Mahasiswa APMD Jurusan Ilmu Pemerintahan Pahami Persoalan Perda

Jumat (20/10/2017) DPRD DIY menerima Audiensi dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” jurusan Ilmu Pemerintahan yang bertempat di Ruang Lobby Lt.1. Pada audiensi yang dihadiri oleh 50 peserta, disampaikan bahwa maksud kedatangan Mahasiswa tersebut adalah untuk menanyakan mengenai tahapan pembentukan rancangan peraturan daerah yang dilakukan DPRD. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh H Yoeke Indra Agung L, SE. selaku Ketua DPRD DIY.

Pada audiensi tersbeut, H Yoeke Indra Agung L, SE. langsung menampaikan bahwa tidak hanya dari Eksekutif dan Legislatif saja yang bisa membuat Peraturan Daerah (Perda), namun masyarakat juga bisa membuat Rancangan Peraturan Daerah namun tingkat partisipasinya masih sangat rendah. Dalam satu tahun, DPRD mampu membuat Rancangan Peraturan Daerah  sekitar 30-an. Rancangan Peraturan Daerah tersebut 60-70% diprakarsai oleh Gubernur, dan yang 40% adalah prakarsa dari DPRD. Tapi tidak ada satupun prakarsa Rancangan Peraturan Daerah tersebut yang berasal dari masyarakat, padahal pada tata tertib maupun konstitusinya sangat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah. Beliau juga menyampaikan bahwa ada 4 hal yang harus dipenuhi untuk pembuatan perda bagi masyarakat yaitu yang pertama adalah judul, kemudian yang kedua adalah latar belakang masalah, yang ketiga ialah tujuan dan yang terakhir adalah ruang lingkup. Selain itu, beliau juga menyampaikan tentang tata cara Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diawali dari Pemerintah Provinsi mengajukan usulan kemudian dari DPRD juga mengajukan usulan yang nantinya usulan tersebut akan dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA). Setelah dikaji, nantinya hasil tersebut akan disampaikan pada Rapat Paripurna. Dan untuk Peraturan Daerah tahun 2018, pada saat ini sudah harus ada konsepnya berupa naskah akademik maupun draft-nya. Selanjutnya setelah disampaikan pada Rapat Paripurna, dokumen berupa Peraturan Daerah tersbeut sudah berkekuatan hukum. Namun, dokumen tersebut bersifat tidak kaku atau bisa direvisi pada tahun mendatang. Kemudian pada saat sesi pembahasan, untuk yang mengenai prakarsa Gubernur, Gubernur akan berkirim ke DPRD berupa draft Rancangan Peraturan Daerah beserta naskah akademik dan akan dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Setelah dikaji dan ternyata layak, Badan Pembentukan Peraturan Daerah akan berkirim surat kepada Ketua DPRD dan Ketua DPRD langsung mengadakan Rapat Badan Musyawarah membuat jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Yang pertama adalah Rapat Paripurna penghantaran Gubernur atau penjelasan Gubernur, setelah itu diadakan lagi Rapat Paripurna yang kedua yang berisi pandangan umum fraksi mengenai pertanyaan-pertanyaan kepada Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Kemudian, diadakan lagi Rapat Paripurna yang ketiga yang membahas mengenai jawaban dari Gubernur terhadap pandangan umum fraksi. Setelah ada jawab dari Gubernur, kemudian DPRD melakukan pembahasan yang dilakukan Pansus yang terdiri dari berbagai fraksi. Setelah dibahas, Rancangan Peraturan Daerah tersbeut dikirim ke Ketua DPRD dan langsung diserahkan ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan pengecekan dengan Peraturan Daerah yang lain apakah bertentangan atau tidak. Setelah itu ada satu tahapan lagi yaitu fasilitasi kepada Pemerintah Pusat. Kemudian setelah disetujui, diadakan lagi Rapat Paripurna yang keempat yaitu mengenai persetujuan bersama DPRD dengan Eksekutif terhadap Rancangan Peraturan Daerah  tersebut.

Setelah membahas mengenai pembuatan Rancangan Peraturan Daerah dari prakarsa Gubernur, dilanjutkan lagi dengan materi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah dari inisiatif DPRD dan setelah itu, audiensi ditutup dengan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada H Yoeke Indra Agung L, SE. dan beliau langsung menanggapi beberapa pertanyaan tersebut.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*