LFSY Gelar Demo Memperingati Hari Tani Nasional di Gedung DPRD DIY

img_20160923_095408_hdr Jogja, dprd-diy.go.id – Demo memperingati Hari Tani Nasional yang bertepatan pada tanggal 24 digelar oleh Liga Forum Study Yogyakarta, Jum’at, 23 September 2016. Hari Tani Nasional iniĀ  bertepatan dengan hari lahirnya Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal UUPA. Menurut Septia, Humas LFSY, digelar untuk mengingatkan kepada baik lembaga eksekutif maupun legislatif akan hak-hak petani yang harus diperhatikan. Sebagaimana disebutkan dalam UU yang membawa semangat bahwa: Tanah di bumi pertiwi merupakan kekayaan yang harus dikelola sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini yang dianggap sebagai kemenangan bagi Kaum Tani yang selama ini menjadikan 24 September sebagai hari Tani Nasional. Namun, dalam kenyataanya bukan kemenangan kaum Tani yang kita jumpai, kondisi mirislah yang nyata dihadapi Kaum Tani. Tidak adanya jaminan kesejahteraan petani merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini disebabkan hasil-hasil pertanian tidak mendapat perhatian dari Negara, harga-harga hasil pertanian dan perkebunan tidak stabil dan cenderung merugikan petani. Sehingga semakin hari jumlah Petani Indonesia semakin berkurang sebab semakin sempitnya lahan dan tidak ada kepastian kesejahteraan Kaum Tani.

Di sisi lain penguasaan tanah dan lahan hanya dimiliki oleh Tuan tanah, Cukong bermodal dan segelintir elit birokratis licik. Hal ini dikuatkan dengan berbagai regulasi perundang-undangan yang nyata: bertentangan dengan UUPA, seperti UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta yang salah satu isinya mengatur terkait Petanahan dan Tata Ruang di Yogyakarta, telah nyata mcmbawa konflik agraria di Yogyakarta. Konflik yang ada seperti: terjadi di Kulonprogo yakni pembangunan bandara, pembangunan pertambangan pasir besi, serta penggusuran pemukiman warga di Parangkusumo serta kasus-kasus agraria lain yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia yang cenderung meningkat dari tahun ketahun. Contoh kasuimg_20160923_101850s ini menunjukan keserakaban pemodal dan Negara dalam merampas tanab rakyat. Beribu hektar lahan pertanian digusur atas nama kepentingan umum/Negara, yang secara perlahan telah mencekik dan mematikan Kaum Tani.

Perlawanan dan aksi-aksi massa oleh Kaum Tani kerap kali dihadapi dengan moncong senjata aparat yang secara arogan dan perkasa melukai rakyat. Data Wahana Lingkungan Hidup, selama kurun lima tahun ini tercatat sebanyak 773 orang ditahan/dikrimanalkan, 233 orang mendapat kekerasan fisik dan 28 orang tewas,

Pelaksanan MP3EI atau Alaster Plan Percepatan dan Perluasan Pemhangunan Ekonomi Indonesia yang telah membagi wilayah Indonesia kedalam koridor-koridor pembangunan, menjadikan beberapa wilayah seperti ‘kue’ yang siap disantap pemodal besar didukung dengan Perpres Nomor 39 tahun 2014 yang nyata telah membuka kesempatan modal asing masuk ke sektor pertanian dan perkebuanan sampai nilai 95. Juga denga berlakunya MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean, yang semakin membuat pemodal asing akan lebih leluasa menambah lahan-Iahan di Indonesia. Maka kami LFSY (Liga Forum Study Yogyakarta) menuntut :

  1. Tolak Pembangunan Bandara di Temon, Kulonprogo
  2. Cabut Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta
  3. Hentikan Alih Fungsi lahan Produktif
  4. Tuntaskan Konflik Agraria yang ada di Indonesia
  5. Berikan Jaminan Kesejahteraan bagi Kaum Tani
  6. Berilkan perlindungan terhadap Aktivis Lingkungan
  7. Tolak MEA
  8. Tolak MP3EI
  9. Cabut Perpres Nomor 39 tahun 2014
  10. 10. Cabut UU no 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing

Dalam orasinya beberapa anggota LFSY yang meminta agar ditemui oleh Anggota DPRD DIY, namun belum bisa terpenuhi. Karena merasa bahwa aspirimg_20160923_101404asinya kurang memperoleh perhatian, maka luapan kemarahan dari para pendemo yang kemudian berkeinginan untuk menurunkan bendera setengah tiang sebagai wujud keprihatinnya dijaga ketat oleh Polisi. Salah satu pendemo dalam orasinya,”Terima kasih bapak-bapak polisi yang telah menjaga bendera republik Indonesia, namun Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian perlu mengetahui bahwa nasib para petani sampai saat ini masih tertindas. Karena masih banyaknya hak-hak petani yang tidak diperhatikan”, teriaknya.

Demo LFSY akhirnya diterima oleh Staf Sekretariat DPRD DIY dalam upaya untuk meredam kemarahan para pendemo. Setelah memperoleh penjelasan alasan DPRD DIY tidak dapat menerima pendemo, maka demo LFSY pun surut dan segera membubarkan diri.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*