna selesai kemudian dilakukan persetujuan bersama terhadap Bahan Acara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2016 yang ditandatangi oleh Gubernur DIY dan Pimpinan DPRD DIY.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.