Mahasiswa Hukum UMY Tanyakan Soal Mitra Legislatif dan Eksekutif

dsc_1161Jogja, dprd-diy.go.id – Jum’at (16/12/2016) wakil ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto menerima audiensi dari LAB Ilmu Hukum UMY. Berbagai hal terkait mitra kerja legislatif dan eksekutif ditanyakan. Begitu juga dengan Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY.

DPRD merupakan penyelenggara Pemerintah Daerah (Pemda)  yang di dalamnya memiliki tanggung jawab yang saling bersinergi dengan Pemda. Hal tersebut diungkapkan Inung, sapaan akran Arif Noor Hartanto saat menanggapi pertanyaan yang diajukan mahasiswa LAB Ilmu Hukum UMY. Perihal produk hukum, baik legislatif maupun eksekutif sama-sama memiliki kesempatan menjadi pengusul. Lantas bagaimana pola yang digunakan DPRD DIY ketika mengusulkan suatu rancangan peraturan daerah?

DPRD DIY memberikan kesempatan kepada masing-masing dewan menjadi pengusul “Hal tersebut tentu berbeda pada zaman Soeharto yang mewajibkan sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diusulkan lebih dari dua fraksi”. Jelasnya.

Meskipun di DPRD DIY setiap anggota dewan berhak menjadi pengusul, namun kenyataannya hal tersebut belum memungkinkan baik ditinjau dari anggaran maupun kesanggupan anggota dewan. Sehingga, kebijakan yang diterapkan di DPRD DIY yakni dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing komisi di DPRD DIY untuk mengusulkan minimal satu usulan raperda. “Tidak semua usulan diterima” ungkap Inung.

Setiap usulan akan disampaikan ke pimpinan DPRD DIY, diuji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Istimewa. (Bapemperda/Perdais) kemudian di sidangkan dalam rapat Paripurna untuk kemudian diputuskan. “Apakah diterima, ditolak atau diterima dengan perbaikan.” Tambanya.

Ketika Raperda diterima selanjutnya dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus). Pansus diberikan fasilitas untuk mengadakan Forum Group Discussion (FGD), Public Hearing dengan melibatkan masyarakat, konsultasi dengan pakar dan studi banding di daerah lain.

Terkait UUK, mengapa UUK lebih tinggi daripada UU Pokok Agraria? Tanya Muhammad Taufik. Mendengar pertanyaan tersebut dengan tegas Inung mengungkapkan UUK tidak lebih tinggi dari UU Pokok Agraria. Namun UUK lebih spesifik karena tatacara pengisian jabatan baik Gubenur dan Wakil Gubenur didasarkan pada penetapan. “Jadi kelembagaan DIY tidak terikat sebagaimana kelembagaan di provinsi-provinsi lain.” Jelasnya.  (S)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*