Libatkan Masyarakat Dalam Pembentukan Perda Baku Mutu Air Limbah

PB Baku mutu air limbahSelasa (15/03/2016) DPRD DIY menggelar Public Hearing pembentukan perda baku mutu air limbah. Public Hearing dipimpin oleh Chang Wendrayanto, ketua Pansus (Panitia Khusus) Raperda (Rancangan Perda) Baku Mutu Air Limbah. “Raperda baku mutu air limbah ini merupakan inisiatif dari eksekutif.” Ungkap Chang sapaan akrab Chang Wendrayanto, saat membuka Public Hearing.

Menggandeng Agus Sulistianto dari BLH (Badan Lingkungan Hidup) diskusi tampak serius.

Sebelum sesi tanya jawab, Agus Sulistianto memberikan pemaparan terkait baku mutu air limbah. Secara filosofis air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun secara sosiologis untuk melestarikan fungsi air bagi kemanfaatan manusia maka perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Agus Sulistianto menuturkan jika air limbah tidak diatasi dengan bijak akan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Karenanya Raperda ini menentukan syarat-syarat atau kewajiban teknis yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan. Di antaranya memenuhi baku mutu air limbah, pembuangan air limbah sesuai dengan kadar baku mutu air limbah, membuat instalasi pengolah air limbah dan sistem saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan, memasang alat ukur debit air limbah pada outlet instalasi pengolahan air limbah serta inlet pemanfaatan kembali dan melakukan pencatatan debit harian air limbah baik untuk air limbah yang dibuang dan/atau yang dimanfaatkan kembali.

Selain itu masih terdapat kewajiban lain yakni tidak melakukan pencemaran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah, melakukan pencatatan jumlah bahan baku dan produk harian senyatanya, memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpasan air hujan, menetapkan titik penaatan untuk pengambilan contoh uji, memeriksakan kadar parameter air limbah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium yang ditunjuk, dan menyampaikan laporan debit air limbah harian, penggunaan bahan baku, jumlah produk harian dan kadar parameter air secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri serta instansi lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan kendala juga wajib disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri mengenai kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta rincian upaya penanggulangannya paling lama 2 X 24 (dua kali dua puluh empat)jam.

Diyono dari perusahaan Adi Satya Abadi mengaku kewajiban yang akan diterapkan di DIY lebih keras daripada yang ditetapkan menteri lingkungan hidup. Menanggapi hal tersebut Agus Sulistianto mengungkapkan bahwasanya aturan dikembalikan kepada Undang-Undang. “Kalau sudah dijelaskan oleh menteri, dijelaskan di daerah itu tidak boleh lebih longggar, atau maksimal sama.” Ungkapnya. Agus Sulistianto juga mengutip Pergub (Peraturan Gubenur) nomor 7 tahun 2010 tentang baku mutu air limbah cair.

Salah satu perwakilan dari Kapolsek Depok Timur Sleman menghimbau agar dilakukan pendataan perusahaan-perusahaan yang pernah mendapatkan teguran. “Karena Perda yang diberlakukan di suatu daerah harus diperjelas dan ada taraf-taraf pelanggaran yang bisa dilaksanakan.” Usulnya.

Agus Sulistianto mengungkapkan jika lalai, maka akan ditegur secara lisan. “Namun jika kelalaiannya terus menerus jelas akan mendapatkan penegasan.

Hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paparan Raperda terkait adanya sangsi bagi pelanggar aturan. Agus Sulistianto menyatakan setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah dijatuhi sanksi administrasi lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (1) dan tetap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sampai dengan huruf l, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Agus Sulistianto berharap ketika nantinya Raperda ini ditetapkan menjadi Perda, berbagai pihak dapat mengimplementasikan dengan baik. (S)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*